Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

MEKANISME PENDAFTARAN AKTA JAMINAN FIDUSIA DI KANTOR NOTARIS ANDREAS PRASETYO SENOADJI, S.H., M.KN Hasan Baihaqi; Fatma Ayu Jati Putri; Febri Atikawati Wiseno Putri
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 7: Mei 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jaminan dalam perjanjian kredit dibuat dalam suatu akta jaminan yang meliputi Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) maupun akta jaminan fidusia sebagai akta pelengkap pada akta perjanjian kredit. Di luar jaminan pokok yaitu jaminan hak tanggungan, terdapat banyak pihak yang menyertakan akta jaminan fidusia sebagai jaminan tambahan atas kekurangan nilai dari jaminan pokok tersebut. Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui proses pembuatan dan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia di Kantor Notaris Andreas Prasetyo Senoadji, S.H., M.Kn Sukoharjo. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang berupa wawancara dengan pihak Notaris Andreas Prasetyo Senoadji, S.H., M.Kn dan Data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan pembuatan dan pendaftaran akta Jaminan Fidusia di Kantor Notaris Andreas Prasetyo Senoadji dilakukan dengan cara sebagai berikut: pertama, Pembuatan akta jaminan fidusia antara pemberi fidusia (pemegng hak atas objek jaminan fidusia) dengan kreditur atau penerima fidusia. Kedua, penerbitan salinan akta jaminan fidusia oleh notaris untuk keperluan pendaftaran jaminan fidusia pada aplikasi ahu online (ahu.go.id). ketiga, karyawan notaris berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu yang dibuat oleh penerima fidusia mendaftarkan akta jaminan fidusia dengan akun notaris pada aplikasi ahu online dengan mengisi data-data sebagai berikut: Identitas pemberi fidusia; Identitas penerima fidusia; Identitas akta jaminan fidusia (meliputi: nomor akta, tanggal akta, nama notaris kedudukan notaris); Data perjanjian utang piutang (meliputi: isi perjanjian, satuan utang nomor dan tanggal perjanjian, jangka waktu perjanjian); Uraian objek jaminan fidusia; Nilai penjaminan (meliputi nilai penjaminan dan kategori nilai penjaminan); Nilai objek jaminan. Setelah data terisi lengkap kemudian system menerbitkan kode billing PNBP secara otomatis yang wajib dilunasi.
PENGATURAN IDEAL PERSEROAN TERBATAS (PT) PERORANGAN DALAM MENDUKUNG AKTIVITAS BISNIS DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM Supriyono Supriyono; Dessy Syamsiah; Fatma Ayu Jati Putri
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 6 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sole proprietorship adalah bentuk usaha yang paling lazim dan banyak dijumpai di masyarakat karena beberapa fleksibilitas yang dimilikinya, sole proprietorship adalah bentuk usaha perorangan yang hanya dimiliki satu pemilik usaha, sehingga sering disebut dengan sole proprietor. Berbeda dengan perusahaan (corporation) yang lazimnya merupakan bisnis kesatuan atau entitas, tetapi sole proprietorship lebih merupakan bisnis individual atau personal. Pemilik adalah orang yang secara personal bertanggung jawab atas semua hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban lain yang timbul sebagai akibat transaksi yang dilakukannya namun demikian sebagai gantinya pemilik mempunyai hak atas semua keuntungan yang diperolehnya dari aktifitas bisnis yang dilakukannya. Dengan demikian sebenarnya dibalik beberapa fleksibilitas yang melekat pada bentuk usaha perorangan, bentuk usaha ini sangat berisiko tinggi bagi pemiliknya, hal itu disebabkan semua aset yang dimiliki pemilik menjadi tanggungan semua hutang-hutang perusahaan yang dibuatnya, sehingga kemungkinan pemilik perusahaan akan kehilangan semua kekayaannya yang dimilikinya apabila perusahaan insolvent. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis normative, yaitu metode penelitian yang mengutamakan penggunaan penelitian pustaka dengan mengutamakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1. bahwa usaha perorangan banyak dipilih bukan karena pemahaman keuntungan dan kerugian sifat badan usaha, tetapi lebih disebabkan ketidaktahuan, ketidak sengajaan .2. belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus bentuk usaha perorangan termasuk PT Perorangan 3. Idealnya pengaturan usaha perorangan disatukan dengan pengaturan badan usaha, dalam bentuk UU tentang Badan Usaha
PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BAGI PERUSAHAAN DALAM RANGKA MENCIPTAKAN EKSISTENSI PERUSAHAAN DI MASYARAKAT (TINJAUAN DARI PERSPEKTIF BISNIS DAN NORMA HUKUM) Supriyono Supriyono; Yudhi Widyo Armono; Fatma Ayu Jati Putri
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 6 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

xx