Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Koordinasi Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam Mengatur Ketertiban Lalu Lintas di Kota Kotamobagu Gabryela Glory Sembel; Donald K Monintja; Neni Kumayas
JURNAL EKSEKUTIF Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Koordinasi Dinas perhubungan dan Kepolisian dalam mengatur ketertiban lalu lintas di Kota Kotamobagu. Amanat tersebut bermakna sistem pemerintahan yang mendukung dan tercipta koordinasi pelayanan publik yang prima. Salah satu instrumenya yaitu ketertiban lalu lintas, ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan. Dewasa ini permasalahan dalam konteks koordinasi pemerintah dalam mengatur ketertiban lalu lintas nampaknya masih sering ditemui Kemacetan, maraknya rakitan becak bermotor, masalah pengujian KIR, izin trek, dan sembarang parkir yang masih sering dilakukan. Ketertiban lalu lintas sendiri tangani khusus oleh Dinas Perhubungan dan Kepolisian serta pihak terkait lainya yang Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Adapun permasalahan yang sering muncul di Kotamobagu yaitu kemacetan, kelebihan penumpang, parkir sembarang, KIR, dan Izin Trek. Masalah bentor dalam lalu lintas yaitu karena banyaknya pengendara bentor yang beroperasi. Gambaran dari transportasi umum dapat ditemukan di Kotamobagu. Pembentukan perjanjian koordinasi dilakukan apabila suatu kegiatan memerlukan keterlibatan beberapa pembelajaran dan pembinaan, maka akan dibuat surat resmi berdasarkan aturan yang berlaku. Pada indikator umpan balik, proses yang menjadi proses komunikasi persuasif terkadang lama, bahkan waktu untuk melakukan operasi lalu lintas juga yang bertambah lama. Oleh karena itu, koordinasi merupakan salah satu faktor dominan yang harus diperhatikan demi kelangsungan hidup suatu organisasi. Kata Kunci: Koordinasi, Lalu Lintas, Dinas Perhubungan, Kepolisian
Strategi Generasi Muda Kepulauan Sangihe Perbatasan Indonesia-Filipina dalam Ketahanan Budaya di era Digital Steven Sumolang; Neni Kumayas; Oldrie Chaterina Sorey; Janeke Peggy Slippy
Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan Vol. 2 No. 1 (2025): Juni : Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/prosemnasipi.v2i1.135

Abstract

The young generation is a group of people aged 15-35 who are passionate about changing the world, creative, and energetic. The young generation is often considered an agent of change who can bring positive changes in society. In the digital era, there is a need for efforts to preserve and develop regional cultural wealth so that it remains relevant and known by the younger generation. Local culture can help young people develop a sense of pride in their identity and cultural heritage. The Sangihe Islands in the north of North Sulawesi Province, on the Indonesia-Philippines border, have a variety of local cultures, ranging from historical relics, folk beliefs, arts, traditional ceremonies, traditions of managing natural resources both sea and land, the Sasahara sea language, and the tradition of going to sea that makes the Sangihe people excellent sailors. Being in the Indonesia-Philippines border area and as a spice trade route since ancient times has opened up for changes in the culture of society. And the current development with modernization that has invaded the cultural resilience of its people has entered the outermost islands such as Sangihe Talaud. The young generation is currently a major player in the digital world. This article raises the issue of the strategy of the young generation in cultural resilience in the digital era. That the young people of Sangihe play a role in elevating their local culture which is threatened with erosion. Their various social media platforms with creative efforts elevate the nature and culture of Sangihe Talaud, and have proven successful in rediscovering local cultural values. Sangihe Talaud with its natural potential and diverse arts and culture can be a social capital in the cultural resilience of Sangihe Regency as the northern gateway to eastern Indonesia, as the front line of the archipelago on the edge of the Pacific.