Garuda - Garba Rujukan Digital

TANGGUNG JAWAB TERBATAS ORGAN PERSEROAN PERORANGAN YANG TIDAK MENGUBAH STATUS BADAN HUKUMNYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS BIASA I Dewa Gede Agung Dyas Praditya; I Made Dedy Priyanto
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i02.p6

Tujuan penulisan pada artikel ini yaitu untuk memahami dan mengetahui pengaturan tanggung jawab terbatas organ perseroan perorangan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja; dan (2) untuk mengetahui dan menganalisa implikasi hukum bagi organ perseroan perorangan yang tidak mengubah status badan hukumnya menjadi perseroan terbatas biasa. Jenis penelitian hukum normative yang digunakan pada penelitian ini dengan mengelaborasikannya dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisa konsep hukum untuk kemudian hasil studi dokumen disusun dengan teknik analisa deskripsi kualitatif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab terbatas organ perseroan perorangan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja diatur di dalam Pasal 153 J ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perjanjian yang dibuat atas nama perseroan dan kerugian melebihi sahamnya. Tanggung jawab tersebut menjadi tidak terbatas atau pemegang saham bertanggung jawab sampai harta pribadinya sebagaimana yang diatur Pasal 153 J ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja. Terkait implikasi hukum bagi organ perseroan perorangan yang tidak mengubah status badan hukumnya menjadi perseroan terbatas biasa berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, PP Nomor 8 Tahun 2021, dan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 belum mengatur konsekuensi hukum atau akibat hukum apabila pelaku UMK yang sudah seharusnya mengubah status badan hukum Perseroan Perorangan menjadi Perseroan Terbatas biasa tidak segera dilakukan. Ketiadaan aturan ini akan berdampak pada permasalahan hukum bagi interal usahanya termasuk namun tidak terbatas pada aspek pertanggungjawaban organ Perseroan Perorangan. Hal ini penting untuk segera diatur agar tercipta kepastian hukum mengenai penerapan tanggung jawab. Kata Kunci: Tanggung Jawab Terbatas, Organ Perseroan, Perseroan Perorangan, Perseroan Terbatas ABSTRACT This article aims toto understand and know the arrangement of the limited liability of individual company organs based on the Job Creation Act; and (2) to find out and analyze the legal implications for the organs of an individual company that does not change its legal entity status to an ordinary limited liability company. Normative legal research used in this study and elaboration with the statute approach and legal concept analysis approach for later studies document prepared by qualitative description analysis techniques. In result shown that the regulation of limited liability of individual company organs based on the Job Creation Act is regulated in Article 153 J paragraph (1) of the Job Creation Act which states that the shareholders of the company are not personally responsible for agreements made on behalf of the company and the loss exceeds their shares. The liability becomes unlimited or the shareholders are responsible for their personal assets as regulated in Article 153 J paragraph (2) of the Job Creation Law. Regarding the legal implications for individual company organs that do not change their legal entity status to an ordinary limited liability company based on the Job Creation Law, PP Number 8 of 2021, and Permenkumham Number 21 of 2021 have not regulated legal consequences or legal consequences if the MSE actors who are supposed to change the legal entity status of an Individual Company to become a Limited Liability Company is not immediately carried out. The absence of this rule will have an impact on legal issues for internal business including but not limited to the aspect of accountability for the organs of individual companies. This is important to be regulated immediately in order to create legal certainty regarding the implementation of responsibilities. Keywords: Limited Liability, Company Organ, Sole Proprietorship, Limited Liability Company

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Wanprestasi Pelaku Usaha Online Anak Agung Made Yuni Noviantari; I Made Dedy Priyanto
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i04.p06

Perlunya penulisan jurnal ini diangkat bertujuan untuk menganalisis dan memahami perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dan mengetahui pertanggung jawaban dari pihak pelaku usaha online tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian normatif. Adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bagi konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha atas kelalaian yang dilakukan melalui akun usaha online dapat memperoleh perlindungan dari kecurangan pelaku usaha. Pelaku usaha yang melakukan wanprestasi dengan menggunakan akun tanpa adanya informasi yang jelas dapat dikenakan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Agar konsumen dapat merasakan hak-haknya sebagai konsumen maka diperlukannya kepastian hukum yang bertujuan agar terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam berbelanja online. Kata kunci : Perlindungan hukum; konsumen; online shop. ABSTRACT The necessity for writing this journal is aimed at analyzing and understanding legal protection for consumers who are disadvantaged and to find out the responsibilities of these online business actors. The research method used in this paper is normative research method. The existence of Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection for consumers who are harmed by business actors for negligence made through online business accounts can obtain protection from business actor fraud. Business actors who commit default by using an account without clear information are subject to law No. 19 of 2016 concerning amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). In order for consumers to feel their rights as consumers, legal certainty is needed which aims to create security and comfort for the community in online accommodation. Key words: Legal protection; consumer; online shop.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DAN DIJUAL SECARA ONLINE Kadek Mira Dewi Nuastari; I Made Dedy Priyanto
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v11.i01.p13

Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini yaitu untuk memahami serta mengetahui bentuk pengaturan dan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kosmetik berbahaya yang dijual bebas secara online dengan menganalisis pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk yang dipasarkannya. Dalam perumusan penulisan ilmiah ini metode penelitian yang dipakai yaitu hukum normatif dengan mengacu pada pendekatan perUndangUndangan yang analisis dan konseptual. Mengenai sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini berasal dari bahan hukum primer bersumber pada Peraturan Undang-Undang dan kajian pustaka. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa para konsumen wajib untuk lebih teliti dan berhati- hati dalam mengkonsumsi suatu produk dan barang. Jika konsumen sudah melaksanakan kewajibannya dan merasa dirugikan maka berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mengajukan upaya hukum yang ada dan pelaku usaha juga harus bertanggung jawab atas kewajibannya. Disini peran pemerintah sangat diperlukan untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat khususnya konsumen terkait edukasi produk kosmetik yang berdar secara online yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Kata Kunci : Tanggung Jawab Hukum, Perlindungan Konsumen, Kosmetik, Bahan Berbahaya ABSTRACT The purpose of writing this scientific journal is to understand and know the form of regulation and legal protection for consumers against harmful cosmetics that are sold freely online by analyzing the responsibility of business actors for the products they market. In the formulation of scientific writing, the research method used is normative law with reference to the analytical and conceptual approach to legislation. Regarding the source of the data used in this study, it comes from primary legal materials sourced from the Law and literature review. From the results of the study it can be concluded that consumers are obliged to be more careful and careful in consuming a product and goods. If consumers have carried out their obligations and feel aggrieved, they are entitled to legal protection and propose existing legal remedies and business actors must also be responsible for their obligations. Here, the role of the government is very necessary to deliver education to the public, especially consumers regarding education of cosmetic products circulating online that do not meet the quality standards that have been set. Keywords: Legal Responsibility, Consumer Protection, Cosmetics, Hazardous Materials

AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKUKANNYA PENITIPAN WASIAT OLOGRAFIS KEPADA NOTARIS I Nyoman Jaya Wardana; I Made Dedy Priyanto
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i03.p1

Studi ini bertujuan meninjau dan menelaah pengaturan keberlakuan wasiat olografis serta akibat hukumnya jika tidak dilakukan penitipan kepada Notaris dirujuk melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam studi ini pula mempergunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Hasil studi menjelaskan pengaturan keberlakuan sepanjang mengenai wasiat olografis sebagaimana menurut KUHPerdata diatur dalam Pasal 931 hingga Pasal 937 KUHPerdata dengan pengaturan formalitas syarat keberlakuannya hingga Pasal 953 KUHPerdata. Di samping itu, wasiat olografis yang tidak dititipkan kepada Notaris akan memiliki ancaman kebatalan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 953 KUHPerdata. Para pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan haknya atas tindakan pewasiat yang tidak menitipkan wasiat olografisnya kepada Notaris harus mengajukan gugatan kepada Pengadilan untuk memutuskan wasiat tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekusi dan harus dibatalkan. Wasiat olografis yang ternyata tidak dilakukan penitipan kepada Notaris harus dinyatakan melanggar formalitas yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga wasiat olografis tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan memuat ancaman kebatalan yang harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan oleh pihak yang berkepentingan. Kata Kunci: KUHPerdata, Notaris, Penitipan, Wasiat Olografis ABSTRACT This study aims to review and analyze the regulation of the validity of an olographic testament and the legal consequences of not being deposited to a Notary if viewed from the Civil Code. The application of the method in this study uses a normative legal research with an approach form the aspect of the statute and legal concept analysis. The results of the study show that the regulation of validity as long as the olographic testament according to the Civil Code is regulated in Article 931 to Article 937 of the Civil Code with the formality setting conditions for its validity up to Article 953 of the Civil Code. While, an olographic testament that is not deposited to a Notary testament have a threat of cancellation as formulated in Article 953 of the Civil Code. Interested parties who feel that their rights have been harmed for testator actions that do not deposite their olographic testament to the Notary must file a lawsuit to the Court to decide that the testament does not have the power of execution and must be canceled. In this way, an olographic testament which is apparently not being deposited to a Notary should be declared to have violated the formalities determined by law so that the olographic testament does not have executive power and carries the threat of cancellation that must be proven in advance in court by the interested parties. Key Words: Civil Code, Notary, Deposite, Olographic Testament.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility) Pada Padma Resort Ubud I Dewa Gede Ngurah Sena Agung; I Made Dedy Priyanto
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i06.p05

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program Corporate Social Responsibility di Padma Resort Ubud sebagai salah satu bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh suatu korporasi. Penelitian ini juga menganalisa upaya yang dilakukan oleh Padma Resort Ubud dalam meningkatkan pelaksanaan Corporate Social Responsibility bagi masyarakat dan lingkungan Desa Puhu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan yang membahas tentang ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi di masyarakat. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Padma Resort Ubud telah melaksanakan CSR melalui Program sosial-budaya dan lingkungan yang terdiri dari beasiswa pendidikan, partisipasi Padma Resort Ubud dalam kegiatan desa, pemberdayaan masyarakat, water conservation, energy conservation, dan sustainable waste management. Upaya yang dilakukan oleh pihak PRU dalam meningkatan pelaksanaan program CSR bersifat preventif yakni dilakukannya perumusan atau perancangan program secara internal melalui diskusi antar divisi. Dari hasil diskusi kemudian akan dipresentasikan langsung kepada masyarakat desa setempat secara terbuka dan bebas untuk mencapai suatu tujuan yaitu kesejahteraan bersama. Program CSR yang telah dilaksanakan hingga saat ini oleh pihak Padma Resort Ubud memberikan dampak positif, baik bagi masyarakat maupun perusahaan. Dengan adanya hubungan timbal balik ini lah hubungan Padma Resort Ubud dengan masyarakat Desa Puhu sangat harmonis dan Padma Resort Ubud telah menjalankan bentuk tanggung jawab sosial secara berkelanjutan. Kata Kunci : Industri pariwisata, perhotelan, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ABSTRACT The purpose of this study is to determine the implementation of the Corporate Social Responsibility program at Padma Resort Ubud that must be carried out by a corporation. This study also analyzes the efforts by Padma Resort Ubud to improving the implementation of Corporate Social Responsibility for community and environment of Puhu Village. The research method is empirical legal research method, that is the type of sociological legal research or field research who discusses the applicable legal provisions and the reality that occurs in society. The results of this study indicate that Padma Resort Ubud has implemented CSR through socio-cultural and environmental programs consisting of educational scholarships, Padma Resort Ubud participation of village activities, community empowerment, water conservation, energy conservation, and sustainable waste management. The efforts improving the implementation of the CSR program are preventive, that the internal program formulation through discussions between divisions. The results of the discussion will be presented directly to local village community with open and free way to achieve a goal, namely mutual welfare. The CSR program has been implemented by Padma Resort Ubud with a positive impact, both of community and company. With this reciprocal relationship, the relationship between Padma Resort Ubud and the people of Puhu Village is very harmonious and Padma Resort Ubud has carried out a form of social responsibility in a sustainable manner. Keywords: tourism industry, hospitality, corporate social and environmental responsibility

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI KONSUMEN PENGGUNA JASA DI BIDANG KESEHATAN DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK Nyoman Ngurah Bagus Wiradharma Giri; I Made Dedy Priyanto
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Hubungan dokter dan pasien berawal saat pasien datang ke dokter untuk meminta pertolongan mengenai permasalahan kesehatannya, sehingga dengan adanya hal tersebut sudah terdapat suatu kontrak atau perjanjian antara pasien dengan dokter yang disebut dengan Perjanjian atau Transaksi Terapeutik. Transaksi Terapeutik merupakan perjanjian yang dilakukan antara dokter dan pasien yang menghasilkan hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan pemahaman tentang bentuk perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen pengguna jasa di bidang kesehatan dalam transaksi terapeutik ditinjau melalui UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan mengetahui kewajiban seorang dokter dalam transaksi terapeutik agar pasien sebagai konsumen pengguna jasa di bidang kesehatan merasa terjamin kesehatannya. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dan analisis menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen pengguna jasa di bidang kesehatan dalam transaksi terapeutik ditinjau melalui Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah pasien dapat menggugat dokter untuk meminta ganti rugi selama dapat membuktikan bahwa tindakan yang telah dilakukan dokter ada unsur kelalaian atau melanggar prosedur yang telah dijanjikan serta mengakibatkan kerugian dan agar pasien sebagai konsumen pengguna jasa di bidang kesehatan merasa terjamin akan kesehatannya, dokter dalam melakukan transaksi terapeutik harus memegang teguh kewajiban dokter yang ditekankan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Transaksi Terapeutik, Kewajiban Dokter ABSTRACT The doctor and patient relationship begins when the patient comes to the doctor to ask for help regarding his health problems, so that with this there is already a contract or agreement between the patient and the doctor called the Agreement or Therapeutic Transaction. Therapeutic Transactions are agreements made between doctors and patients that produce rights and obligations that must be obeyed by both parties. The purpose of this study is to provide an understanding of the form of legal protection for patients as consumers of users of services in the health sector in therapeutic transactions reviewed through Law Number 36 Year 2009 concerning Health and to know the obligations of a doctor in therapeutic transactions so that patients as consumers of service users in the health sector feel health guaranteed. The research method used is a normative legal research method. The approach used in this study uses a statutory approach and a conceptual approach. The results and analysis show that the legal protection of patients as consumers of health service users in therapeutic transactions is reviewed through Law No. 36 of 2009 concerning Health is a patient can sue the doctor to ask for compensation as long as it can prove that the actions taken by the doctor have an element of negligence or violate the promised procedures and cause harm and so that patients as consumers of service users in the health sector feel assured of their health, doctors in conducting therapeutic transactions must uphold the obligations of doctors emphasized in Article 51 of Law Number 29 Year 2004 concerning Medical Practices. Key Words: Legal Protection, Therapeutic Transactions, Doctor Obligations

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Masker Wajah Organik Tanpa Izin Edar BPOM Anak Agung Istri Gita Cantika Agastya; I Made Dedy Priyanto
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i07.p02

Penelitian mengenai perlindungan konsumen masker wajah organik tanpa izin edar BPOM ini dilakukan memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum melindungi hak-hak yang dimiliki oleh konsumen produk perawatan wajah yang produknya tidak terdaftar di BPOM dan juga untuk mengetahui apa sanksi yang akan di dapatkan oleh pelaku usaha yang menjual masker wajah organic yang tidak memiliki izin edar. Penelitian kali ini menggunakan metode normatif yakni penelitian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dengan pendekatan mengacu pada UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 Tentang BPOM. Maraknya peredaran produk masker wajah tanpa izin edar dari BPOM yang diperdagangkan secara online saat ini memperlihatkan bahwa banyak produk yang dapat di perjual belikan secara online tanpa memperhatikan kelayakan dari suatu produk. Problematika yang timbul yaitu pada saat jual beli online berlangsun ,yang mana konsumen produk masker wajah tidak dapat langsung melihat barang yang dibelinya sehingga konsumen tidak dapat memilah serta memilih apakah produk tersebut layak digunakan. Ketidak jelasan informasi pada produk masker wajah tanpa izin edar BPOM, yakni dari segi komposisi dan bahan mengakibatkan pemikiran apakah produk masker wajah tanpa izin edar BPOM ini layak di perjual belikan atau tidak. Setelah dilakukannya penelitian dapat dilihat bahwa perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan karena masker wajah organic tanpa izin edar dan sanksi bagi pelaku usaha yang melakukannya telah diatur secara jelas dalam UUPK dan Peraturan Presiden tentang BPOM. Namun dikarenakan masker wajah organik banyak diperjual belikan secara online sehingga BPOM sulit untuk melakukan pengawasan. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Masker Wajah, Organik, Izin Edar ABSTRACT Research on consumer protection of organic face masks without bpom circulation permit is carried out has the aim to know the extent of the law protects the rights owned by consumers of facial care products whose products are not registered in bpom and also to know what sanctions will be obtained by businesses that sell organic face masks that do not have circulation permits. This research uses normative method, namely research that refers to legislation with an approach referring to Law No.8 of 1999 on Consumer Protection and Presidential Regulation No. 80 of 2017 on BPOM. The increasing circulation of face mask products without circulation permission from BPOM that is traded online today shows that many products can be sold online regardless of the feasibility of a product. The problem that arises is when buying and selling online berlangsun, where consumers face mask products can not directly see the goods they buy so consumers can not sort out and choose whether the product is worth using. The uncertainty of information on face mask products without bpom circulation permission, namely in terms of composition and materials resulted in the thought of whether the face mask product without bpom circulation permit is worth selling or not. After the research, it can be seen that legal protection for consumers who are harmed by organic face masks without circulation permits and sanctions for businesses that do so has been clearly regulated in the UUPK and Presidential Regulation on BPOM. However, because organic face masks are widely traded online, BPOM is difficult to supervise. Keywords : Protection, Consumens, Facial Care , Organic, Marketing Authorixation.

Status Anak Adopsi Dalam Pembagian Harta Warisan Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ida Ayu Made Manik Nareswari; I Made Dedy Priyanto
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i02.p06

Tujuan dari penulisan jurnal ini untuk mengkaji kepastian hukum yang melindungi terkait status anak adopsi dalam pembagian harta warisan serta mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh pihak adopsi atau orang tua angkat dalam menjamin pengesahan secara hukum bahwa anak tersebut berhak mewarisi hartanya. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini ialah metode yang sifatnya yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan/ statute approach dan pendekatan konseptual/conceptual approach dimana dalam penelitian ini lebih memberikan sudut pandang terkait analisis penyelesaian permasalahan yang dilihat dari perspektif konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi permasalahan dengan sumber data yang berasal dari internet dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum yang melindungi anak angkat tersebut diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, undang-undang ini berfokus pada aturan untuk memberikan sebesar besarnya kemanfaatan, perlindungan dan kesejahteraan bagi anak disetiap aspek kehidupan anak, salah satunya dalam pembagian hak warisan yang akan jatuh atau sah ke tangan anak angkat apabila terjadi peristiwa kematian dan seperti yang tercantum dalam Pasal 830 KUHPer. Serta adapun upaya yang dilakukan oleh orang tua angkat dalam menjamin pengesahan secara hukum bahwa anak tersebut berhak mewarisi hartanya yaitu dengan mengesahkan anak tersebut di pengadilan yang mengacu pada Undang-Undang Staatsblad 1917 No. 129 mengenai warisan bagi anak angkat. Kata Kunci: Anak, Harta Warisan, Hukum Perdata. ABSTRACT The aim of writing this journal is to examine the law certainty that protects the status of adopted children of wedlock in the distribution of inheritance and to find out what efforts have been made by adopters or adoptive parents to ensure legal validation that the child has the right to inherit his property.Normative method used in this research with a normative prespective usingmethod using a conceptual approach where in this study it provides a more perspective on problem solving analysis seen from the perspective of legal concepts that background the problem with data sources from the internet and literature. The results of this study indicate that legal certainty that protects adopted children is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This law regulates various efforts made in the context of child protection, fulfillment of rights and improvement of children's welfare, and for the distribution of inheritance will fall or be legal in the hands of adopted children in the event of death and as stated in Article 830 of the Bookoof Law. Civil Law. As well as the efforts made by adoptive parents to guarantee legal validation that the child has the right to inherit his property, namely by legalizing the child in court which refers to the Staatsblad Law 1917 No. 129 regarding inheritance for adopted children. Key Words: Children, Inheritance, Civil Law.

Tanggung Jawab Bank Terhadap Kerugian Nasabah Akibat Tindakan Skimming Sathyananda Linggam Deva; I Made Dedy Priyanto
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i08.p04

Penulisan ini bertujuan untuk menguraikan perlindungan hukum bagi nasabah bank terhadap adanya tindak pidana skimming serta menganalisa batasan tanggung jawab bank terhadap kerugian nasabah yang timbul dari tindak pidana skimming. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yakni menggunakan studi kepustakaan untuk mengkaji norma atau peraturan hukum yang relevan dengan topik yang dikaji berkaitan dengan ketidakpastian hukum dari pengaturan hukum terhadap tanggungjawab bank dalam menyelesaikan permasalahan jika terjadi kerugian dari nasabah akibat tindakan skimming. Pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konsep hukum digunakan pada penelitian ini. Serta pada teknik penelusuran bahan hukum yang dipakai adalah teknik studi terhadap dokumen–dokumen yang ada serta analisis kajiannya merupakan analisis kualitatif. Hasil studi menunjukan bahwa Perlindungan konsumen bagi nasabah bank tertuang pada UU Perlindungan Konsumen dan UU Perbankan. Terdapat kewajiban bagi pihak bank yaitu mengurangi resiko ataupun dapat mencegah timbulnya kerugian materil yang dialami oleh nasabah yang dikarenakan kurang optimalnya upaya keamanan dari pihak bank sehingga nasabah berhak atas pembelaan hukum, dan perlindungan berupa penggantian kerugian. Serta berkaitan dengan terjadinya tindakan skimming maka berdasarkan pada UU Perlindungan Konsumen, dalam pasal 7 termaktub pada pokoknya menentukan adanya kewajiban pelaku usaha yang berlandas pada itikad baik untuk menjamin bahwa setiap pelayanan yang diperuntukan bagi nasabah akan terjamin mutu barang dan/atau jasanya untuk diperdagangkan berdasar pada ketentuan standar mutu yang berlaku. Serta telah jelas selanjutnya pada pasal tersebut bahwa setiap kerugian yang timbul dari pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa maka akan diberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian yang diberikan oleh pihak pelaku usaha. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Perbankan , Nasabah, Pembobolan ATM ABSTRACT This paper aims to describe the legal protection for bank customers against skimming crimes and analyze the limits of bank liability for customer losses arising from skimming crimes. This writing uses normative research methods, namely using literature studies to examine legal norms or regulations that are relevant to the topic studied related to legal uncertainty from legal arrangements to bank responsibility in solving problems in the event of losses from customers due to skimming actions. The statutory approach and the legal concept approach are used in this study. As well as the technique of tracing legal materials used is a technique of studying existing documents and the analysis of the study is a qualitative analysis. The results of the study show that consumer protection for bank customers is contained in the Consumer Protection Act and the Banking Law. There is an obligation for the bank, namely reducing risk or preventing material losses experienced by customers due to less than optimal security efforts from the bank so that customers are entitled to legal defense, and protection in the form of compensation. As well as relating to the occurrence of skimming actions, based on the Consumer Protection Law, Article 7, it is stated in principle that it is stated that there is an obligation for business actors based on good faith to ensure that every service intended for customers will guarantee the quality of their goods and/or services to be traded based on applicable quality standards. It is also clear further in the article that any loss arising from the use or utilization of goods and/or services will be given compensation, compensation and/or compensation for losses provided by the business actor. Key Words: Responsibility, Banking, Customer, Skimming

Covid-19 Sebagai Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Gede Odhy Suryawiguna Robed; I Made Dedy Priyanto
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i03.p04

Dalam studi ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai apakah dalam masa pandemi COVID-19 yang tidak hanya menimpa Indonesia namun seluruh negara yang ada di dunia ini dapat dikategorikan sebagai sebuah keadaan memaksa atau force majeure dan jika pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai force majeure syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja jika dihubungkan dengan keadaan force majeure pada masa pandemi COVID-19 ini serta jika perusahaan masih dapat berjalan di tengah pandemi COVID-19 protokol seperti apa yang harus diterapkannya. Dalam penulisan studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melalui pendekatan perundang-undangan. Dalam studi ini menunjukan hasil bahwa pandemi COVID-19 dapat digolongkan dengan sebuah keadaan memaksa atau force majeure yang mana merupakan sebuah bencana yang tidak direncanakan dan di luar kuasa kedua belah pihak sehingga menyebabkan perusahaan tidak dapat memenuhi prestasinya. Dan dalam Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga memberikan kemungkinan pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja jika perusahaan tutup disebabkan keadaan memaksa (force majeure. Perusahaan yang masih menjalankan usahanya di tengah pandemi COVID-19 juga harus mematuhi protokol kesehatan sesuai surat edaran nomor HK.02.01/MENKES/335/2020. Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Covid-19, Force Majeure, Protokol Kesehatan. ABSTRACT This study is aimed to examine the impact of Covid-19 spread to affected countries worldwide that could be categorized as force majure, as well as if the Covid-19 pandemic could be categorized as force majeure, this paper would elaborate company requirements to be able to commit employee discontinueance during the pandemic period and if the company can still run in the midst of the COVID-19 pandemic, what protocol should it implement. The research method used in this paper is normative legal research method, supported with satute approach. The research resulted that Covid-19 pandemic could be categorized as force majeure or constrained situation as unexpected catastrophe that happened beyond both parties control which lead to company remedy fulfilment inability. And in Act number 11 of 2020 regarding Copyright Work also provides the possibility for employers to terminate employment if the company closes due to coercive circumstances (force majeure). Companies that are still running their business in the midst of the COVID-19 pandemic must also comply with the health protocol according to circular number HK.02.01 / MENKES / 335/2020. Keywords: Employee Discontinuance, Covid-19, Force Majeure, Health Protocol.

Title

Found 48 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 48 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 48 Documents
Search