Agung Sri Hendarsa, Agung Sri
Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia, Depok, 16424, Indonesia PT Aozora Agung Perkasa, Water Management & Engineering Company, Jakarta, 12310, Indonesia

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Fotodegradasi Fenol Dengan Katalis TiO2 P25 Berpenyangga Batu Apung Hendarsa, Agung Sri; Tanuwijaya, Jessica; V.N., Catur Nitya; Hermansyah, Heri; Slamet, Slamet
Jurnal Kimia dan Kemasan Vol. 35 No. 1 April 2013
Publisher : Balai Besar Kimia dan Kemasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (736.131 KB)

Abstract

Modifikasi fotokatalis TiO2 dengan batu apung sebagai penyangga untuk mendegradasi senyawa fenol telah dilakukan. Batu apung yang sudah mengalami perlakuan awal dilapisi oleh sol TiO2, yang berasal dari prekursor TiO2 P25, dengan menggunakan metode dip coating. Komposit TiO2-batu apung tersebut dikarakterisasi dengan SEM-EDS dan BET, kemudian diaplikasikan untuk mendegradasi fenol dengan menggunakan reaktor batch yang dilengkapi oleh lampu merkuri 250 W. Konsentrasi fenol dianalisis dengan Spektrofotometer UV-Vis. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa penambahan udara pada sistem reaksi dapat meningkatkan kinerja katalis komposit. Pengaruh tersebut lebih nyata pada komposit dengan loading TiO2 rendah (2,5%) yang mencapai sekitar 5 kali lipat. Pada katalis 2,5%TiO2-batu apung, laju alir udara optimal dicapai pada 100 ml/menit, dengan tingkat degradasi terhadap 10 ppm fenol mencapai 100% selama 2,5 jam. Sementara itu pada katalis 25%TiO2-batu apung, waktu yang dibutuhkan untuk degradasi fenol sampai batas baku mutu (0,5 ppm) pada konsentrasi awal fenol 10 ppm, 50 ppm, 100 ppm, dan 1000 ppm masing- masing adalah 3 jam; 5,7 jam; 6,9 jam; dan 16,9 jam. 
Pengantar Manajemen Pengelolaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat melalui Program Kemaslahatan BPKH untuk Kemaslahatan Umat Islam Hendarsa, Agung Sri; Aminda, Renea Shinta; Tanjung, Hendri; Indupurnahayu, Indupurnahayu
INOVATOR Vol 10 No 1 (2021): MARET
Publisher : prodima@fe.uika-bogor.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/inovator.v10i1.17637

Abstract

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah badan hukum publik yang dibentuk atas amanah Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Salah satu tujuan pengelolaan keuangan haji adalah untuk meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam melalui program kemaslahatan. Program kemaslahatan BPKH didanai oleh nilai manfaat Dana Abadi Umat dan merupakan kegiatan bantuan sosial sebagaimana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, sesuai ketentuan undang-undang program kemaslahatan meliputi kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah. Program kemaslahatan BPKH merupakan hal baru yang hadir sebagai bentuk lain dari Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan ditengah-tengah ekosistem filantropi Islam Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan studi literature dan komparasi atas manajemen pengelolaan nilai manfaat Dana Abadi Umat sebagai program kemaslahatan umat dan manajemen pengelolaan dana ZISWAF (Zakat Infak Sedekah dan Wakaf) untuk kemaslahatan umat. Selain keberadaan dana ZISWAF, nilai manfaat Dana Abadi Umat melalui program kemaslahatan diharapkan memiliki peranan penting kedepan sebagai salah satu solusi dana sosial untuk mengurangi kemiskinan dan kebodohan di tanah air melalui kegiatan pendidikan dan dakwah serta pemberdayaan ekonomi umat. Oleh karena itu, peranan manajemen pengelolaan nilai manfaat Dana Abadi Umat yang transparan, syariah dan akuntabel menjadi sangat diperlukan.
Tadrīj Method in Hajj Fund Management by Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) in Indonesia: A Study of Islamic Economic Law Muslim, Moch. Bukhori; Khan, M. Dawud Arif; Saepullah, Saepullah; Hendarsa, Agung Sri; Afif, Ahmad
El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB) Vol. 16 No. 1 (2026): April (on-going)
Publisher : Islamic Economics Department, Faculty of Islamic Economics and Business, Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/elqist.2026.16.1.139-161

Abstract

Background: The governance of Hajj funds in Indonesia, administered by the Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), represents a complex intersection between Islamic legal norms and modern financial management. Although formally regulated under Law No. 34/2014 and reinforced by Majelis Ulama Indonesia (MUI) Fatwa No. 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024, practical challenges remain in ensuring that investment decisions and governance mechanisms consistently reflect Sharia principles. This tension highlights the need for an adaptive approach that reconciles normative compliance with institutional and market realities. Objective: This study aims to examine how the Tadrīj approach can be operationalized in Hajj fund management as a strategic framework to strengthen Sharia compliance while maintaining financial performance and institutional stability. Method: The research employs a qualitative descriptive design, using institutional data from BPKH financial management reports and relevant regulatory documents. Data are analyzed through a normative-empirical approach, integrating legal interpretation with contextual evaluation of governance practices. Findings: The study finds that the application of Tadrīj enables a phased and adaptive integration of Maqāṣid al-Sharīʿah into Hajj fund governance. This gradual approach reduces potential conflicts between strict legal compliance and investment efficiency, while reinforcing transparency and accountability as core institutional pillars. In addition, continuous engagement with Sharia scholars and periodic policy evaluation are essential in ensuring that governance practices remain aligned with Islamic legal and ethical standards. Conclusion: Implementing a Tadrīj-based framework enables BPKH to navigate the dynamic demands of modern financial management without compromising Sharia principles. This approach not only safeguards pilgrims' interests but also strengthens public trust in the institution. Implication: This study contributes to the development of Islamic economic governance by positioning Tadrīj as a practical and scalable model for institutional reform in Sharia-based public fund management. Practically, it offers policy-relevant insights for regulators and Islamic financial institutions seeking to balance legal compliance, financial sustainability, and stakeholder trust in complex economic environments.