Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam Qonun Iqtishad EL Madani Journal Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Ichwan Ahnaz Alamudi Ichwan Ahnaz Alamudi
UIN Antasari Banjarmasin
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Undang-Undang Peradilan Agama 1989 dalam Tinjauan Pemikiran Mark Cammack Ichwan Ahnaz Alamudi Ichwan Ahnaz Alamudi
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 5 No. 01 (2022): Emansipatoris
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/legitima.v5i01.3694

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sahnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama oleh Presiden Soeharto. Sebelum berlakunya UU tersebut, kompetensi substantif pengadilan Islam di pulau-pulau padat penduduk di Jawa dan Madura hanya mencakup masalah perkawinan dan perceraian dengan adanya undang-undang ini menambah yurisdiksi pengadilan Islam untuk memasukkan warisan di seluruh negeri. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bertujuan untuk mengetahui pemikiran dan pembahasan terkait lahirnya Undang-Undang Peradilan Agama tahun 1989. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Peradilan Agama telah hadir dalam bagian hukum di Indonesia sejak masuknya Agama Islam ke Indonesia, hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan penegakkan keadilan, pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan peradilan agama di Indonesia. Pengesahan Undang-Undang Peradilan Agama 1989 menjadikan Peradilan Agama memiliki kedudukan yang sejajar dengan peradilan-peradilan lainnya.
Analisis Perundang-undangan: Kajian Kritis Undang-Undang Perbankan Syariah Ichwan Ahnaz Alamudi Ichwan Ahnaz Alamudi
Qonun Iqtishad EL Madani Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Juni
Publisher : Yayasan Marwah Madani Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Phenomenon in a relatively short period of time, Islamic banks stand hand in hand with the efforts of banking legislation, until finally Law No. 21 of 2008 on Sharia banking. The boom of sharia-based banking business in Indonesia, is also actually a form of Correction for conventional banks that operate with an interest system that is considered by some scholars as usury. Researchers provide a fundamental question that became the subject of the problem, namely how the form of legislation in Sharia banking legislation? This paper is a reflection on the problems that exist in the regulation of Islamic banking. This research is a type of literature study or in the world of law is called juridical-normative law Research. This study shows that the renewal aspect of Islamic banking regulation can be said to undergo periodic legal transformation, namely the period in 1992, the period in 1998 and the period in 2008. In 1992, banks introduced the concept of Islamic banking based on "profit sharing “which in jurisprudence is called”Al-mudharabah". And the starting point of sharia-based banking is based on the term “profit sharing”. In the period of 1998, the banking system combines two systems which became known as the “dual banking system", which combines the interest system with a profit-sharing system. In 2008, the government has issued a law on Islamic Banking. This law - among other things-has affirmed the transition of the interest system (riba) to the revenue-sharing system (al-mudharabah).
Undang-Undang Peradilan Agama 1989 dalam Tinjauan Pemikiran Mark Cammack Ichwan Ahnaz Alamudi Ichwan Ahnaz Alamudi
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 5 No. 01 (2022): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/legitima.v5i01.3694

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sahnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama oleh Presiden Soeharto. Sebelum berlakunya UU tersebut, kompetensi substantif pengadilan Islam di pulau-pulau padat penduduk di Jawa dan Madura hanya mencakup masalah perkawinan dan perceraian dengan adanya undang-undang ini menambah yurisdiksi pengadilan Islam untuk memasukkan warisan di seluruh negeri. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bertujuan untuk mengetahui pemikiran dan pembahasan terkait lahirnya Undang-Undang Peradilan Agama tahun 1989. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Peradilan Agama telah hadir dalam bagian hukum di Indonesia sejak masuknya Agama Islam ke Indonesia, hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan penegakkan keadilan, pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan peradilan agama di Indonesia. Pengesahan Undang-Undang Peradilan Agama 1989 menjadikan Peradilan Agama memiliki kedudukan yang sejajar dengan peradilan-peradilan lainnya.
Co-Authors