<![CDATA[Nabilla Chintani Anandittu Widodo, Herlindah, Daru Adianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nabilla.chintani@gmail.com Abstrak Sejak lahirnya UU Cipta Kerja yang merevisi beberapa pasal diantaranya objek kegiatan pengadaan tanah yaitu bendungan. Bendungan termasuk didalam pembangunan diluar kegiatan Kawasan Hutan yaitu melalui pelepasan Kawasan hutan. Sebagaimana yang telah diatur Pasal 94 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Dengan rumusan masalah: Apakah perumusan dalam pasal 94 ayat (3) PP 23 tahun 2021 telah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan kehutanan? Tujuannya untuk mengetahui kesesuaian Pasal 94 ayat (3) huruf (a) Peraturan Pemerintah Tahun 2021 dengan tujuan kehutanan. Menggunakan metode yuridis normatif. Bahan hukum diperoleh penulis dengan menggunakan studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode penafsiran gramatikal dan sistematis. Penulis meneliti pengaturan pengadaan tanah pembangunan bendungan strategis nasional dengan mekanisme pelepasan Kawasan hutan serta kaitannya dengan tujuan Kehutanan. Penulis memperoleh sebuah kesimpulan dalam pengadaaan tanah untuk pembangunan bendungan yang merupakan salah satu bagian dari kepentingan umum dapat diselenggarakan dikawasan hutan danterdapat ketidaklengkapan pasal yang mengatur mengenai pelaksanaan lebih lanjut pada mekanisme pelepasan penggunaannya. Pasal 94 ayat (3) huruf (a) tidak mempertimbangkan cakupan luas yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Kehutanan pada Pasal 3 UU 41/1999. Bahwa pemerintah dapat mempertimbangkan tujuan kehutanan sebagai upaya percepatan pada penyelesaian status Kawasan hutan dengan melakukan reformulasi dan peraturan turunannya. Kata Kunci: Bendungan, Pengadaan Tanah, Kawasan Hutan Abstract Job Creation Law revised several regulations regarding land procurement and forestry, in which the object of land procurement for a dam should be included as part of the development outside forest areas with the mechanism of the release of forest areas as governed in Article 94 Paragraph (3) of Government Regulation Number 23 of 2021 concerning Forest Management. This research aims to investigate whether the formulation of Article 94 Paragraph (3) of Government Regulation Number 23 of 2021 is relevant to the objectives of forest management. This issue aims to find out the relevance of Article 94 Paragraph (3) letter (a) of Government Regulation of 2021 regarding forestry objectives. This research employed a normative-juridical method, and the research data were taken from library research and analyzed using grammatical and systematic interpretations to find out more about land procurement for the development of a national strategic dam with the mechanism of releasing forest areas linked to forestry objectives. This research concludes that the land procurement concerned is part of the development intended for public interest to allow for the management of forest areas. However, there has been an incompleteness in Article 94 paragraph (3) letter (a) governing the mechanism of the release of the land performed by users; this article only considers the smaller scope of the objectives of forestry management in Article 3 of Law 41/1999. The government, in this case, should take into account the forestry objectives as a measure taken to accelerate the settlement of the status of forest areas by reformulation of the law concerned, including its successor regulation. Keywords: dam, land procurement, watersheds, forest areas]]>
