Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Diskursus Kepemimpinan Pemerintahan Kontemporer Nas, Jayadi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 8 Nomor 1, Januari 2015
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This article outlines two things: first, the concept of leadership that includes the causal emergence of leaders and leadership requirements; and secondly, the concept of governance includes the debate whether or not the government and the various forms of contemporary governance. As a result, the governments leadership in an area of government is determined by the capabilities possessed by every leader. Capability in question is the ability of the government in implementing the tasks according to the needs and interests of its people and the demands of a global society. It takes the ability of a leader to understand the aspirations of its people and read the trend of the times are constantly changing.Keywords: leadership, government, transitional regime Abstrak: Artikel ini menguraikan dua hal: pertama, konsep kepemimpinan yang meliputi sebab-musabab munculnya pemimpin dan syarat-syarat kepemimpinan; dan kedua, konsep pemerintahan yang meliputi perdebatan perlu tidaknya pemerintahan dan berbagai bentuk pemerintahan kontemporer. Hasilnya, kepemimpinan pemerintahan dalam suatu wilayah pemerintahan sangat ditentukan oleh kapabilitas yang dimiliki oleh setiap pemimpin. Kapabilitas yang dimaksud adalah kemampuan dalam melaksanakan tugas pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyatnya serta tuntutan masyarakat global. Dibutuhkan kemampuan seorang pemimpin dalam memahami aspirasi rakyatnya dan membaca kecenderungan za¬man yang terus berubah.Kata kunci: kepemimpinan, pemerintahan, transisi rezim
Analisis Peranan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Prestasi Olahraga di Kabupaten Maros Permatasari, Widyani; Alam, Andi Samsu; Nas, Jayadi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 1, Januari 2014
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aimed to describe and analyze the implementation of sports coaching in improving performance in sports in Maros and the factors that affect achievement results showed that the increase of sports achievements in the districts local government is managed and diuapayakan by the Department of Youth, Sport and the Arts supported by KONI district. Department of youth sports and arts carry out its role in the form of coaching by organizing sports events as well as the provision of facilities and infrastructure and to fostering more physically given the responsibility to the KONI. Cooperation between the two sides can not be denied there is a lack of communication smoothly and resulted in the existing work program. Improved sports performance is influenced by several factors, namely: Factors that are supporting the coach a consistent, quality athletes qualified, assistance from the private sector, and implementation of sporting events. While inhibiting factor is the limited facilities and infrastructure, regeneration of athletes who are restricted, limited funds, and fraud match. Sports in Maros.Keywords: sports, coaching, improving achievementAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan pembinaan olahraga dalam upaya peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Maros dan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan prestasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan prestasi olahraga di kabupaten Maros oleh pemerintah daerah dikelola dan diuapayakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Seni didukung oleh KONI kabupaten. Dinas pemuda olahraga dan seni melaksanakan perannya dalam bentuk pembinaan dengan mengadakan event olahraga serta pengadaan sarana dan prasarana dan untuk pembinaan fisik lebih diberikan tanggungjawab kepada pihak KONI. Kerjasama diantara kedua belah pihak tidak dapat dipungkiri terdapat komunikasi yang kurang lancar dan menyebabkan terhambatnya program kerja yang ada. Peningkatan prestasi olahraga di pengaruhi oleh beberapa faktor yakni: Faktor yang sifatnya mendukung yakni pelatih yang konsisten, kualitas atlet yang berkualitas, bantuan dari pihak swasta, dan pelaksanaan event olahraga. Sedangkan faktor penghambat adalah sarana dan prasarana yang terbatas, regenerasi atlet yang terhambat, dana yang terbatas, dan kecurangan dalam pertandingan. olahraga di Kabupaten Maros.Kata kunci: pembinaan olahraga, peningkatan prestasi
Konflik antar Elite Politik Lokal di Sulawesi Selatan: Sebuah Perspektif Sejarah Nas, Jayadi
SOSIOHUMANIKA Vol 7, No 2 (2014)
Publisher : ASPENSI in Bandung, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.714 KB)

Abstract

RESUME: Konflik elite merupakan kajian yang menarik di kalangan para ilmuwan dan praktisi sosial, sejak dahulu hingga sekarang. Konflik antar elite politik lokal juga senantiasa muncul dalam lanskap perpolitikan di Indonesia. Konflik antar elite politik lokal menjadi fenomena baru di era Reformasi (1988 – sekarang), yang jarang ditemukan pada masa-masa sebelumnya, baik pada masa Orde Lama (1959-1966) maupun pada masa Orde Baru (1966-1998). Penulisan ini bertujuan untuk menemukan adanya kontinuitas dan pergeseran pola konflik melalui penelusuran sejarah. Berdasarkan penelusuran sejarah, pengkajian dan analisis terhadap konflik antar elite politik lokal, baik pada zaman sebelum penjajahan, zaman penjajahan, maupun zaman kemerdekaan Indonesia (1945-1950), hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kontinuitas dan pergeseran pola konflik elite dari setiap zaman di Sulawesi Selatan. Kontinuitas pola konflik dapat dilihat dari pertentangan antar suku/wilayah dalam perebutan kekuasaan, yang terjadi sejak zaman penjajahan sampai saat ini. Pergeseran pola konflik dapat dilihat dari perubahan konflik elite yang sebelumnya bersifat vertikal (kelompok bangsawan dengan masyarakat biasa) menjadi konflik horizontal, yakni konflik antar kelompok kepentingan yang tidak lagi didasarkan pada strata sosial, seperti yang terjadi masa-masa sebelumnya.KATA KUNCI: Konflik antar elite, politik lokal, Sulawesi Selatan, sejarah konflik, kontinuitas, konflik vertikal, dan konflik horizontal. ABSTRACT: “Conflicts among the Local Political Elites in South Sulawesi: A Historical Perspective”. Conflict of elite is an interesting study for the social sciences experts and practitioners since the last time until the latest period. Conflict among the local political elites often appeared also in the political landscape of Indonesia. Conflicts among the local political elites have become a new phenomenon in the era of Reform (1998 to date) that is rarely found in the past, whether in the time of Old Order (1959-1966) or in the time of New Order (1966-1998). This research aims to discover the existence of continuity and shift pattern by tracing the history of the conflict. Based on the search, assessment, and analysis of the conflict between the local political elite, both in the period before the colonial, the era of colonial, and in the time of Indonesian independence (1945-1950), the results showed that there is continuity and shifting patterns of elite conflict from every age in South Sulawesi. Continuity patterns of conflict can be seen from the conflicts between tribes/regions in the seizure of power that occurred since colonial periods until today. Shifting patterns of conflict can be seen from the changes of elite conflicts that previously vertical (group of nobles with the common people) into the horizontal conflicts, the conflicts between interest groups that are not anymore based on social strata, as it did occur in the previously last times ago. KEY WORD: Conflicts among the elites, local politics, South Sulawesi, conflict history, continuity, vertical conflict, and horizontal conflict.About the Author: Dr. Jayadi Nas adalah Staf Pengajar pada FISIP UNHAS (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin) Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar 90245, Sulawesi Selatan, Indonesia. Untuk kepentingan akademik, penulis dapat dihubungi dengan alamat e-mail: jayadi.nas01@gmail.comHow to cite this article? Nas, Jayadi. (2014). “Konflik antar Elite Politik Lokal di Sulawesi Selatan: Sebuah Perspektif Sejarah” in SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, Vol.7(2) November, pp.197-212. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press, UNHAS Makassar, and UNIPA Surabaya, ISSN 1979-0112. Chronicle of the article: Accepted (November 10, 2014); Revised (November 15, 2014); and Published (November 20, 2014).
From Pilkades to Presidential Election? Roadmap and Obstacles of E-Voting in Indonesia's Digital Democracy Farhanuddin; Muhammad; Gustiana; Nas, Jayadi
Malikussaleh Social and Political Reviews Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Master Program of Sociology, Universitas Malikussaleh,

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/mspr.v6i1.21489

Abstract

The development of information technology has encouraged various countries to adopt digital electoral systems, including Indonesia, which has started implementing e-voting at the village head election (Pilkades) level. However, the transition to digital elections still faces various structural and institutional challenges. This research aims to explore the roadmap and obstacles in the implementation of e-voting as part of the digital democracy architecture in Indonesia. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of in-depth interviews with three resource persons: The Chairman of the 2019 KPU, an election law academic, and a former regional head who had implemented e-voting in his region. The data analysis technique used is thematic analysis, to identify the main patterns in the interviewees' narrative. The results show that e-voting has significant benefits to the efficiency and transparency of the electoral process at the local level, and is well received by the public. However, its expansion to the national level faces major challenges such as infrastructure readiness, digital divide, political elite resistance, and the absence of comprehensive regulations and oversight mechanisms. This research highlights the importance of a phased and hybrid approach, as well as the need to strengthen institutional credibility to build public trust in electoral technology. The significance of this research lies in its contribution to designing a contextualised model of electoral digital transition in developing countries. The practical benefits are as policy input for governments and electoral administrators in building a digital democracy roadmap that is inclusive, equitable and adaptive to local challenges.