Peran Kepemimpinan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanahkan bahwa tugas dan kewenangan sebagian urusan pemerintahan diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Di era otonomi daerah sekarang ini dituntut adanya keterbukaan, akuntabilitas, ketanggapan, dan kreatifitas dari segenap aparatur negara, sehingga peran dan gaya kepemimpinan partisipatoris sangat dibutuhkan, karena dapat menentukan arah  kebijakan dari pelaksanaan otonomi daerah. Dalam kajian penelitian tersebut sesuai dengan judul, maka permasalahan tersebut adalah: (1) Bagaimanakah gaya kepemimpinan kepala daerah di Jawa Timur di lokasi penelitian, dalam membangun persepsi masyarakat, ikut berpartisipasi pada tata pemerintahan daerah?; (2) Bagaimanakah persepsi masyarakat atas gaya kepemimpinan kepala daerah tersebut, yang dapat dipergunakan ikut berpartisipasi pada tata pemerintahan daerah?; (3) Bagaimanakah model gaya kepemimpinan kepala daerah yang dapat dipergunakan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat ikut berpartisipasi pada tata pemerintahan daerah?. Kajian ini dilakukan penelitian di 3 (tiga) pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. Adapun temuan penelitian tersebut : (1) Kepala Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Timur memberikan dukungan yang tinggi dan lebih banyak melakukan interaksi dengan para bawahan/staf anggota organisasi, dan lebih banyak berkonsultasi, memberikan bimbingan, motivasi, serta memberikan nasehat dalam rangka mencapai tujuan dengan melibatkan masyarakat. (2) Cenderung lebih dominan mengarah pada gaya kepemimpinan partisipatif dan konsultatif. (3) Model gaya kepemimpinan kolaborasi adalah yang paling sesuai situasi dan kondisi di daerah penelitian, yaitu kolaborasi gaya kepemimpinan partisipatif, gaya kepemimpinan konsultatif dan gaya kepemimpinan transformasional.