ABSTRAKBanjir masih menjadi permasalahan yang harus ditangani di Kota Banda Aceh, untuk itu dibutuhkan kolaborasi antar pihak dari instansi pemerintah, non pemerintah maupun masyarakat di Kota Banda Aceh untuk menanggulangi masalah banjir. Berdasarkan data yang di dapat dari media dan observasi, saat hujan turun masih terjadi genangan di beberapa titik di Kota Banda Aceh. Hal ini menunjukkan bahwasanya penanggulangan banjir yang dilakukan pemerintah belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui collaborative governance dan hambatan collaborative governance dalam Penanggulangan Banjir di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan teori Collaborative Governance oleh Ansell and Gash dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam menganalisis data menggunakan teknik reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi sudah terjalin antar instansi pemerintah dalam hal penanggulangan bencana termasuk bencana banjir tetapi tidak dicantumkan dalam bentuk aturan. Hal ini dapat dilihat dari starting conditions yang masih terdapat ketidakseimbangan anggaran, facilitative leadership yang dipimpin oleh Walikota, institutional design yang belum terdapat peraturan tetap, dan collaborative process yang masih belum berjalan secara efektif dan optimal. Hambatan yang dialami yaitu tidak adanya sebuah aturan atau Memorandum of Understanding (MOU) yang mengatur pelaksanaan kolaborasi, tidak terdapat koordinasi untuk penanggulangan banjir dan anggaran yang terbatas. Untuk itu, diharapkan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk membuat sebuah aturan atau kesepakatan kolaborasi dalam penanggulangan banjir dengan melibatkan seluruh stakeholders seperti pemerintah, swasta dan masyarakat, adanya koordinasi dalam membicarakan pencegahan maupun solusi dalam penanggulangan banjir, serta perencanan setiap instansi terkait penanggulangan banjir, serta anggaran yang berfokus pada pencegahan maupun penanggulangan banjir sehingga tiap instansi terkait dapat merencanakan program terkait pencegahan maupun penanggulangan banjir di Kota Banda Aceh. Collaborative Governance in Flood Management in Banda Aceh CityABSTRACTFlooding is still a problem that must be handled in Banda Aceh City, for this reason collaboration between parties from government, non-government agencies and the community in Banda Aceh City is needed to overcome the problem of flooding. Based on data obtained from the media and observations, when it rains, puddles still occur at several points in Banda Aceh City. This shows that the flood prevention carried out by the government has not been maximized. The purpose of this research is to find out collaborative governance and collaborative governance obstacles in Flood Management in Banda Aceh City. This study uses the Collaborative Governance theory by Ansell and Gash using a qualitative descriptive method. In analyzing the data using data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions. The results of the study indicate that collaboration has been established between government agencies in terms of disaster management including flood disasters but this is not included in the form of regulations. This can be seen from the starting conditions where there is still an imbalance in the budget, facilitative leadership led by the Mayor, institutional designs that do not yet have permanent regulations, and collaborative processes that are still not running effectively and optimally. The obstacles experienced were the absence of a regulation or Memorandum of Understanding (MOU) that regulates the implementation of collaboration, there is no coordination for flood prevention and a limited budget. For this reason, it is hoped that the Banda Aceh City Government will make a rule or collaboration agreement in flood management by involving all stakeholders such as the government, private sector and the community, coordination in discussing prevention and solutions in flood management, as well as planning for each agency related to flood management, as well as the budget which focuses on preventing and controlling floods so that each relevant agency can plan programs related to prevention and management of floods in the City of Banda Aceh.