Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Veritas et Justitia Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan) Jurnal Al-Amwal ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Jurnal Yustitia Res Nullius Law Journal
Sudjana Sudjana, Sudjana
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Al-Amwal

 1 
KLAUSUL NON-KOMPETISI DALAM PERJANJIAN KERJA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KERAHASIAAN PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF HAK UNTUK MEMILIH PEKERJAAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA Sudjana, Sudjana
Jurnal Al-Amwal Vol 1 No 1 (2018): Jurnal Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)
Publisher : STAI BHAKTI PERSADA BANDUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.642 KB)

Abstract

An employment agreement which includes a non-competition clause is created by the company for the purpose of protecting its business secrets. In practice, however, this clause limits workers' rights and is contrary to Indonesia's positive law. The purpose of the study determines the principle of confidentiality with regard to the right to choose an occupation under Indonesian positive law and to formulate protection for workers in the case of inclusion of non-competition clauses related to corporate secrecy in the perspective of the right to choose an occupation.This research was conducted by using normative juridical approach by reviewing the literature,that is using secondary data in law scope through studying literature. This research is an analytical descriptive research, which be used to understand the reality that happened in field that is related to Indonesian positive law. The research results showed that. First, an employment agreement in which there is a non-competition clause, has infringed a man's right specifically the right to freedom to choose an ocuupation which protected and guaranteed by the state as stated in the Law on Human Rights and the Employment,so this kind of clause still causing a dilemma because on the one hand the company has an interest in trade secrets and other material interests, whereas workers have the right of freedom to choose a job.Second, Protection to workers related to their rights in choosing a job has been granted by the state. It is contained in Article 38 paragraph (2) of the Human Rights Law and the Employment Law.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PATEN PADA PERJANJIAN LISENSI PATEN DALAM RANGKA ALIH TEKNOLOGI DI INDONESIA: (Perjanjian Lisensi Paten antara Blackberry Limited dengan PT XL Axiata Tbk) Jannah, Mifta Hatul; Sudjana, Sudjana
AL AMWAL (HUKUM EKONOMI SYARIAH) Vol. 2 No. 1 (2019): Jurnal Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)
Publisher : STAI BHAKTI PERSADA BANDUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (606.468 KB)

Abstract

Klausula Perjanjian lisensi paten ditentukan secara sepihak oleh pemberi teknologi sehingga berpotensi merugikan penerima teknologi, karena itu permasalahannya adalah apakah perjanjian tersebut sesuai dengan Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan asas hukum perjanjian sehingga dapat mendukung alih teknologi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan: yuridis normatif, spesifikasi penelitian: desktiptif analisis, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dan analisis data: normatif kualitatif. Hasil kajian menunjukan bahwa Perjanjian lisensi paten dalam rangka alih teknologi antara Blackberry Ltd (pemberi lisensi) dengan PT XL Axiata Tbk (penerima lisensi) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan asas kebebasan berkontrak meskipun klausulanya ditentukan secara sepihak oleh pemberi lisensi. Selanjutnya, Perjanjian lisensi paten dapat mendukung alih teknologi di Indonesia berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, tetapi masih ada kendala yuridis karena UU Paten tidak menyatakan bagaimana teknologi tersebut dialihkan, sehingga belum ada kejelasan tentang alih teknologi melalui cara perjanjian lisensi.
PENERAPAN SISTEM HUKUM MENURUT LAWRENCE W FRIEDMAN TERHADAP EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2000 Sudjana, Sudjana
AL AMWAL (HUKUM EKONOMI SYARIAH) Vol. 2 No. 2 (2019): Jurnal Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)
Publisher : STAI BHAKTI PERSADA BANDUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (403.235 KB)

Abstract

Kajian ini membahas tentang penerapan sistem hukum menurut Lawrence W Friedman terhadap Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 sudah efektif atau belum dikaji dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hasil kajian menunjukan bahwa struktur hukum berkaitan dengan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu masih mengalami kendala berkaitan dengan kompetensi penegak hukum (terutama penyidik) yang belum sepenuhnya memahami teknologi mutakhir (teknologi elektronika) sebagai dasar dari teknologi informasi. Dari segi Substansi hukum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 memiliki kelemahan secara normatif sehingga perlu diperbaiki. Sedangkan dari segi budaya hukum, masyarakat belum sepenuhnya menghargai kreasi dan inovasi pihak lain serta cara berpikir yang menganggap kekayaan intelektual termasuk Desain tata Letak Sirkuit Terpadu hanya berfungsi sosial saja padahal juga merupakan hak individu yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, penerapan sistem hukum menurut Lawrence W Friedman terhadap Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Terpadu belum efektif.
Co-Authors Jannah, Mifta Hatul