<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melakukan penegakan terhadap pelaku usaha praktek monopoli serta membahas tentang apa saja kewenangan yang diperlukan oleh KPPU dalam pengaturannya untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran praktek monopoli. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KPPU sendiri berwenang untuk melakukan penanganan perkara pada usaha praktek monopoli, yang dimaksud dengan penanganan ini adalah KPPU berhak melakukan penyelidikan, pemeriksaan, sampai dengan penjatuhan sanksi. Kewenangan yang diperlukan KPPU dalam pelaksanaan tugasnya adalah untuk melakukan penggeledahan secara mandiri tanpa kerjasama dari Kepolisian serta berwenang untuk memaksa kehadiran pelaku usaha atau saksi. This research is aimed to analyse how the Indonesia Competition Commission (ICC) authority in enforcing monopolistic practice business actors and discuss what authorities are required by ICC in its regulation for law enforcement against monopolistic practice violations. This study uses a normative juridical method with a statutory approach. The results of this research showing that ICC itself has the authority to handle cases in monopolistic practices, what is meant by this handling is that ICC has the right to conduct investigations, examinations, and impose sanctions. The authority required by the ICC in carrying out its duties is to conduct searches independently without the cooperation of the Police and has the authority to force the presence of business actors or witnesses]]>
