<![CDATA[Mochammad Ramadhan Saputra, Reka Dewantara, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ramadhan.affairs@gmail.com Abstrak Demi memitigasi krisis perbankan, uang elektronik sebagai produk perbankan bersifat digital membutuhkan suntikan penjaminan dari LPS yang memiliki urgensi untuk diatur. Urgensi tersebut adalah manifestasi dari adanya isu hukum berupa ketidaklengkapan norma pada Pasal 10 UU 24/2004. Isu hukum yang telah disebutkan membawa rumusan masalah berupa: (1) Apa urgensi pengaturan mengenai penjaminan uang elektronik oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)?, dan (2) Bagaimana konstruksi pengaturan yang berkepastian hukum mengenai penjaminan uang elektronik oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai upaya mitigasi krisis perbankan?. Pada penelitian ini, jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) yang ditelusuri oleh penulis melalui studi kepustakaan dianalisis melalui penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Hasil penelitian pertama mendeskripsikan bahwa, mulai dari UU BI, UU ITE, dan PBI Uang Elektronik tidak ditemukan satu ketentuan pun yang mendalilkan mengenai penjaminan uang elektronik. Sehingga, urgensi pengaturannya ditinjau dari perspektif filosofis, historis, sosiologis, ekonomis, dan yuridis. Dan hasil penelitian kedua menemukan bahwa, konstruksi pengaturan yang berkepastian hukum mengenai penjaminan a quo bertumpu pada 2 (dua) hal, yakni konstruksi pasal tentang perubahan definisi uang elektronik dan konstruksi pasal tentang penambahan kewenangan LPS terkait penjaminan tersebut. Berkenaan dengan pendekatan yang dapat diterapkan, fokus penelitian ini adalah penggunaan pendekatan langsung dalam melakukan penjaminan uang elektronik di perbankan. Sebagai upaya mitigasi krisis perbankan, penjaminan uang elektronik dapat mengurangi efek dari adanya bank runs akibat kegelisahan masyarakat dalam menghadapi ketidakstabilan sistem keuangan melalui hubungan kelembagaan antara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia. Kata Kunci: Penjaminan Uang Elektronik, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Krisis Perbankan Abstract To carry out a mitigation in banking crises, electronic money as a banking and digital product requires support from Indonesia Deposit Insurance, and this matter needs immediate regulatory provisions. This urgency indicates that there is the incompleteness of norm in Article 10 of Law 24/2004. Departing from this issue, this research aims to investigate: (1) the urgency of the regulation regarding electronic money insurance by Indonesia Deposit Insurance and (2) the construction of the regulation regarding electronic money insurance by Indonesia Deposit Insurance that holds legal certainty as a mitigation measure to tackle banking crises. This research employed a normative-legal method and statutory, historical, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary materials were investigated using library research and analyzed with grammatical and systematic interpretations. The research results reveal that the Law of Bank Indonesia, Electronic Information and Transactions Law, and Regulation of Bank Indonesia do not regulate matters that control electronic money insurance. Thus, the urgency of this regulation is seen from philosophical, historical, sociological, economic, and juridical perspectives. Moreover, the construction of the regulation that holds legal certainty regarding the insurance concerned lies on two matters, namely the construction of the article concerning the changing definition of electronic money and the construction of an article concerning the added authority of Indonesia Deposit Insurance regarding the insurance per se. In terms of the approach applied, this research focuses on a direct approach to the insurance of electronic money in banking. As mitigation in response to the banking crises, the insurance of electronic money should be able to reduce the ‘bank runs’ effect because of panicking customers amidst the instability of the financial system between Indonesia Deposit Insurance and Bank Indonesia. Keywords: Electronic Money Insurance, Indonesia Deposit Insurance, and Banking Crises]]>
