Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Penelitian Serambi Hukum
Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo
Fakultas Hukum Universitas Surakarta
Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KORBAN KEJAHATAN PENIPUAN BERBASIS ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SECARA VIKTIMOLOGI Annisa Hesti Kurniawati; Dara Pustika Sukma; Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 2 No. 9: Mei 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Viktimologi mempelajari mengenai sebuah masalah korban kejahatan. Selain itu, penelitian korban, meneliti korban kejahatan, proses viktimisasi dan konsekuensinya untuk membuat kebijakan dan langkah-langkah pencegahan dan untuk menekankan kejahatan secara lebih bertanggung jawab serta tugas viktimologi adalah mengkaji jangkauan perlindungan korban dalam hambatan yang harus diberikan oleh lembaga penegak hukum dan negara kepada korban kejahatan tidak dapat dilakukan dan disini peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sangat dibutuhkan. Serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana penipuan berbasis online dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada mereka yang melakukan penipuan. Ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pidana penjara dan denda. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menawarkan perlindungan berupa penyelesaian sengketa kepada korban penipuan internet seperti halnya ini dibuktikan dengan adanya satuan peradilan pidana formal yang termuat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Hak korban yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diawali dengan hak untuk melaporkan tindak pidana penipuan kepada penyidik ​​atau penyidik ​​melalui internet.
Indonesia's New Criminal Code and Its Implication of International Treaties of Human Rights Commitment in Indonesia Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v16i02.832

Abstract

On the 6th of December 2022, the Indonesian Parliament officially signed the new Indonesian Criminal Code. Although it was signed, the problem is the new Indonesian Criminal Code is still widely rejected by some people in Indonesia one of the reasons is the new Criminal Code decreases democracy and human rights in Indonesia. Indonesia like any other nation had signed several international treaties that focused on human rights, democracy and transparency. The question is the new Indonesian New Criminal code breach Indonesia's commitment to the treaties that protect the human right that it signed? The methodology of this research uses a literature review with the object of an international treaty and uses data and information from internet network tracing which is then expert opinion. The result of the research shows that the new Indonesian criminal code had a potential breach of international commitment to human rights, especially in the freedom of speech and private life because Indonesia lawmakers argue that not all values of human rights will be suitable in Indonesia which is criticized by The United Nation because it's against the universal value of human rights which already ruled in core human rights convention, it can be said that Indonesia had partially breached its international commitment to fully implement the core convention of human rights. This paper will conclude that it’s a big achievement for Indonesia because finally had the original Criminal Code made by the Indonesian but the problem with the new Criminal Code is that Indonesia did not fully integrate with the International Core Convention of Human Rights because of view that not every human right can be implemented in Indonesia although the value of human rights should universal.
Co-Authors Annisa Hesti Kurniawati Dara Pustika Sukma