Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Humanities and Social Studies Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Syofiaty Lubis
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
The Terror of Data Dissemination Due to Online Loan Default Perspective of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (Case Study of Online Loan Customers in Medan City) Safira Safira; Syofiaty Lubis
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol 7, No 1 (2023): JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jhss.v7i1.7869

Abstract

The terror of data dissemination when customers default on online loans is indeed very troubling. Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions considers that this act violates the law. However, in its implementation in the field, the ITE Law is not very satisfactory in protecting defaulted customers from the terror of spreading data. In this study using empirical juridical methods with a statutory approach and a case approach. The results of this study prove that the terror of spreading data for defaulted customers is usually done by calling emergency numbers first to hijacking galleries and distributing photos of ID cards at the time of submission and also selfies when filing. This terror is also carried out on the numbers of companies where customers work so that it is not uncommon for customers to be fired because of the terror of spreading the data. The factor of indebted customers on online loan platforms in Medan City is due to the ease of selecting loans themselves, due to urgent economic needs, and very minimal financial literacy makes loan customers always trapped in the trap of borrowers who sometimes want to leak data and threaten when billing. In its implementation in the field, Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions is not carried out optimally considering the high terror of data distribution carried out by online loans currently in Indonesian technology findusia. That is, the ITE Law is indeed protecting the public from the spread of data, but in its implementation in the field the ITE Law itself is not so strong in protecting the public from the terror of spreading data. This is also because there are rubber articles that have ambiguous explanations and articles whose implementation in the field can be compromised
Analisis akta kelahiran anak adopsi di tinjau dari peraturan perundang-undangan no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di Mandailing Natal (di tinjau dari perspektif HAM) Laila Fatma Lubis; Syofiaty Lubis
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 9, No 1 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/1202322851

Abstract

Hak Asasi Manusia atau HAM ada sejak seorang manusia berada dalam kandungan, HAM merupakan seperangkat hak dasar yang harus dilindungi,. Instrument HAM adalah UU Nomor 39 Tahun 1999. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah perlindungan hukum terhadap akta kelahiran anak adopsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Adapun jenis penelitian ini adalah sosio yuridis, yang memandang hukum sebagai gejala sosio empirik yang teramati dalam pengalaman(Muhammad Ashri, 2018).  Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.  Adapun hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia pada hakikatnya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang tua angkat, pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi dan menjamin segala hak anak yang telah dijamin dalam konvensi hak anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia kurang terimplementasi karena pemerintah belum melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak anak adopsi sehingga masih terjadi pelanggaran hukum terhadap anak. Dalam penelitian ini mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia hendaknya orang tua bertanggung jawab penuh atas perilaku anak dan pemerintah menetapkan kebijakan yang sejalan dengan keinginan masyarakat, sehingga terwujud kesamaan persepsi antara orang tua, pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak.
Pengembalian aset hasil korupsi dan penanggulangan korupsi melalui penyitaan non-conviction based asset forfeiture: tinjauan hukum Indonesia dan united nations convention against corruption (UNCAC) 2003 Rika Dwi Juliani; Syofiaty Lubis
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 9, No 1 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/1202322846

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui problematika pengaturan pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi di Indonesia dan untuk mengetahui urgensi pembaruan penyitaan korupsi melalui non-conviction based asset forfeiture dalam pengembalian kerugian negara. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder tersebut diperoleh melalui teknik pengumpulan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kemajuan teknologi menciptakan kemudahan bagi para pelaku untuk menjalankan tindak pidana dan menyembunyikan hasil tindak pidana tersebut dengan metode yang lebih mudah. Hal ini kemudian harus di atasi dengan adanya ketentuan hukum yang sesuai dengan keadaan saat ini dan masa yang akan datang sehingga upaya perampasan aset dapat mencapai hasil yang maksima sehingga perlu pembaruan terhadap mekanisme yang ada baik mekanisme pidana maupun perdata sehingga dapat terwujud upaya. Berdasarkan analisis normatif yang telah dilakukan, Non-Conviction Based Asset Forfetiure mempunyai potensi yang baik, yang dapat dimanfaatkan untuk membantu perangkat hukum di Indonesia dalam mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Mekanisme Sebagai salah satu negara yang meratifikasi konvensi tersebut, seharusnya Indonesia harus menindaklanjuti proses legislasi nasional Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.
Co-Authors Laila Fatma Lubis Rika Dwi Juliani Safira Safira