<![CDATA[Penulisan ilmiah ini ditujukan untuk mengetahui serta memahami pertanggungjawaban pidana oleh korporasi atas tindak kejahatan illegal logging yang dapat merusak segala aspek terutama aspek lingkungan serta keberlangsungan hidup manusia. Pada penelitian ini terdapat kekosongan norma yang mengatur Korporasi sebagai salah satu subjek dalam pelaku tindak pidana. Karya ilmiah ini ditulis dengan metode penelitian normatif yang menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan undang-undang lain sebagai penunjang dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) serta diperoleh dari studi kepustakaan (library research). Hasil penulisan ini adalah sebagai tindak lanjut maka perlu adanya pembentukan aturan secara khusus mengenai korporasi sebagai subjek pidana agar dapat mempertanggungjwabkan perbuatannya. ABSTRACT Scientific writing is intended to identify and understand criminal liability by corporations for illegal logging crimes that can damage all aspects, especially environmental aspects and human survival. In this study, there is a void of norms that regulate the Corporation as one of the subjects in the perpetrators of criminal acts. This scientific work uses a normative research method that uses Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction and other laws to support the statutory approach and obtained from library research. The results of this paper are as a follow-up, so it is necessary to establish specific rules regarding corporations as criminal subjects in order to be able to account for their actions.]]>
