Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Efektivitas Peran Hakim Tata Usaha Negara Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Legalitas Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI NOMOR 8022/10/DJM.O/2019 Dwi Cahya Puspitawati; Adinda Nur Ramadhani; Aulia Cahyono Putri; Eki Tri Baranti
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.363

Abstract

Tujuan penelitian ini membahas mengenai “Efektivitas Peran Hakim Tata Usaha Negara dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Legalitas Surat Keputusan Menteri dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 8022/10/DJM.O/2019.” Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan hukum yang digunakan pada penelitian ini menitikberatkan pada pendekatan konseptual dan pendekatan studi kasus. Tujuan dari pada research ini adalah untuk mengetahui bentuk kebijakan hukum terkait fungsi pengawasan hakim berdasarkan perundang-undangan dan efektivitas peran Hakim PTUN dalam melakukan pengawasan. Setelah dilakukan kajian terhadap berbagai sumber literatur, hasil penelitian mengikhtisarkan bahwa: 1) Berdasar Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim memiliki tugas dan kewenangan dalam menjalankan pengawasan terhadap hasil pekerjaan aparatur, 2) Eksistensi peran Hakim PTUN dalam melakukan pengawasan sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan hak-hak warga negara.
IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK TERHADAP SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR BALI NOMOR 1.051/03-L/HK/2012 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA PARIWISATA ALAM Revo Handhika Juang; Eki Tri Baranti
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 1 (2023): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v2i1.840

Abstract

This article discusses the legal status of WALHI Bali in filing a lawsuit at the Bali Governor's Court regarding Bali Governor's Decree No. 1.051/03-L/HK/2012. The method used in this research is normative legal method. The focus of this research is to examine PTUN decisions with case registration number: 01/G/2013/PTUN.Dps, as well as to analyze the existence of AAUPB violations in the issuance of the Bali Governor's Decree, as well as to ensure the proper implementation of AAUPB in the preparation and issuance of the Governor's Warrant according to observations Panel of Judges in Decision No: 01/G/2013/PTUN. dps