Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial
1
Universitas Bojonegoro
Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementasi Open Government Partnership (OGP) di Kabupaten Bojonegoro 1
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 3 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.407 KB) | DOI: 10.25139/jmnegara.v3i2.2138

Abstract

Konteks penelitian ini beraras pada tatakelola pemerintahan lokal yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Bersama Masyarakat Sipil,untuk mendukung tatakelola pemerintahan lokal yang terbuka dan berkomitmen dalam keanggotaan OpenGovernment Indonesia(OGI) dan menjadi salah satu pilot project keterbukaan pemerintahan terbuka dari15 pemerintahan daerah lainnya di dunia.Sebagai subnational pioneers keterbukaan pemerintahan, Kabupaten Bojonegorotelah merumuskan dan menjalankan Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai berikut; Revolusi Data, Penguatan Akuntabilitas Pemerintah Desa, Peningkatan Transparansi sistem Anggaran Daerah, Penguatan Keterbukaan Dokumen Kontrak PengadaanBarang dan Jasa, danPeningkatan Kualitas Layanan Publik.Untuk mengetahui apakah implementasi rencana aksi berlangsung efektif, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan teori kebijakan publik, dan implementasi kebijakan publik, peneliti memilih pendekatan yang digunakan oleh Ripley (Ripley & Franklin, 1986: 11) sebagai alat bantu mengukur implementasi kebijakan tersebut, yang mengacu pada “kepatuhan” dan pendekatan “faktual” dalam implementasi kebijakan. Temuan peneliti menunjukkanproses penyusunan RAD telah mengacu pada prinsip transparansi dan partisipatif sebagaimana prinsip OGP, namunkomitmen-komitmen dalam RAD belum sepenuhnya berjalan efektif seperti, One Data Bojonegoro sebagai komitmen Revolusi data belum terwujud, 369 Desa belum mentransparansikan APBDesa, Portal ABPD online tidak bisa diunduh, perbub open kontrak belum sepenuhnya berjalan. Peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperluas partisipasi lebih luas dengan jaringan-jaringan NGo, Stakeholder dan memperkuat komitmen OPD yang menjadi penanggungjawab teknis RAD OGP. Perlu adanya jaminan keberlanjutan kebijakan dengan memasukkan RAD dalam perencanaan pembangunan daerah baik RPJMD, RKPD danAPBD, Serta diperkuat melalui peraturan daerah.Kata Kunci : Open Government Partnership, Transparansi, Partisipasi, Inovasi
Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa (Kasus Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Bojonegoro) 1
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 3 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (471.266 KB) | DOI: 10.25139/jmnegara.v3i2.2139

Abstract

Untuk menunjang jalannya Pemerintahan Desa (Pemdes) agar berjalan stabil, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, pada akhir Oktober 2017 menyelenggarakan ujian calon Perangkat Desa secara masal. Ujian calon Perangkat Desa secara masal untuk mengisi 1.152 lowongan. Ujian calonPerangkat Desa diikuti 7.668 peserta dari 28 Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro. Agar pengisian Perangkat Desa berjalan baik, Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Bojonegoro menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. Namun, dalampelaksanaannya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, khususnya Pemerintah Desa. Sebagian Pemerintah Desa menolak hasil ujian pengisian perangkat desa, sedangkan Pemkab tetap kukuh.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa berlangsung efektif dan efisien. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Peneliti memilih pendekatan Bridgman & Davis sebagai alat bantu mengukur kebijakan, yang mengacu pada empat indikator, yaitu input, process, outputs, dan outcomes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun2017 tentang Perangkat Desa belum menjadi kebijakan publik yang ideal, sebagaimana dipersyaratkan Bridgman & Davis. Munculnya pro dan kontra di kalangan pemerintah desa dipicu tidak masuknya hak otonomi desa dan mekanisme rekrutmen di dalam Perda. Berdasar temuan di lapangan, peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan DPRD Bojonegoro untuk secepatnya mengajukan revisi Perda Nomor 1 Tahun 2017 dengan mengakomodasi hak-hak dasar dan otonomi desa sebagaimana diatur UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta memasukkan mekanisme seleksi yang lebih fair. DPRD Bojonegoro secepatnya membahas revisi perda bersama pemerintah kabupaten, asosiasi kepala desa, asosiasi perangkat desa, dan organisasi masyarakat sipil, sehingga menghasilkan kebijakan publik yang transparan, partisipatif, aspiratif, dan akuntabel.Keyword: Bojonegoro, Evaluasi, Perda, Perangkat, Desa
Co-Authors