Garuda - Garba Rujukan Digital

TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI DI SITUS JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) Satria Nur Fauzi; Lusihana Primasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i3.47740

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penipuan dalam transaksi di situs jual beli online (e-commerce) dan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penipuan dalam transaksi di situs jual beli online (e-commerce) berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian hukum ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. Pola berfikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian ini menyajikan data yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa terdapat tiga bentuk penipuan yaitu: penipuan harga diskon pada Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) tahun 2015, penipuan barang tidak sesuai pesanan dan penipuan berpura-pura menjual barang. Peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan dalam kasus penipuan ini yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Kata Kunci: Tindak Pidana, Penipuan, E-commerceABSTRACTThe objective of this research are to understand forms of fraud in online shopping sites, and to understand fraud related regulations in online shopping sites (e-commerce) based on the Indonesia law. This research was categorized as normative legal research or doctrinal legal research with prescriptive or applied characteristic. This research consist of primary and secondary legal materials source. The analytical techniques used in this research is syllogism method with deductive reasoning pattern. Deductive reasoning pattern is a thinking mindset on the basic principles that provide the object to be examined in order to get conclusions on the specific facts.The result of this research concluded that there are three forms of fraud : fraud on discount prices in National Online Shopping Day 2015 (Harbolnas 2015), merchant fraud, and fraud by pretense. The law that can be applied in this fraud cases are Article 378 of Indonesia Penal Law Code (KUHP), Article 28 clause 1 Law No. 19 of 2016 on Revised of Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction, and Article 9 clause 1 Law No. 8 of 1999 on Consumers Protection. Keywords: crimes, fraud, E-commerce, online shopping

PENERAPAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG GRAND PENANGANAN OVERCROWDED DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SURAKARTA Fauzi Al Hakim; Lusihana Primasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 1 (2017): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i1.47721

Abstrak Tujuan dari penulisan hukum ini adalah mengetahui implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Kelas I Surakarta dan hambatan dalam penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research (social legal research). Data penelitian ini meliputi bahan hukum yang terdiri dari primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan data utama dalam penelitian ini sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier digunakan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta dalam jangka pendek dilakukan dengan remisi, pembebasan bersyarat dan pemidahan warga binaan ke lembaga pemasyarakat yang kapasitas hunian warga binaan lebih baik dari rumah tahanan asal. Hambatan dalam implementasi peraturan terbagi menjadi hambatan internal berupa sumber daya manusia yaitu masih ada petugas yang kurang memiliki kompentensi baik yang disebabkan oleh faktor usia maupun kurangnya pelatihan, keterbatasan sarana dan prasarana yang ada dalam Rumah Tahanan Negara itu sendiri dan hambatan eksternal yaitu harga tanah yang semakin naik, sehingga grand desain jangka menengah dan panjang menjadi sulit untuk dilakukan terutama berkaitan dengan pembangunan Rumah Tahanan baru.Kata Kunci : Overcrowded, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Permasyrakatan, Warga Binaan PemasyarakatanAbstractThis thesis aims to discover the implementation of The Minister of Law and Human Rights regulation No. 11 of 2017 on The Grand Design of Overcrowded Federal Penitentiary and Correctional Education Institution treatment in The Level I Federal Penitentiary Surakarta and its problems (if any) in implementing it. This research is an empirical law research or non-doctrinal research (social legal research). This research uses lawful material which consists of primary and secondary data. The primary lawful material is the main data in this research while the secondary and tertiary lawful material is meant to support the primary data. This research uses interview, documentation, and literature review as the technique of collecting data. This research concludes that the short period of the implementation of The Minister of Law and Human Rights regulation No. 11 of 2017 on The Grand Design of Overcrowded Federal Penitentiary and Correctional Education Institution treatment in The Level I Federal Penitentiary Surakarta is applied through remission, parole, and transference of inmates to a better Federal Penitentiary and Correctional Education Institution. The problem to the implementation of the regulation is divided into internal problem in a form of human resources that still have the lack of competence due to age or lack of training factor, limited access and infrastructure of the Federal Penitentiary itself, and external problem in a form of the uprising land price that results the middle and long period of the Grand Design to be difficult to execute which mainly related to the construction of new Federal Penitentiary.Keywords: Correctional Education, Federal Penitentiary, Inmates and Overcrowded.

PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM dan Putusan Nomor 36/Pid. Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst) Danang Adi Nugraha; ' Supanto; Lusihana Primasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i2.40495

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dan pemidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi serta penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM, namun tidak diterapkan dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat prskriptif dengan menggunakan sumber-sumber bahan hukum, yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deduksi berdasarkan metode penalaran deduktif. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki tujuan pemidanaan korporasi yang bersifat preventif dan represif serta mengatur mengenai tiga bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Selanjutnya prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM menerapkan teori identifikasi untuk membebankan pertanggungjawaban pidana korporasi (PT Giri Jaladhi Wana), namun teori identifikasi tidak diterapkan dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst untuk membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi (PT Imaji Media).Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pemidanaan Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.AbstractThis study is intended for knowing the system of corporate criminal liability, corporate criminal prosecution within corruption criminal act, and the application of principles of corporate criminal liability that applied in Decision Number 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM, but was not applied in Decision Number 36/Pid.Sus/ TPK/2014/PN.Jkt.Pst.This study is a normative legal research, prescriptive by using of legal material sources, either in the form of primary and secondary legal materials.The technique of collecting legal sources in this study wasobtained through the study of literature which was next analyzed by usingof deduction technique based on deductive reasoning method. The results of this study is the Article Number 20 Paragraph (1) of Law No. 31 of 1999 Jo. Law No. 21 of 2001 about Corruption Eradication that has a purpose of punishment against corporation that preventive and repressive, and it alsoregulate three forms of corporate criminal liability system. The next is about the principle of corporate criminal liability in Decision Number 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM which applying the identification theory to charge the corporate criminal liability upon PT GiriJaladhiWana, but this theory was not applied in Decision Number 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. in the same case upon PTImaji Media..Keywords: Corruption criminal act, corporate criminal prosecution, corporate criminal liability.

TINDAK PIDANA SIBER DENGAN MODUS DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE ATTACK FOR BITCOIN DALAM PENGATURAN HUKUM DI INDONESIA Rizka Cahaya Putri; Lusihana Primasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i2.47730

Abstrak Perkembangan teknologi telah mempengaruhi kehidupan manusia, salah satunya yakni internet. Internet merupakan salah satu kemajuan dalam bidang teknologi yang sangat melekat dengan kehidupan sehari-hari manusia. Melalui internet, manusia dapat dengan mudah melakukan mengakses informasi, komunikasi , transaksi jual-beli dan lain sebagainya. Hal tersebut tentu saja memberikan dampat positif, akan tetapi karena manusia yang tidak dapat memanfaatkan internet sebagaimana mestinya, maka internet dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Dampak negatif tersebut dapat dilihat dengan adanya kejahatan dunia maya atau kejahatan siber ( cyber crime ). Kejahatan siber yang menarik perhatian penulis untuk dibahas yakni Distributed Denial of Service Attack For Bitcoin atau yang dikenal dengan Ddos4Bc. Pengaturan hukum yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana siber Ddos4Bc yakni, Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ), Undang-undang No 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang No 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia, dirasa belum memiliki pengaturan yang tegas mengenai permasalahan Ddos4bc khususnya kejahatan siber yang menggunakan virus Ddos. Selain itu, cyber security di Indonesia membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia yang mengerti mengenai teknologi.Kata Kunci : Tindak Pidana Siber, Ddos, Bitcoin, AbstractThe development of technology has influenced human life, one of them is internet. The Internet is one of the most technological advances inherent in human life. Through the internet, humans can easily access information, communications, buy-sell transactions and so forth. It certainly gives a positive impact, but because humans who can not use the internet as it should, then the internet can have a negative impact on human life. Negative impact can be seen with the existence of cyber crime or cyber crime (cyber crime). Cyber crime that attracted the author to discuss the Distributed Denial of Service Attack For Bitcoin or known as Ddos4Bc.Legal arrangements that can be linked to the Cyber DDos4Bc crime, the Criminal Code (KUHP), Law No. 19 of 2016 amendment to Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions, and Law No. 8 Year 2010 About Money Laundering Crime. However, the legal arrangements in Indonesia are considered to have no strict regulation on Ddos4bc issues, especially Cyber crimes using Ddos virus. In addition, cyber security in Indonesia requires more human resources who understand about technology.Keywords: Criminal Crime, Ddos, Bitcoin

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search