Garuda - Garba Rujukan Digital

PENERAPAN ASAS STRICT LIABILITY DALAM TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 186/PID.SUS/2015/PT.PBR) Bayu Haritia; ' Hartiwiningsih
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v5i3.47783

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian putusan hakim dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dalam putusan nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berasal dari KUHP danPutusan Nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan internet.Teknik analisis yang digunakan deduktif silogisme.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana kebakaran hutandan lahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Ligkungan Hidup (UUPPLH). Kebakaran Hutan yang terjadi di Desa Sei Majo, Kubu Babussalam, Rokan Hillir, Provinsi Riau dilakukan oleh PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP). Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutuskan dengan Nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr, bahwa terdakwa selaku Asisten Wilayah dinyatakan bersalah sebagai pemberi perintah, melanggar Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UUPPLH. Perbuatan tersebut berdasarkan analisis lebih tepat termasuk kedalam perbuatan tindak pidana korporasi, namun hakim mengabaikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013,yang mengatur bahwa doktrin strict liability juga dapat diterapkan bagi korporasi pelaku tindak pidana lingkungan. Seharusnya, putusan hakim tersebut menjatuhkan pidana kepada terdakwadan PT JJP selaku korporasi.Kata Kunci : Kebakaran Hutan dan Lahan, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Korporasi. AbstractThis study aims to examine the suitability of the judge’s decision with the environmental legislation and the liability form of corporation in forest and land fires crime in Decision Number 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. This research is an normative legal research is prescriptive. The type of data used is primary data and secondary data. Primary data obtained from the Indonesian Penal Code and Decision Number 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. The secondary data consists of textbooks, legal journals, and internet. The analytical technique used deductive syllogism. Based on the results of the study shows thatland fires crime in Indonesia is regulated in Constitution Protection and Management of Living Environment.Kasus kebakaran Hutan yang terjadi di Desa Sei Majo, Kubu Babussalam, Rokan Hillir, Provinsi Riau yang dilakukan oleh PT. Forest and Land fire that occurred in Sei Majo Village, Kubu Babussalam, Rokan Hillir, Riau Province conducted by PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP), yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Nomor: 186/Pid.Sus/2015/PT. Jatim Jaya Perkasa. The High Court of Pekanbaru decided on Number 186/Pid.Sus/2015/PT.PBR tertanggal 08 Desember 2015 , dijatuhkan putusan bahwa terdakwa melan ggar Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UUPPLH .Pbr, that the defendants as Assistant of the Region was found guilty as the giver of the order, violated Article 98 paragraph (1) jo Article 116 paragraph (1) letter b. The act is based on more precise analysis including into corporate crime, but the Judge ignores the Decree of the Chief Justice Number 36/KMA/SK/II/2013, which provides that strict liability doctrine can also be applied to corporations of environmental crime actors. Supposedly, the Judge's decision imposed a penalty on the defendant and PT JJP as the corporation.Kata Kunci : Tindak Pidana, Korporasi, Kebakaran Hutan.Keywords: Forest and Land Fires, Corporate Criminal Liability, Corporate Crime.

KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN (Studi Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN STG) Justitia Resalane; ' Hartiwiningsih
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i3.40540

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN.Stg mengenai kasus pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan. Kemudian mengkaji sudah sesuaikah Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN.Stg berdasarkan asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik kesimpulan teradap fakta-fakta yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menerapkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN.STG telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Bahwa hakim dalam memutus perkara belum menerapkan/mempertimbangkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi terdakwa sesuai dengan fakta lapangan.Kata Kunci : Tindak Pidana, Pengangkutan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha PengangkutanAbstractThis study aims to determine the judge’s ruling in the case of the transport of fuel oil without a business license based in District Court of Sintang No. 139 / Pid.Sus / 2015 / PN.Stg . Then examine already related Sintang District Court’s Decision No. 139 / Pid.Sus / 2015 / PN.Stg based on the principles of legal justice , the principle of legal certainty and the principle of legal expediency . This study uses normative legal research or legal research doctrinal prescriptive or applied . This study uses a source of primary and secondary legal materials . The analysis technique used is the syllogism method that uses deductive reasoning patterns . The pattern of deductive reasoning is a way of thinking on the basic principles , and then present the research object to be examined in order to draw conclusions on the facts that are special. Based on the results of this study concluded that consideration of the judge in applying Sintang District Court No. 139 / Pid.Sus / 2015 / PN.STG in accordance with applicable regulations , ie based on the Law of the Republic of Indonesia Number 22 year 2001 on Oil and Gas . That the judge in deciding the case have yet to implement / consider the principles of fairness , certainty , and the benefit of law for the defendant to view the facts in the trial .Keywords: Crime , Transportation of Fuel Oil , Haulage Business License.

TINDAK PIDANA PENCEMARAN AIR YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA DI KAMPOENG BATIK LAWEYAN SURAKARTA Mona Tiur Asihwati Tambunan; ' Hartiwiningsih
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i2.40521

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran air yang dilakukan oleh pelaku usaha batik di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta dan upaya apa yang seharusnya dilakukan agar hukum pidana dapat menanggulangi tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris atau penelitian hukum non-doctrinal yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data yang bersifat kualitatif dengan model interaktif yaitu menggunakan, mengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudia dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsipprinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam optimalisasi hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penceamran air di Kampoeng Batik Laweyan belum berjalan baik. Terdapat beberapa hasil yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya yang seharusnya dilakukan dalam mengoptimalisasikan hukum pidana dalam menanggulanggi tindak pidana penceamaran air yang dilakukan oleh pelaku usaha batik di Kampoeng Batik Laweyan adalah perlu adanya pengawasan yang dari pemerintah dan masyarakat mengenai pembuangan limbah yang mengakibatkan tercemarnya sungai dan pemerintah diharapkan lebih tegas dalam memberikan teguran maupun sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup.Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencemaran Air, Kampoeng Batik Laweyan.AbstractThis study aims to show the optimization criminal law in overcoming crime of water pollution behavior by batik company at Kampoeng Batik Laweyan Surakarta and efforts that should be done overcoming crime. The research method used is a method of non doctrinal. This study uses a source of primary and secondary legal materials. The analysis technique used is qualitative-descriptive analysis with interactive model to sorting data from research and associated with the theories, rules and literature. Patterns deductive reasoning is a way of thinking on the basic principles, then study presents the object to be examined in order to draw conclusions on the facts that are special. There are several results it has not worked well and not according to regulation. Obstacle facing optimization criminal law in Kampoeng Batik Laweyan is less routine couching and counseling about the law Eforts should be made in optimization criminal law in overcoming crime of water pollution behavior by batik company at Kampoeng Batik Laweyan Surakarta is control from the government and society about river polluted from waste and the government must be explicit for give a warning or punishment to company who break the legislation.Keywords: Criminal Law, Water Pollition, Kampoeng Batik Laweyan.

KAJIAN ETIOLOGI KRIMINAL TERHADAP KASUS CYBER BULLYING DI INDONESIA Prastya Agung Mahendra; ' Hartiwiningsih; Dian Esti Pratiwi
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i3.47417

AbstrakKajian etiologi kriminal diperlukan sebagai dasar pengambil keputusan untuk menangani kasus cyber bulling yang meningkat dewasa ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kajian etiologi terhadap tindak pidana cyber bullying dan upaya pencegahannya. Metode penelitian ini menggunakan kombinasi penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendorong pelaku tindak pidana cyber bullying adalah: (a) faktor intern: kekecewaan, kekesalan, dan ketidaktahuan pelaku bahwa tindakannya dilarang oleh undang-undang; (b) faktor ekstern: kemajuan teknologi informasi yang melahirkan banyak bentuk dan jenis kriminalitas, pola asuh permisif dan otoriter di keluarga, teman sebaya, budaya masyarakat yang kacau, penuh prasangka dan diskriminasi, dan konflik mendorong anak/remaja menjadi pelaku cyber bullying. Upaya penanggulangan hukum atas terjadinya tindak pidana cyber bullying di Indonesia adalah dengan upaya penal dan non penal. Upaya penal dengan tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dan non penal dengan pendekatan moral.Kata kunci : Etiologi Kriminal, Cyber Bullying AbstractA criminal etiology study is needed as a basis for decision makers to handle cases of cyber bulling which are increasing today. The research aim to look at the etiological analysis of someone who commits the crime of cyber bullying and the prevented. This research uses a combination of juridical normative and empirical juridical research. The results showed that the factors that led to the perpetrators of cyber bullying were: (a) internal factors, including disappointment, resentment, and the perpetrator’s ignorance that his actions were prohibited by law; (b) external factors: advances in information technology that give birth to many forms and types of crime, permissive and authoritarian parenting in families, peer, chaotic, prejudiced and national cultural in society, and conflict encourages children or teenagers to become cyber bullying. Legal countermeasures against cyber bullying are criminal and non-penal measures. Penal efforts with actions taken by law enforcement officials and non-penal with a moral approach.Keywords : Etiology of Crime, Cyber Bullying

PENERAPAN ASAS STRICT LIABILITY DALAM TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI Bayu Haritia; ' Hartiwiningsih
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i2.40622

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian putusan hakim dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dalam putusan nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berasal dari KUHP danPutusan Nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan internet.Teknik analisis yang digunakan deduktif silogisme.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana kebakaran hutandan lahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Ligkungan Hidup (UUPPLH). Kebakaran Hutan yang terjadi di Desa Sei Majo, Kubu Babussalam, Rokan Hillir, Provinsi Riau dilakukan oleh PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP). Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutuskan dengan Nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr, bahwa terdakwa selaku Asisten Wilayah dinyatakan bersalah sebagai pemberi perintah, melanggar Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UUPPLH. Perbuatan tersebut berdasarkan analisis lebih tepat termasuk kedalam perbuatan tindak pidana korporasi, namun hakim mengabaikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013,yang mengatur bahwa doktrin strict liability juga dapat diterapkan bagi korporasi pelaku tindak pidana lingkungan. Seharusnya, putusan hakim tersebut menjatuhkan pidana kepada terdakwadan PT JJP selaku korporasi.Kata Kunci: Kebakaran Hutan dan Lahan, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Korporasi.AbstractThis study aims to examine the suitability of the judge’s decision with the environmental legislation and the liability form of corporation in forest and land fires crime in Decision Number 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. This research is an normative legal research is prescriptive. The type of data used is primary data and secondary data. Primary data obtained from the Indonesian Penal Code and Decision Number 186/Pid. Sus/2015/PT.Pbr. The secondary data consists of textbooks, legal journals, and internet. The analytical technique used deductive syllogism. Based on the results of the study shows thatland fires crime in Indonesia is regulated in Constitution Protection and Management of Living Environment. Forest and Land fire that occurred in Sei Majo Village, Kubu Babussalam, Rokan Hillir, Riau Province conducted by PT. Jatim Jaya Perkasa. The High Court of Pekanbaru decided on Number 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr, that the defendants as Assistant of the Region was found guilty as the giver of the order, violated Article 98 paragraph (1) jo Article 116 paragraph (1) letter b. The act is based on more precise analysis including into corporate crime, but the Judge ignores the Decree of the Chief Justice Number 36/KMA/SK/II/2013, which provides that strict liability doctrine can also be applied to corporations of environmental crime actors. Supposedly, the Judge’s decision imposed a penalty on the defendant and PT JJP as the corporation.Keywords: Forest and Land Fires, Corporate Criminal Liability, Corporate Crime.

PERANAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA SIBER OLEH DESK COLLECTOR PINJAMAN ONLINE Meingga Mahening Nurwahridya; ' Hartiwiningsih
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i1.47391

AbstrakTujuan penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, mengapa Polri dalam melaksanakan tugasnya untuk menanggulangi tindak pidana dalam penagihan pinjaman online oleh desk collector belum optimal. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polri dalam melaksanakan tugasnya untuk menanggulangi tindak pidana dalam penagihan pinjaman online (cyber crime) oleh desk collector belum optimal dikarenakan adanya hambatan-hambatan, baik hambatan dari undang-undang perbankan, tidak adanya alat untuk membuktikan tindak pidana ITE, kesulitan mendatangkan saksi dan ahli, dan minimnya SDM kepolisian yang paham pembuktian ITE dan masyarakat yang belum bisa kooperatif.Kata Kunci : Hambatan kepolisian; penanggulangan kejahatan; tindak pidana ITE; Pinjaman Online.AbstractThis study describes and examines why the Indonesian Police Department is not optimal while there’s on duty for prevention Desk Collector crime. This research is empiric legal research which is descriptive. In nature the data used in this research is secondary data including primary legal materials and secondary. Data collection techniques used is interview and library study. Technical analysis is qualitative method. The results shows that Indonesian Police Department is not optimal while there’s on duty for preventing Desk Collector crime (cyber crime) to online lending costumer is because there’s many obstacles, such as banking regulation, there is no tool for cyber crime evidence, difficulty in bringing witness and expert witness, lack of personnel Indonesian police department who understand the cyber crime evidence, and many people doesn’t cooperative with the police. Keywords : Police obstacles; crime prevention; cyber crime; online lending.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search