<![CDATA[Fadilla Umul Chasana, Milda Istiqomah, Galieh Damayanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: fadillaumul@student.ub.ac.id Abstrak Pada penelitian ini penulis mengangkat permasalahan terkait kekaburan norma dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kekaburan tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir atau bahkan penyalahgunaan wewenang atas praktik penyadapan yang dilakukan dalam keadaan mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis maksud frasa “penyadapan dalam keadaan mendesak” oleh penyidik yang diatur dalam Pasal 78 ayat (1) UU Narkotika, serta untuk mengetahui dan menganalisis konsep pengaturan ideal mengenai “penyadapan dalam keadaan mendesak” yang berlandaskan asas kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis menggunakan teknik interpretasi gramatikal, teleologis, sistematis, dan futuristis. Penulis memperoleh jawaban mengenai permasalahan di atas bahwa mengenai maksud frasa dalam keadaan mendesak dapat melihat/merujuk konsep dan definisi peraturan hukum lain, sehingga dapat diartikan sebagai keadaan yang tidak biasa/tidak terduga dan sangat penting dalam pencegahan tindak pidana narkotika penyidik dapat terlebih dahulu melakukan penyadapan tanpa izin tertulis ketua pengadilan negeri terhadap orang yang diduga tersangka/terlibat dalam tindak pidana narkotika. Selain itu setelah dianalisa dan dilakukan perbandingan dengan negara lain masih terdapat kekurangan, sehingga perlu untuk reevaluasi dan reformulasi pengaturan dalam UU Narkotika khususnya Pasal 78 ayat (1) guna lebih menciptakan kepastian hukum dan menjamin perlindungan bagi masyarakat. Reformulasi yang ditawarkan penulis yaitu dengan menambahkan pengaturan/penjabaran lebih lanjut atas ketentuan penyadapan dalam keadaan mendesak mengenai maksud, kategori, tindakan yang dapat dilakukan sebelum dan setelah penyadapan serta akibat hukum yang berkenaan dengan permohonan persetujuan penyadapan. Kata Kunci: Penyadapan, Dalam Keadaan Mendesak, Tindak Pidana Narkotika, Kepastian Hukum, Reformulasi Hukum Abstract This research studies the issue of the vagueness of norms in Article 78 Paragraph (1) of law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which may lead to multi-interpretations or power abuse in the practice of tapping in an urgent situation. This research aims to find out and analyze the phrase “penyadapan dalam keadaan mendesak” (tapping due to an urgent situation) by an enquirer as governed in Article 78 paragraph (1) of Narcotics Law and to investigate and analyze the concept of an ideal regulatory provision about the phrase based on legal certainty. This is normative research employing statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical, teleological, systematic, and futuristic interpretations. The research results reveal that the phrase sees/refers to the concept and the definition from another regulation, so it can be defined as something urgent or unusual but important in preventing a criminal offense in narcotics. The enquirer can tap without a written permit released by the Chief of the District Court to investigate the defendant or the person involved in narcotics crime. This research reveals that there are some weaknesses, indicating that reevaluation and reformulation of Narcotics Law especially Article 78 paragraph (1) is required to assure legal certainty and protection of citizens. This research suggests that further elaboration regarding tapping due to an urgent situation needs to be given in terms of the definition, category, and act that can be considered in advance before tapping and in terms of the legal consequences regarding the request for tapping. Keywords: tapping, urgent condition, narcotics, legal certainty, legal reformulation]]>
