<![CDATA[Abstract: Marriage is a constitutional right of Indonesian citizens, but not all marriages end in favour to women. From a legal and normative standpoint, this study examines how sirri and early marriage marginalize women. This article is library research. Datas were collected by conducting study of primary and secondary legal materials. The findings of this study demonstrate that sirri marriage is manifestly ineffective and contrary to the Indonesian Marriage Law. Women in sirri marriages do not have proper inheritance rights because sirri marriages are not recognized by state law, despite the fact that they are valid under religious law. In a similar vein, it appears that women's rights are not guaranteed in early marriage because couples in general lack the capacity and maturity to manage rights, obligations, and roles within the household; even early marriage appears to be "forced."Abstrak: Pernikahan merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia. Akan tetapi, tidak semua pernikahan, baik praktik maupun aturan hukumnya menguntungkan bagi semua pihak, terutama bagi perempuan. Artikel ini mengkaji marginalisasi perempuan dalam kasus nikah sirri dan nikah dini dengan perspektif yuridis-normatif. Data-data dikumpulkan dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan sirri jelas tidak efektif dan cukup menyimpang dari ketentuan Undang-undang Perkawinan Indonesia. Kaum perempuan dalam pernikahan sirri tidak diuntungkan dalam pembagian harta warisan karena pernikahan mereka tidak dikuatkan dengan akta nikah, walaupun pernikahan tersebut dinilai sah menurut hukum agama. Hal yang sama juga terjadi pada pernikahan dini karena hak-hak perempuan pada kenyataannya tidak terjamin. Hal ini disebabkan para pasangan dalam pernikahan dini, umumnya, belum memiliki kapasitas dan kedewasaan yang cukup dalam manajemen hak, kewajiban, dan peran dalam rumah tangga. Pernikahan dini bahkan terkesan sebagai pernikahan yang “dipaksakan”.]]>
