<![CDATA[AbstrakPerjanjian jual beli tanah di bawah tangan tersebut tetap rawan, karena tidak memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum adalah keadaan dimana suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak terdapat kekaburan norma atau keraguan (multitafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Sertipikat tanah menjadi hal yang penting bagi masyarakat karena merupakan bukti yang kuat dan sah secara hukum atas kepemilikan bidang prosedur dan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menerangkan siapa yang mempunyai hak, kalau ada disertai turunan surat-surat jual beli tanahnya. Tanda bukti kewarganegaraan yang sah dari yang mempunyai hak, sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 sub b. Pelaksanaan jual beli tanah pada hakekatnya merupakan salah satu pengalihan hak atas tanah kepada pihak lain, yaitu dari pihak penjual kepada pihak pembeli tanah. Dalam proses pelaksanannya tidak mungkin dilaksanakan balik nama tanpa melibatkan PPAT, maka berdasarkan ketentuan perbuatan hukum jual beli tanah yang dilakukan dihadapan PPAT dapat dibuktikan dengan Akta Jual Beli (AJB) tanah yang dibuat oleh PPAT. Kata kunci : Sengketa, Tanah, Jual Beli AbstractThe private land sale and purchase agreement remains vulnerable, because it does not provide legal certainty. Legal certainty is a situation where a regulation is made and promulgated with certainty because it regulates clearly and logically. Clear in the sense that there is no ambiguity or doubt (multiple interpretations) and logical in the sense that it becomes a system of norms with other norms so that they do not clash or cause norm conflicts. Land certificates are important for the community because they are strong and legally valid proof of ownership in the field of procedures and procedures in accordance with the applicable laws and regulations. Explain who has the rights, if any, accompanied by derivatives of the land sale and purchase documents. Proof of valid citizenship from those who have rights, as referred to in Article 2 sub b. The implementation of buying and selling land is essentially a transfer of land rights to another party, namely from the seller to the land buyer. In the implementation process it is not possible to transfer the name without involving the PPAT, so based on the provisions of the legal act of buying and selling land carried out before the PPAT, it can be proven by a land sale and purchase deed (AJB) drawn up by the PPAT.. Keywords: Dispute, Land, Buying and Selling.]]>
