<![CDATA[Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah sebuah peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh untuk mengatur pelaksanaan syariat Islam pada setiap Lembaga Keuangan (LK) di Provinsi Aceh. Namun pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang LKS belum berjalan optimal dan masih ditemui kendala selama pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis kapasitas kebijakan dari pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang LKS. Metode dalam penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan Policy Capasity yang dikembangkan oleh X Wu, M Ramesh dan M Howlett. Data penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang LKS yang telah diterapkan masih ditemui beberapa permasalahan dalam implementasinya mulai dari kurangnya kapasitas sumber daya manusia pada bidang analitis, operasional dan politik, kurangnya ketersediaan alat dan media yang dimiliki oleh lembaga pemerintah untuk melakukan proses analitis dan operasional, serta masih terdapat kurangnya koordinasi yang sistematis baik itu di ranah instansi pemerintah maupun non-instansi. Untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang terjadi, pertama, perlu diupayakan optimalisasi faktor pendukung kapasitas kebijakan pada lembaga Pemerintah Aceh yang bertujuan agar penerapan implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah bisa terlaksana secara menyeluruh dalam rentan waktu secepatnya, kedua Pemerintah Aceh diharapkan dapat meningkatkan kapasitas yang dinilai masih kurang, sehingga proses penerapan Qanun LKS dapat lebih optimal. Kata Kunci : Analisis, Policy Capacity, Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang LKS]]>
