<![CDATA[Syafina Azzahra Syaukani, Yenny Eta Widyanti, Moch. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: syafinazhr14@student.ub.ac.id Abstrak Di Indonesia, peredaran barang palsu masih marak terjadi walaupun sudah ada otoritas kepabeanan yang berperan sebagai penjaga pintu gerbang perbatasan keluar masuknya barang. Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pada hambatan yang ditemui oleh Bea dan Cukai Tanjung Emas dalam penerapan Pasal 10 Ayat 1 PMK Nomor 40 Tahun 2018 disertai dengan upaya yang telah dilakukan oleh Pihak Bea dan Cukai Tanjung Emas dalam penegakan pasal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa hambatan yang ditemui oleh Bea Cukai Tanjung Emas dari penerapan pasal 10 ayat 1 PMK Nomor 40 Tahun 2018 dalam usaha perlindungan merek pada barang impor? (2) Apa upaya Bea Cukai Tanjung Emas dalam menegakkan Pasal 10 ayat 1 PMK Nomor 40 Tahun 2018 untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek dalam aktivitas impor di Bea Cukai Tanjung Emas? Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ini bukan menjadi prioritas utama di Bea dan Cukai dikarenakan Pihak Bea dan Cukai lebih fokus menangani permasalahan rokok dan narkoba saja. Oleh karena itu, dibutuhkan bantuan dari lembaga lain untuk menangani kasus tersebut. Kata kunci: hambatan, merek, Bea dan Cukai Abstract It is common to see the distribution of counterfeit goods in Indonesia notwithstanding the presence of customs authority responsible to guard the borders through which goods are circulated. This study specifically observes the issues hampering the Customs and Excise of Tanjung Emas from implementing Article 10 Paragraph 1 of the Regulation of Finance Minister Number 40 of 2018 and the measures taken by Customs and Excise of Tanjung Emas to enforce this Article. Departing from this issue, this research investigates (1) the impeding factors interrupting the Customs and Excise of Tanjung Emas in the implementation of Article 10 Paragraph 1 of The Regulation of Finance Minister Number 40 of 2018 to protect marks on imported goods, (2) measures taken by Customs and Excise of Tanjung Emas to enforce Article 10 paragraph 1 of the Regulation of Finance Minister Number 40 of 2018 to protect marks in importing activities at Customs and Excise of Tanjung Emas. This research employed empirical-juridical methods and socio-juridical approaches. The data were obtained from library research and interviews. The observation took place in Medium Customs and Excise Control and Services of Tanjung Emas of Semarang. Primary and secondary data were analyzed using descriptive-qualitative techniques. The research results reveal that the protection of intellectual property rights is not the top priority in customs and Excise since this service is more devoted to dealing with cigarette- and drug-related issues. Thus, the interference of other institutions is required to deal with such a case. Keywords: hindrance, mark, customs and excise]]>
