Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia
Setya Indra Arifin
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
REKONSTRUKSI SIFAT MELAWAN HUKUM PIDANA MATERIIL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP Setya Indra Arifin
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2023): Elections and Cyber Law
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v4i1.638

Abstract

The long process of legislation of the Indonesian National Criminal Code has been completed since Law Number 1 of 2023 concerning Criminal Code (National Criminal Code) was ratified and promulgated. Public criticism before National Criminal Code was ratified (when it was still in draft form) towards the existence of regulations related to the living law in society as regulated in Article 2 of the National Criminal Code, did not change anything to the regulation except for the addition of one paragraph which was originally two to three. The existence of this regulation in National Criminal Code shows the development of the legality principle that has been known in criminal law in Indonesia, namely a formal legality principle, which has developed into a material legality principle. The unlawful nature of criminal acts that originally existed as long as they were regulated in statutory rules, has now developed into not only based on written statutory rules, but also based on living law in society. By using the normative legal research method, this paper aims to demonstrate the existence of these developments while at the same time offering a reconstruction of the existing legal regulation by first examining whether the existence of the aforementioned articles is in accordance with the normative principles in the legal system in Indonesia. In fact, referring to the Constitutional Court Decision Number 003/PUU-IV/2006, the provisions of Article 2 of the National Criminal Code are no longer appropriate to defend as they are. Regulatory reconstruction efforts are needed, which in this study shows that the material unlawful nature of criminal acts needed in Indonesia now and in the future is not against material unlawful nature in its positive function, but rather in its negative function, so that the regulation of Article 2 The National Criminal Code needs to be amended and corrected immediately
Konflik Agraria Sebagai Penghambat Reforma Agraria: Studi Kasus Pertanahan Kota Depok Mustova, Muhammad Zainul Mustova; Mustova, mz_mustova; Setya Indra Arifin; Erfandi
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath/gn0c7f65

Abstract

Tinjauan Yuridis terkait dengan Analisis konflik Agraria di Kota Depok perlu dianalisa terlebih dalam untuk nantinya bisa mengetahui penyebab terjadinya Konflik Agraria di Kota Depok, Metode Penelitian Ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normative yang menganalisis UU terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menggali data data sekunder yang didapatkan dari jurnal dan buku buku yang tentunya berkaitan dengan Konflik Agraria serta menggunakan data tersier yang bersumber dari berita berita yang dapat dipercaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Konflik Agraria menjadikan penghambat dalam mewujudkan Reforma Agraria yang bertujuan Mengurangi Ketimpangan penguasaan dan pemilikan atas tanah di Kota Depok, maka dari itu untuk mewujudkan Reforma Agraria yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah Konflik Agraria, agar Ketimpangan Penguasaan atas tanah benar benar dihapuskan dan terwujudnya penataan secara lebih baik dari struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan untuk kemakmuran rakyat.
Pelatihan Bantuan Hukum Struktural bagi Anggota Lembaga Bantuan Hukum PB PMII untuk Meningkatkan Kapasitas Advokasi Hukum Muhtar Said; Fira Mubayyinah; Setya Indra Arifin; Erfandi Erfandi; Ahsanul Minan; Siti Maesaroh
Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Vol 6 No 4 (2026): JAMSI - Juli 2026
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jamsi.3146

Abstract

Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (LBH PB PMII) merupakan Organisasi Bantuan Hukum yang memiliki peran strategis dalam memperjuangkan keadilan sosial serta memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang lemah dan termarginalkan. Untuk membekali para anggota LBH PB PMII menjalankan roda organisasi maka dibutuhkan pelatihan pemahaman tentang pengetahuan bantuan hukum structural. Pelatihan dilaksanakan selama satu hari dengan melibatkan 21 kader LBH PB PMII. Pelatihan dilakukan menggunakan metode ceramah, kuis dan studi kasus dengan didampingi oleh fasilitator. Hasil pelatihan menunjukan adanya peningkatan kapasistas pengetahuan kader secara deskriptif, dengan 90% peserta memahami makna bantuan hukum structural.
Co-Authors Ahsanul Minan Erfandi AM Erfandi Erfandi Fira Mubayyinah Muhtar Said Mustova, Muhammad Zainul Mustova Mustova, mz_mustova Siti Maesaroh