Bella Pertiwi
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Dampak Pengembangan Wisata Pemandian Karang Anyar Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun Bella Pertiwi; Ilham Mizaya Putra
Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol 5 No 6 (2023): Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : LPPM Institut Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1104.943 KB) | DOI: 10.47467/reslaj.v5i6.3682

Abstract

Penelitian ini yaitu bertujuan untuk menjelaskan peluang usaha masyarakat sekitar, kenaikan penghasilan yang diperoleh oleh pedagang, dan penyerapan tenaga kerja dari pengembangan wisata pemandian karang anyar terhadap perekonomian masyarakat di kecamatan gunung maligas kabupaten simalungun. Jenis penelitian ini merupakan Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data penelitian berupa observasi, wawancara dan dokumentasi dengan masyarakat sekitar pemandian Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun. Metode keabsahan data dengan menggunakan validasi, triangulasi, Focus Group Discussion (FGD) dengan melakukan diskusi bersama dosen dan tujuh masyarakat yang bertempat tinggal pada Lokasi Wisata Pemandian Karang Anyar tersebut. Hasil penelitian ini adalah bahwa dengan adanya Lokasi Wisata Pemandian Karang Anyar memberikan dampak pada perekonomian masyarakat. Dampak pengembangan wisata tersebut secara signifikan telah dirasakan masyarakat yaitu peningkatan pendapatan masyarakat terkhususnya masyarakat yang berada pada sekitar lokasi pemandian karang anyar, kenaikan pada peningkatan pendapatan secara signifikan akan lebih terasa apabila ada hari-hari tertentu seperti lebaran, tahun baru dan event lainnya. Dengan adanya pengembangan pada Wisata Pemandian Karang Anyar telah memberikan perubahan kepada masyarakat karang anyar karena dapat menciptakan lapangan kerja baru untuk masyarakat lokal dan orang lain.
COMMUNITY PARTICIPATION IN THE DEVELOPMENT OF CROSS-VILLAGE ROAD INFRASTRUCTURE IN KARANG REJO VILLAGE, SIMALUNGUN DISTRICT, GUNUNG MALIGAS DISTRICT Bella Pertiwi
MAP Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol 3 No 02 (2023): PUBLIC ADMINISTRATION
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mapo.v3i02.9585

Abstract

Karang Rejo is one of the villages in Simalungun district, Gunung Maligas sub-district, North Sumatra province, Indonesia. One of the things that is being focused on in the village is the road across the village which is increasingly deteriorating and dangerous for local people to pass through. Community participation is also very much needed to support the improvement of cross-village road infrastructure so that it is suitable for passage again and it is easy for people to carry out activities such as work, school, and other activities. Not only participation in decision making, but the community must also participate in implementing development. The purpose of this writing is to find out and analyze the role or participation of the community in the construction of cross-village roads in Karang Rejo village, Simalungun district. The author uses a method, namely a qualitative descriptive method where the author describes and analyzes the phenomena that occur in the problem. The results of this research are that there are still minimal people participating in the construction of cross-village road infrastructure in Karang Rejo village, Simalungun Regency, Gunung Maligas District. In the implementation of this development, those who are seen and participate are the people who give their energy and time rather than the people who donate materials and funds in the form of money. The government programs implemented are none other than for the community, so they require community involvement. The community needs to work together with the government to strengthen, facilitate, and maintain the implementation of development programs.