Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.509
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan
I Made Dedy Priyanto
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Dibawah Tangan Penyewaan Sound System di Denpasar I Putu Galang Mahendra; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Meningkatnya pola hidup manusia saat ini, mengakibatkan meningkat pula kebutuhan hidupnya. Akibat dari peningkatan pola hidup manusia tersebut dapat menimbulkan rasa jenuh dan tekanan psikologis. Oleh karena itu kebutuhan akan hiburan semakin diperlukan dimana hiburan yang bisa dinikmati adalah konser musik. Konser musik sangat menguntungkan bagi para pengusaha-pengusaha muda yaitu usaha persewaan Sound System. Pada uraian tersebut terdapat pembahasan yaitu tentang bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terkait wanprestasi sewa-menyewa Sound System di Kota Denpasar dan Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian dibawah tangan terakait pada penyewaan Sound System di Kota Denpasar. Tulisan ini bertujuan untuk memahami pentingnya perjanjian di bawah tangan dan utuk mengetahui penyelesaian wanperstasu perjanjian di bawah tangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, jenis pendekatan yang digunakan yaitu jenis pendekatan perundang-undangan (the statue approach) dan menggunakan jenis pendekatan fakta (fact approach). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan, dengan data umunya adalah primer yang berasal pada penelitian lapangan, sedangkan hasil pada data kepustakaan yaitu dijadikan sebagai data sekunder. Hasil pada penelitian ini membuktikan bahwa dalam pelaksanaanya bentuk perjanjian sewa menyewa Sound System di Kota Denpasar dapat dilakukan dalam 2 cara yakni dengan Membuat Perjanjian Tertulis Dibawah Tangan, dan Perjanjian Secara Lisan. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan wanprestasi terhadap perjanjian dibawah tangan terkait sewa menyewa Sound System ini ialah dilakukan melalui upaya penyelesaian non litigasi dengan bermusyawarah guna mendapatkan win-win solution tanpa ada rasa dendam dibandingkan menempuh jalur hukum. Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian dibawah Tangan, Sewa-menyewa, Tanggung jawab. ABSTRACT The increasing pattern of human life today, has resulted in an increase in the needs of life. As a result of the increase in the pattern of human life, it can cause a sense of saturation and psychological pressure. Therefore, the need for entertainment is increasingly needed where the entertainment that can be enjoyed is music concerts. Music concerts are very profitable for young entrepreneurs, namely the Sound System rental business. In this description, there are problems that are discussed, namely about how the responsibilities of business actors related to default on Sound System rentals in Denpasar City and how to resolve defaults on under-handed agreements related to Sound System rentals in Denpasar City. This paper aims to understand the importance of an underhand agreement and to find out the settlement of an underhand agreement default. This study uses empirical juridical research methods, the type of approach used is the type of statutory approach (the statue approach) and uses the type of fact approach (fact approach). Sources of data used in this study using field research and literature, with generally primary data originating from field research, while the results in library data are used as secondary data. The results of this study prove that in its implementation the form of a Sound System rental agreement in Denpasar City can be done in 2 ways, namely by making a written agreement under the hand, and an oral agreement. Efforts are made to resolve the default on the contract under the hand regarding the rental of the Sound System, which is carried out through non-litigation settlement efforts by deliberation to get a win-win solution without any grudges compared to taking legal action. Key Words: Breach of Contract, Private Made Deed, lease, responsibility.
Kebijakan Restrukturisasi Perjanjian Kredit Bagi UMKM Pasca Terbitnya POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Dan Perubahannya Komang Ary Mahayasa; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Artikel bertujuan untuk memahami dan menganalisa ketentuan restrukturisasi perjanjian kredit bagi pelaku UMKM pasca perubahan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional serta untuk memahami dan menganalisa tahapan dalam penyelesaian restrukturisasi perjanjian kredit bagi pelaku UMKM pasca perubahan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif didukung oleh dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan analisa konsep hukum sebagai metode penelitian yang dipilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan restrukturisasi perjanjian kredit bagi pelaku UMKM berdasarkan POJK Nomor 11 Tahun 2020 yang telah diubah dengan POJK Nomor 48 Tahun 2020 dan POJK Nomor 17 Tahun 2021. Perubahan tersebut menegaskan ketentuan mengenai menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap UMKM dengan penerapan manajemen risiko serta terjadi perubahan ketentuan jangka waktu rekstrukturisasi bagi debitur UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 yang awalnya berlaku sampai 31 Maret 2021, menjadi berlaku sampai 31 Maret 2023. Adapun tahapan dalam penyelesaian restrukturisasi perjanjian kredit bagi pelaku UMKM berdasarkan ketentuan tersebut yaitu penilaian kualitas kredit oleh AO (Account Officer) atau Mantri, pemeriksaan berkas agunan dan kondisi aset oleh Mantri, pemanggilan debitur pelaku UMKM oleh Mantri, pemberian peringatan dan penagihan sebanyak 3 (tiga) kali, penggolongan debitur untuk menentukan dapat atau tidak diberikan fasilitas resktruturisasi, memastikan tujuan resktrukturisasi dapat tercapai dengan menilai iktikad baik debitur, dan penentuan jenis restrukturisasi. Kata Kunci: Restrukurisasi, Perjanjian Kredit, UMKM, Otoritas Jasa Keuangan ABSTRACT The article aims to understand and analyze the provisions for restructuring credit agreements for MSME actors after the changes to FSAR Number 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus and to understand and analyze the stages in completing credit agreement restructuring for MSME actors after the changes to FSAR Number 11/POJK. 03/2020 on National Economic Stimulus. The type of research used is normative legal research supported by two approaches, namely the statutory approach and legal concept analysis as the chosen research method. The results show that the provisions for restructuring credit agreements for MSME actors are based on POJK No. 11 of 2020 which has been amended by POJK No. 48 of 2020 and POJK No. 17 of 2021. The results show that the provisions for restructuring credit agreements for MSME actors are based on the new FSAR on National Economic Stimulus, namely changing FSAR Number 11 of 2020 with FSAR Number 48 of 2020 and FSAR Number 17 of 2021. The amendment confirms the provisions regarding implementing policies that support economic growth stimulus to MSMEs by implementing risk management and there has also been a change in the provisions for the restructuring period for MSME debtors affected by the Covid-19 pandemic, which was initially valid until March 31, 2021, to become valid until March 31, 2023. The stages in the completion of the restructuring of credit agreements for MSME actors based on these provisions are credit quality assessment by the AO (Account Officer) or Mantri, examination of collateral files and asset conditions by the Mantri, summoning MSME debtors by Mantri, warning and collection of 3 (three) ) times, the classification of debtors to determine whether or not a restructuring facility can be granted, ensuring that the restructuring objectives can be achieved by assessing the debtor's good faith, and determining the type of restructuring. Keywords: Restructuring, Credit Agreements, MSMEs, Financial Services Authority
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam Kerta Yasa Mandiri Kadek Agung Krisdian Mahendra; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakter debitur, kemampuan manajerial debitur, jaminan debitur, suku bunga, dan modal debitur terhadap kredit macet di KSP Kerta Yasa Mandiri. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Seluruh nasabah kredit pribadi non konsumer hingga 200 di KSP Kerta Yasa Mandiri dalam penelitian ini menjadi populasi penelitian. Teknik probabilitas sampling digunakan untuk mendapatkan sampel dari populasi sebanyak 133 sampel. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner, wawancara dan dokumen. Teknik analisis berupa teknik analisis regresi logistik. Simpulan penelitian yaitu karakteristik variabel debitur berpengaruh negatif terhadap kredit macet, sedangkan variabel kemampuan pengelolaan debitur, jaminan debitur, suku bunga dan modal debitur tidak memiliki pengaruh pada kredit macet. Kata kunci: faktor-faktor, kredit macet, debitur ABSTRACT The study aims to test the influence of debtor character, debtor managerial ability, debtor guarantee, interest rate, and debtor capital on bad credit in KSP Kerta Yasa Mandiri. This research is a descriptive empirical legal research type. All non-consumer personal credit customers up to 200 in KSP Kerta Yasa Mandiri in this study became the research population. Sampling probability techniques were used to obtain samples from a population of 133 samples. The data was collected using questionnaires, interviews and documents. Analysis techniques in the form of logistics regression analysis techniques. The conclusion of the study is that the characteristics of the debtor variable negatively affect bad loans, while the variable ability of debtor management, debtor guarantee, interest rate and debtor's capital have no influence on bad credit. Keywords: factors, bad credit, debtors
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Tindakan Produsen Yang Tidak Mencantumkan Harga Menu Makanan Dan Minuman Nur faizah; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji kepastian perlindungan hukum bagi konsumen atas tindakan produsen yang tidak mencantumkan harga menu makanan dan minuman. Dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen RI bahwa adanya hak konsumen ialah hak atas keamanan, keselamatan dan kenyamanan menggunakan barang serta jasa. Memberikan kepuasan bagi para konsumen merupakan suatu keinginan utama setiap perusahaan. Masalahnya yang ada yaitu terjadi tindakan-tindakan melawan hukum yang melibatkan produsen tersebut, yaitu berupa tidak dicantumkannya harga menu yang mereka sajikan oleh konsumen. Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengartikan bahwasannya produsen seharusnya memiliki itikad baik, yakni memberi informasi dengan benar atas kondisi barang serta jasa, melayani konsumen dengan benar, menjamin kualitas barang, memberi kompensansi ganti kerugian apabila barang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga terpenuhinya implementasi itikad baik. Seharusnya perlindungan konsumen dijadikan perhatian serius oleh pihak pemerintah, khususnya dalam masalah harga minuman dan makanan yang tidak dicantumkannya oleh produsen, sehingga tidak terdapat banyak korban dari pelaku usaha yang tidak memiliki tanggung jawab. Didalam melakukan penelitiaan metode normatif yang digunakan oleh penulis, penulis ini tidak didukung oleh data-data dan pada dasarnya menunjukkan bahwa konsumen yang mempunyai hak asassi masing-masing didalam keadaan ini adalah untuk mendapatkan hak informasi yang jelas adanya dan benar, produsen memiliki keharusan untuk konsumen tersebut. untuk mewujudkan suatu keadilan hal itu, adanya aturan Indonesia mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu dalam UURI No. 8 Tahun 1999, dan apabila terjadi suatu pelanggaran atau kealpaan atas permasalahan ini, maka produsen dapat dijatuhkan sanksi yang bersifat pidana atau pidana tambahan, admisitrasi dan perdata. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Produsen dan Itikad Baik ABSTRACT This study examines the certainty of legal protection for consumers for the actions of producers who do not include food and beverage menu prices. In Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection of the Republic of Indonesia that the existence of consumer rights is the right to security, safety and comfort in using goods and services. Providing satisfaction for consumers is the main desire of every company. The problem is that there are unlawful actions involving these producers, namely in the form of not including the price of the menu they serve by consumers. Article 7 of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection means that producers should have good intentions, namely providing correct information on the condition of goods and services, serving consumers properly, guaranteeing the quality of goods, providing compensation if the goods do not match the existing reality, so that implementation is fulfilled. good intention. The government should pay serious attention to consumer protection, especially in the matter of the price of drinks and food which are not listed by the producers, so that there are not many victims from irresponsible business actors. In conducting research on the normative method used by the author, this author is not supported by data and basically shows that consumers who have their respective human rights in this situation are to obtain clear and correct information rights, producers have an obligation to consumers. the. To realize a justice, there are Indonesian rules governing consumer protection, namely in UURI No. 8 of 1999, and if there is a violation or omission on this matter, the producer can be imposed with criminal sanctions or additional criminal, administrative and civil sanctions. Key Words: Consumer Protection, Producers and Good Faith
Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Yang Ditinggalkan Orang Tua Angkat Berdasarkan Hukum Perdata Anak Agung Ngurah Agung Bima Basudewa; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilakukan agar kita semua mendapatkan informasi terkait hukum di Indonesia dalam melakukan pengaturan atas hak anak angkat atas kedudukannya dalam mewarisi harta yang ditinggalkan orang yang mengadopsinya. Yuridis Normatif dipilih penulis dalam melakukan penulisan yang mana didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Setelah melakukan penelaahan lebih lanjut dari beberapa aturan hukum yang ada penulis memperoleh hasil bahwa tidak adanya pengaturan secara pasti di dalam KUHPerdata terkait anak angkat memperoleh harta peninggalan dari orangtua angkatnya secara mutlak. Hal tersebut tentu saja menunjukkan bahwa kepastian hukum, rasa keadilan serta perlindungan tidak didapatkan oleh anak angkat dari orang yang telah mengadopsinya atas harta mereka setelah mereka meninggal. Pengertian tentang anak angkat atau anak adopsi sendiri belum diatur oleh KUHPerdata. Di Indonesia kita dapat menemukan pengaturan terkait anak angkat pada Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 perihal proses pengangkatan anak, dimana aturan ini merupakan aturan yang dibuat untuk melengkapi KUHPerdata. Tindakan hukum yang dilakukan oleh suami dan istri untuk meneruskan garis keturunan dalam keluarganya yaitu dengan mengangkat anak secara otomatis memberikan hak kepada anak yang diangkatnya untuk memiliki posisi hukum dengan orang tua yang telah menjadikannya anak. Setiap Orang tua angkat wajib untuk mengusahakan agar pada saat mereka tutup usia, nasib anak yang telah diadopsi tidak mengalami penelantaran. Anak angkat sesungguhnya memiliki posisi setara dengan anak sah. Oleh karenanya anak angkat mempunyai hak juga dalam mendapatkan peninggalan dari orang tua yang telah mengangkatnya sebagaimana diatur dalam aturan hukum positif yang ada atau mendapatkan warisan berdasarkan hukum waris jika orang tua angkatnya membuat surat wasiat yang nantinya di hibahkan. Kata kunci: Hak Anak, Anak Angkat, Harta Peninggalan ABSTRACT This research was conducted so that we all get information related to the law in Indonesia in regulating the rights of an adopted child to his position in inheriting the property left by the person who adopted him. Normative juridical is chosen by the author in doing the writing which is based on the existing laws and regulations. After conducting a further study of several existing legal rules, the author obtained the result that there is no definite regulation in the Civil Code regarding adopted children obtaining inheritance from their adoptive parents in absolute terms. This of course shows that legal certainty, a sense of justice and protection are not obtained by adopted children from people who have adopted them for their property after they die. The definition of an adopted child or adopted child has not yet been regulated by the Civil Code. In Indonesia, we can find arrangements regarding adopted children in the Staatsblad of 1917 Number 129 regarding the process of adopting children, where this rule is a rule made to complement the Civil Code. Legal action taken by husband and wife to continue the lineage in their family, namely by adopting a child automatically entitles the adopted child to have a legal position with the parents who have made him a child. Every adoptive parent is obliged to make every effort so that when they die, the fate of the adopted child does not experience neglect. Adopted children actually have an equal position with legitimate children. Therefore, adopted children also have the right to obtain inheritance from parents who have adopted them as stipulated in the existing positive law rules or to inherit based on inheritance law if their adoptive parents make a will which will later be granted. Keywords: children's rights, adopted children, inheritance
Wanprestasi Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Jual Beli Pada Transaksi Online (E-Commerce) Made Angga Bagaskara; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengetahui dan memahami sahnya perjanjian jual beli melalui media elektronik menurut UU ITE dan upaya penyelesaian hukum umumnya dalam perjanjian jual beli online (e-commerce). Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif karena adanya permasalahan norma. Penelitian ini memuat tiga sumber hukum bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan dalam penelitian dilakukan melalui pendekatan konseptual dan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunaan adalah teknik studi dokumen. Selain itu, penyelesaian juga dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan tertulis. Penelitian hukum normatif memberikan penjelasan atau pemahaman yang sistematis, jelas dan dengan penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli melalui media elektronik dikatakan sah bila kedua belah pihak sudah memenuhi dan melakukan prosedur yang telah disepakati bersama dan apabila terdapat pelanggaran penyelesaian hukum dari bentuk wanprestasi yang dilakukan dapat ditempuh melalui litigasi atau non-litigasi. Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian, Jual beli, E-commerce ABSTRACT The purpose of this study is to find out and understand the validity of buying and selling agreements through electronic media according to the ITE Law and legal settlement efforts generally in online buying and selling agreements (e-commerce). This research is included in normative legal research because of the problem of norms. This study contains three sources of primary, secondary and tertiary legal materials. The approach in research is done through a conceptual approach. Document study techniques used legal material collection techniques. In addition, settlement is also carried out by reviewing written regulations. Normative legal research provides a systematic, clear and descriptive explanation or understanding. The results of the study indicate that buying and selling through electronic media is said to be legal if both parties have fulfilled and carried out mutually agreed procedures and if there is a violation of legal settlement of the form of default that can be taken, it can be pursued through litigation or non-litigation. Keywords: Default, Agreement, Buyin g and Selling, E-commerce
Pengaturan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Pasca Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Di Provinsi Bali Putu Reza Aditya Tirandika; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami pengaturan penyelenggaraan ketenagakerjaan pasca kebijakan penyelenggaraan ketenaga-kerjaan yang mengatur tiap pekerja. Penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris, yakni menelitian terkait dengan ketenagakerjaan yang diselenggarakan, sedangkan pendekatan dipakai yakni pendekatan perundang-undangan. Sebagai hasilnya yaitu penyelenggaraan ketenagakerjaan di Bali dibentuk dengan memperhatikan kesejahteraan pekerja dan memiliki sifat demokratis. Penyelenggaraan ketenaga kerjaan di Provinsi Bali pasca Peraturan Daerah ini, pihak perusahaan memiliki kewajiban untuk mendorong pekerja membentuk serikat pekerja. Kewajiban tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 53 ayat (7) Perda Ketenagakerjaan Provinsi Bali. Akan tetapi, perda ini tidak memberikan sanksi yang tegas apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh perusahaan. Kata Kunci: Pengaturan, Ketenagakerjaan, dan Penyelenggaraan ABSTRACT This reaserch is purposed on finded to outhers be understand to laborate administrations arrangement in Bali Province after Regional Regulation Number 10 of 2019 concerning Manpower Implementation. The legal problem discusses how to regulate the administration of manpower in Bali Province after Regional Regulation Number 10 of 2019 concerning the Implementation of Manpower. This research method uses a type of normative legal research. The approach used is the statutory approach and conceptual approach. The result of this research is that the implementation of manpower in Bali is formed by taking into account the welfare of workers and has a democratic character. In organizing manpower in Bali Province after this Regional Regulation, the company has an obligation to encourage workers to form labor unions. This obligation is stated in the provisions of Article 53 paragraph (7) of the Bali Province Manpower Regulation. However, this regional regulation does not provide strict sanctions if the company does not fulfill these obligations. Keywords: Regulation, Employment, and Implementation
EFEKTIVITAS KEWAJIBAN PENCANTUMAN HARGA MAKANAN PADA USAHA KULINER (STUDI EMPIRIS TEMPAT MAKAN DI DALUNG PERMAI) Dyah Putri Sukmadewi; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji suatu kerugian yang dialami oleh konsumen akibat tidak tercantumnya harga makanan dalam daftar menu makanan serta hubungan atas perlindungan konsumen. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terlihat jelas betapa pentingnya hak-hak seluruh konsumen yang memang sudah seharusnya dipenuhi oleh setiap pelaku usaha, salah satunya ialah keharusan pencantuman harga makanan. Metode penulisan ini menggunakan metode penelitian empiris dengan survey langsung pada usaa kuliner di wilayah Dalung Permai. Dari hasil penulisan ini didapatkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha melakukan kecurangan tersebut merupakan kelalaian dari pelaku usaha itu sendiri, konsumen yang tidak teliti dan pemerintah yang tidak tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku serta kepastian hukum terhadap konsumen. Pada pertanggungjawaban perselesaiannya dengan menggunakan sarana pengadilan ataupun musyawarah mufakat dimana konsumen dan pelaku usaha terkait di dalamnya. Penulisan penelitian artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengatahui penyebab terjadinya dan bagaimana penanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian konsumen karena tidak dicantumkannya harga makanan dalam daftar menu makanan. Kata kunci : perlindungan konsumen, harga, daftar menu ABSTRACT The purpose of this paper is to examine a loss experienced by consumers due to not including food prices in the food menu list and the relationship to consumer protection. In Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, it is clear how important the rights of all consumers should be fulfilled by every business actor, one of which is the obligation to include food prices. This writing method uses empirical research methods with direct surveys on culinary businesses in the Dalung Permai area. From the results of this paper, it is found that the factors that cause business actors to commit fraud are the negligence of the business actors themselves, consumers who are not careful and the government is not firm in giving sanctions to perpetrators and legal certainty to consumers. On the responsibility for the settlement by using court facilities or consensus deliberation where consumers and business actors are involved in it. The writing of this scientific article research aims to find out the causes of the occurrence and how the business actors are responsible for consumer losses because food prices are not included in the food menu list. Keywords : constumer protection, prices, menu list
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA EYELASH EXTENSION Kadek Krisnanda Pandi Putri; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen pengguma eyelash extension yang dirugikan dan upaya penyelesaian terhadap kerugian konsumen sebagai pengguna eyelash extension. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini yaitu metode penelitian hukum empiris. Perlindungan terhadap konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dalam penulisan ini akan membahas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen eyelash extension yang dirugikan dan tanggung jawab pelaku usaha eyelash extension. Tertuang dalam “pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang hak konsumen serta dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha”, namun perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat jasa eyelash extension saat ini masih belum maksimal karena masih banyak yang melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini eyelash extension. Walaupun tidak semua pelaku usaha eyelash extension menyebabkan kerugian pada konsumen, namun masih ada yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen. Pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha jasa pemasangan eyelash extension terhadap konsumen yang dirugikan dikarenakan beberapa faktor mewajibkan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi serta tidak mengulanginya lagi. Kata Kunci: Jasa, Pertanggungjawaban, Penyelesaian ABSTRACT The purpose of writing this journal is to provide an understanding the accountability of business actors to consumers who use eyelash extensions that harmed by the product and complite with the solution. The research method used in this journal is empirical legal. Legal protection for consumers has been stated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which in this jornal will discuss the form of legal protection for consumers of eyelash extension who are harmed and the responsibility of eyelash extension business actors. Although it has been stated in “Article 4 of Law Number 8 of 1999 which regulates consumer rights and in Article 7 of Law Number 8 of 1999 which regulates the obligations of business actors”, but legal protection for consumers who experience losses due to eyelash extension services is currently not optimal because there are still many who commit violations committed by business actors, in this case eyelash extension. Although not all eyelash extension business actors cause harm to consumers, there are still some who do not carry out their obligations, causing losses to consumers. The implementation of the responsibility of eyelash extension service business actors towards consumers who suffer losses due to several factors obliging the eyelash extension business actors to be responsible for providing compensation and not repeating it. Keywords: Service, Accountability, Accomplishment.
PERTIMBANGAN HUKUM PENGHAPUSAN PENCATATAN (DELISTING) SAHAM PT FIRST INDO AMERICAN LEASING TBK Anita Tasya Maharani Cahyaning Buana; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk untuk mengetahui pertimbangan hukum BEI melakukan force delisting terhadap PT FIAL Tbk dan upaya melindungi hak-hak shareholders PT FIAL Tbk pasca force delisting. Penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus digunakan dalam sebagai metode penelitian pada artikel ini. Hasil dari studi ini yaitu Pertimbangan BEI melakukan delisting terhadap PT FIAL Tbk secara hukum yaitu PT FIAL Tbk yaitu pertama tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pengumuman keterbukaan informasi sebagaimana permintaan OJK perihal progress PKPU PT FIAL Tbk; kedua OJK telah membekukan aktivitas PT FIAL Tbk karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 83 POJK Nomor 35 Tahun 2018; ketiga bahwa OJK telah mencabut izin usaha PT FIAL Tbk per tanggal 20 Oktober 2020; keempat keadaan PT FIAL Tbk telah memenuhi ketentuan III.3.1.1 Keputusan Direksi BEJ Nomor 308 Tahun 2004, maka BEI memutuskan untuk melakukan tindakan delisting PT FIAL Tbk dari BEI berlaku efektif sejak 5 Mei 2021. Terdapat dua upaya untuk melindungi hak-hak para pemegang saham PT FIAL Tbk pasca forced delisting merujuk pada Pasal 61 dan Pasal 62 UUPT yaitu para pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap PT FIAL Tbk jika terbukti mengalami kerugian akibat forced delisting dan sekaligus dapat mengajukan permintaan tertulis kepada PT FIAL Tbk agar melakukan buyback saham-saham yang telah dibeli berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kata Kunci: Penghapusan, Pencatatan, Pertimbangan, Perlindungan, Saham ABSTRACT The purpose of this study is to find out the IDX's legal considerations for force delisting PT FIAL Tbk and efforts to protect the rights of PT FIAL Tbk shareholders after force delisting. Normative legal research using statutory regulation approach and case approach are used as research methods in this article. The results of this study are the IDX's consideration of legally delisting PT FIAL Tbk, the first not fulfilling obligation to make information disclosure announcements as requested by the OJK regarding the progress of PT FIAL Tbk's PKPU; both OJK frozen PT FIAL Tbk's activities for not complying with the provisions of Article 83 of POJK Number 35 of 2018; thirdly OJK revoked PT FIAL Tbk's business license as of 20 October 2020; the four conditions of PT FIAL Tbk have complied with the provisions III.3.1.1 Decision of the JSX Board of Directors Number 308 of 2004, the IDX decided to delist PT FIAL Tbk from the IDX effective May 5, 2021. There are two efforts to protect the rights of the shareholders of PT FIAL Tbk after the forced delisting refer to Article 61 and Article 62 UUPT, namely the shareholders have the right to file lawsuit against PT FIAL Tbk if it is proven that they have suffered losses due to the forced delisting and at the same time can submit a written request to PT FIAL Tbk to conduct a share buyback -shares that have been purchased under the applicable conditions. Key Words: Deletion, Registration, Consideration, Protection, Shares
Co-Authors Anak Agung Istri Gita Cantika Agastya Anak Agung Made Yuni Noviantari Anak Agung Ngurah Agung Bima Basudewa Anak Agung Ngurah Krisna Pratama Anita Tasya Maharani Cahyaning Buana Arya Bagus Khrisna Budi Santosa Putra Ayu Ferlina Cokorda Gede Bagus Mahardinata Pemayun Dyah Putri Sukmadewi Febrianita Dinar Pramesti Fiona Pappano Naomi Gede Odhy Suryawiguna Robed Gusti Ayu Karolina Gusti Ayu Sandrina I Dewa Gede Agung Dyas Praditya I Dewa Gede Ngurah Sena Agung I Gusti Ayu Sita Rani Devi I Made Agus Resa Dwi Baskara I Made Jaya Suastika I Nyoman Jaya Wardana I Putu Galang Mahendra I Putu Sudarma Sumadi Ida Ayu Made Manik Nareswari Kadek Agung Krisdian Mahendra Kadek Diki Kristian Adinata Kadek Earliana Putri Kadek Krisnanda Pandi Putri Kadek Mira Dewi Nuastari Komang Ary Mahayasa Komang Ayu Vika Triana Putri Kukuh Prabowo Putra Dipayana Luh Made Pradnya Narapatni Made Angga Bagaskara Made Ayu Citra Putri Sani Michelle Daniela Silaban Muhammad Rifaldy Ni Made Dwikayanti Ni Nyoman Claudia Nareswari Ni Nyoman Devi Kartikasari Ni Putu Icha Putri Andika Ni Putu Radha Pradina Putri Nur faizah Nyoman Ngurah Bagus Wiradharma Giri Putu Galuh Luwihati Arkananda Putu Pratama Wira Wira Adhyaksa Putu Reza Aditya Tirandika Putu Yudi Setiawan Reynold Bastian Gedesake Hutabarat Rosa Fitriyana Sinaga Sathyananda Linggam Deva Tornando Sinaga