<![CDATA[Partai Nanggroe Aceh mengalami konflik internal, PNA melaksanakan KLB dengan agenda utama menggantikan Irwandi Yusuf dari posisi ketua umum yang kemudian Irwandi Yusuf menetang pelaksanaan KLB dan hasil keputusan KLB Samsul Bahri terpilih sebagai ketua umum PNA sehingga berujung konflik internal dualisme kepemimpinan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penyelesaian konflik internal yang dilakukan oleh Partai Nanggroe Aceh dan dampak apa yang ditimbulkan akibat konflik internal Partai Nanggroe Aceh. Penelitian ini menggunakan Teori penahapan konflik, Teori pengaturan konflik, Teori partai politik dan Teori Citra. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian melalui wawancara dan studi pustaka untuk memperoleh semua data sekunder yang terdiri dari laporan dan dokumen penting lainnya yang diolah secara kualitatif untuk menghasilkan penjelasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prakonflik diawali dengan kekosongan pemimpin ketua partai sehingga adanya pelaksanaan KLB, konfrontasi terjadi ketika Irwandi Yusuf melakukan pemberhentian terhadap Samsul Bahri, puncak krisis terjadi ketika kubu Samsul Bahri meminta Kanwil Kemenkumham untuk mengesahkan SK kepengurusan KLB tetapi Kawil Kemenkumham menolak untuk mengesahkan SK kepengurusan KLB, pascakonflik dilakukan kedua belah pihak melakukan penyelesaian konflik melalui proses peradilan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyelesaian konflik PNA sudah dilakukan dengan upaya perdamaian secara internal partai tetapi upaya perdamaian tidak berhasil, sehingga dilakukan penyelesaian konflik PNA melalui proses peradilan hukum. Kata Kunci: Konflik Internal Partai, Dualisme kepemimpinan, Penyelesian konflik PNA.]]>
