<![CDATA[Wahyuningtyas Gayatri Maharani, Ranitya Ganindha, Shinta Puspita Sari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: gayatrimhrn07@student.ub.ac.id Abstrak Dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan terkait pengaturan mengenai lembaga penilaian valuasi dalam jaminan kredit berbasis hak kekayaan intelektual di perbankan. Bank selaku pihak kreditur memerlukan kepastian serta pengamanan dalam pengembalian pelunasan utang kredit dalam waktu yang tepat dengan objek kebendaan sebagai agunan yang mudah untuk dieksekusi. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, Pasal 9 mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit, mengingat hak kekayaan intelektual merupakan aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Namun, bank dalam mempertimbangkan hak kekayaan intelektual sebagai agunan kredit kesulitan untuk menilai hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kebendaan tidak berwujud apabila debitur wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penulis melakukan studi kepustakaan dalam menelaah permasalahan hukum yang ada. Data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dianalisis dan diwujudkan dalam kalimat yang sistematis. Terhadap hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini, diperoleh dua kesimpulan. pertama, urgensi pengaturan mengenai lembaga penilaian valuasi dalam jaminan kredit berbasis hak kekayaan intelektual diperlukan untuk menghitung nilai suatu aset hak kekayaan intelektual, sehingga bank meyakini aset tersebut layak menjadi jaminan kredit. Kedua, dalam melakukan penilaian valuasi, perbankan di Indonesia dapat menerapkan mekanisme due diligence sebagaimana yang diterapkan oleh Singapura. Kata Kunci: Lembaga Penilaian Valuasi, Hak Kekayaan Intelektual, Jaminan Kredit, Perbankan Abstract This research discusses the issue regarding valuation assessment in intellectual property right-based loan security in banking. Banks as creditors require the presence of security to ensure that debt full payment is made on time with an object set as an executable security. The government issued Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Creative Economy, Article 9 regarding Funding Scheme based on intellectual property as loan security, considering that intellectual property is an intangible object with economic value. However, in considering intellectual property right as an object of security, a bank may face difficulty assessing the intellectual property right presented as a security object following a breach of contract committed by a debtor. This research employed a normative method and statutory and comparative approaches. The analysis of the legal problems was conducted based on library research. The data were presented in systematic sentences. The research results in two conclusions; first, the presence of a valuation assessment agency is required to calculate the value of an asset of intellectual property right, allowing the bank to ensure that an asset qualifies as an object of security. Second, in terms of conducting valuation assessments, Indonesian banks can apply the due diligence mechanism as implemented in Singapore. Keywords: valuation assessment agency, intellectual property right, loan security, banking]]>
