Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PROBLEMATIKA YURIDIS PENGISIAN PENJABAT SEMENTARA KEPALA DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Ahmad Gelora Mahardika; Sun Fatayati; Ferry Nahdian Furqan
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 2 No 2 (2022): Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 2 No 2 Tahun 2022
Publisher : Departement of Constitutional Law IAIN Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.687 KB)

Abstract

Pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2024 berimplikasi terhadap sejumlah kepala daerah yang selesai masa jabatannya pada tahun 2022 dan 2023. Kondisi tersebut berimplikasi terhadao potensi munculnya penjabat kepala daerah yang tidak dipilih secara demokratis. Hal itu disebabkan, norma dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberikan legitimasi kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengangkat penjabat sementara. Padahal, pasal 18 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa semua kepala daerah sepatutnya harus dipilih melalui mekanisme yang demokratis. Selain itu, durasi masa jabatan penjabat kepala daerah berpotensi mencapai satu periode masa jabatan. Kondisi ini tentu saja berpotensi menciptakan persoalan baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini hendak menjawab pertanyaan bagaimanakah problematika yuridis pengisian penjabat sementara kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Hipotesis yang dapat peneliti temukan adalah pengisian penjabat daerah bertentangan dengan konstitusi.