<![CDATA[Bupati Bener Meriah melalui Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Meskipun Peraturan Bupati telah dikeluarkan dan implementasinya telah berjalan untuk mengatur peneriman bantuan sosial, faktanya lmasih adal keluargal yangl memenuhi kriterial miskinl namun tidakl mendapatkan bantuanl sosial, melihat fenomena tersebut seharusnya permasalahan tersebut bisa diatasi akan tetapi ini menunjukkan belum merata proyeksi bantuan sosial dalam membantu masyarakat ekonomi menengah kebawah, dan akan berdampak dengan naiknya angka kemiskinan. Tujuan Penelitian, untuk mengetahui kebijakan Penggunaan Bantuan Sosial di Kabupaten Bener Meriah. Dan untuk mengetahui penggunaan bantuan sosial sudah terjalankan menurut Peraturan Bupati atau belum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif,. Teori yang digunakan dalam penilitian ini ialah teori implementasi kebijakan publik dan data analisis melalui dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini, menunjukkan pemberian bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Bener Meriah sudah sesuai dengan peraturan bupati karena bantaun sosial harus sesuai dengan kriteria penerima yang layak menerima bantuan sosial dan pihak dinas sosial sebagai aparatur yang memiliki wewenang dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Hambatan yang ditemui selama peraturan bupati nomor 134 tahun 2018 lebih menitik beratkan proses validasi data penerima yang belum valid dan pemerataan juga belum secara keseluruhan. Sehingga dalam mengatasi hal tersebut perlu upaya yang konkrit mulai proses pendistribusian data penerima yang baik sehingga penerima bantuan juga dapat menerima bantuan secara maksimal. Harapan dari penelitian ini upaya pembenahan perlu dilakukan baik dari sisi pendataan dan komunikasi pemerintah kabupaten hingga desa. Pemberian bantuan sosial juga perlu dievaluasi secara berkala agar tidak timbul permasalahan dari pemberian bantuan sosial, karena asas yang dipergunakan dalam bantuan sosial ialah keadilan yang bersosial.Judul B.Inggris : Implementation of Social Assistance Policy in Bener Meriah DistrictThe Regent of Bener Meriah through Regent Regulation Number 134 of 2018 concerning Procedures for Budgeting, Implementation and Administration, Accountability Reporting and Monitoring and Evaluation of Grants and Social Assistance for the Government of Bener Meriah Regency. Although the Regent's Regulation has been issued and its implementation has been running to regulate the receipt of social assistance, the fact is that there are still families who meet the poor criteria but do not get social assistance, seeing this phenomenon, the problem should be resolved, but this shows that the projection of social assistance has not been evenly distributed in helping the middle to lower economic community, and will have an impact on the increase in poverty. Research Objectives, to determine the policy of using social assistance in Bener Meriah Regency. And to find out whether the use of social assistance has been carried out according to the Regent's Regulation or not. This research uses a qualitative method using a descriptive qualitative approach. The theory used in this research is the theory of public policy implementation and data analysis through documentation and interviews. The results of this study show that the provision of social assistance provided by the Bener Meriah district government is in accordance with the regent's regulation and the social service as an apparatus that has the authority to provide social assistance to the community. The obstacles encountered during regent regulation number 134 of 2018 are more focused on the process of validating recipient data that is not yet valid and the distribution is also not entirely. So that in overcoming this, concrete efforts are needed to start the process of distributing good recipient data so that recipients can also receive maximum assistance. The hope of this research is that improvement efforts need to be made both in terms of data collection and communication from district to village governments. The provision of social assistance also needs to be evaluated regularly so that problems do not arise from the provision of social assistance, because the principle used in social assistance is social justice. ]]>
