Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UMBARA Indonesian Journal of Anthropology Jurnal Pendidikan dan Konseling Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)
Azis Muslim
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut Ayu Rahadianti; Azis Muslim
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 4, No 2 (2023): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v4i2.16198

Abstract

Abstrak: Dalam UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun baik laki-laki ataupun perempuan. Namun kenyataannya pernikahan dini masih banyak terjadi di kalangan masyarakat khususnya daerah Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. Pencegahan pernikahan dini perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi dan dampak kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. Metode yang digunakan yaitu kuliatatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan literature yang mendukung penelitian. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini bahwa strategi kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut diantaranya yaitu sertifikat layak kawin, penyuluhan dan sosialisasi, pelayanan di bidang administrasi pencatatan nikah, dan bimbingan perkwinan. Dampak dari kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut yaitu menikah siri, kumpul kebo, dan manipulasi identitas.Abstract: The Marriage Law Number 16 of 2019 states that the minimum age for marriage is 19 years for both men and women. However, child marriage still occurs in the community, especially in the Karangpawitan District, Garut Regency. Child marriage prevention needs greater attention from all parties, both the community and the government, in this case, the Office of Religious Affairs (KUA). This study aims to determine the strategy and impact of the KUA policy in suppressing the number of child marriages in Karangpawitan District, Garut Regency. The method used was qualitative with descriptive analysis. Data collection techniques used interviews and literature. The results revealed that the KUA policy strategy in suppressing the number of early marriages in the Karangpawitan sub-district, Garut district, included marriage certificates, counseling and socialization, services in marriage registration administration, and marriage guidance. The impacts of KUA's policy in suppressing the number of early marriages in the Karangpawitan sub-district, Garut district, were nikah siri (unofficial, unregistered marriage), cohabiting, and identity manipulation.
Pengangkatan Anak dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan: Analisis Kasus di Yayasan Sayap Ibu Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta Wisnu Nugraha; Azis Muslim
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i1.11010

Abstract

Pengangkatan anak dibutuhkan karena anak tidak mendapatkan hak dan kebutuhannya dari orang tua kandung. Pentingnya tindakan tersebut agar anak dapat diadopsi dan dirawat oleh orang tua yang mampu mengusahakan kebutuhan anak. Pengangkatan anak adalah proses terjadinya tindakan untuk memperlakukan anak orang lain seperti keturunan sendiri sesuai aturan hukum dan budaya. Yayasan Sayap Ibu (YSI) Cabang Yogyakarta salah satu lembaga yang menjalankan program pengasuhan anak. Proses pengangkatan anak ditemui banyak masalah yang dialami oleh calon orang tua angkat maupun lembaga. Dari hal tersebut tujuan kajian ini adalah mengetahui proses pengangkatan anak dan hambatan yang dilakukan saat proses pengangkatan di YSI Cabang DIY. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada informan terpilih, observasi partisipatif dengan menjalankan kegiatan bersama pengurus dan pengumpulan dokumentasi berupa foto hingga laporan-laporan. Untuk menunjukkan keabsahan data dan kredibilitas perlu perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam membaca berbagai informasi, triangulasi data dan pengecekan data yang diperoleh. Data yang telah diolah lalu dianalisis menggunakan teknik analisis-kualitatif. Hasil dari kajian ini yaitu YSI Cabang DIY menunjukkan adanya kesesuaian antara implementasi dan aturan pada proses pengangkatan anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Dalam proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh YSI Cabang DIY ditemui hambatan yang dialami dalam proses pengangkatan yaitu masyarakat kurang memahami adanya proses yang dilakukan oleh lembaga. Hal tersebut berdampak pada kinerja lembaga dalam proses penangkatan. Dari adanya masalah tersebut perlu dilakukan sosialisasi terkait proses pengangkatan anak bagi pengurus dan pegawai Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY untuk ikut memahamkan pada masyarakat.
Polemik Peraturan Pengeras Suara Masjid di Indonesia: Perspektif Agama sebagai Bagian Sistem Budaya iqbal Ali Muzaky; Azis Muslim
Umbara Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/umbara.v8i1.41511

Abstract

Islamic traditional activities will always intersect with interfaith communities. One of which is mosque loudspeakers that have been used for adhan at least five times a day. Mosque loudspeakers in some cultural setting, especially in rural communities, have been used to convey information rather than merely for adhan. However, in urban setting, the usage of mosque loudspeaker has been drawn pros and cons. Instead of providing peace, it creates noise in public spaces. Even in 2016, conflicts over mosque loudspeakers sparked and led to the burning of a worship center. The Minister of Religion issued a Circular Letter No. 05 of 2022 concerning the rules of mosque loudspeakers in order to prevent the re-emergence of inter-religious conflicts caused by mosque loudspeakers. This policy, however, has invited a polemic among public as it is considered lack of understanding of the cultural aspects behind the usage of mosque loudspeaker. This study aims to analyze the Circular Letter which is considered to have left cultural sociological consideration and seems to hegemonize the subcultures of urban communities over the traditional communities. The research applied to a literature study. This research found that the policy needs to be reviewed as it was considered not addressing the core of the problem.
Co-Authors Ayu Rahadianti iqbal Ali Muzaky Wisnu Nugraha