<![CDATA[Istilah pelayanan prima sudah lama dikenal di Indonesia termasuk di daerah-daerah. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah seperti membuat kebijakan, melakukan koordinasi, mengadakan pendidikan dan latihan, seminar, merubah sistem, menyediakan sarana dan prasarana dan sebagainya, demi menciptakan pelayanan yang dapat memuaskan para penerima layanan. Namun demikian masih sering terdengar ketidakpuasan karena lamabannya pelayaanan yang bisa saja terjadi sebagai akibat implementasi kebijakan dan koordinasi yang dilakukan belum optimal.Berkaitan dengan kondisi tersebut, Peneliti tertarik untuk mengungkap pengaruh implementasi kebijakan dan koordinasi terhadap pelayanan prima penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Sementara itu tujuan penelitian ini adalah : a) Untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan administrasi kependudukan terhadap pelayanan prima penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. b) Untuk mengetahui pengaruh koordinasi terhadap pelayanan prima penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. c) Untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan administrasi dan koordinasi secara besama-sama dalam mewujudkan pelayanan prima penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.Pendekaatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode Explanatory survey. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan angket.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan memberi pengaruh terhadap pelayanan prima sebesar 39,32%. Sementara pengaruh koordinasi terhadap pelayanan prima sebesar 29,55% dan secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 68,87%, sedangkan pengaruh variabel lain diluar penelitian sebesar 31,13%.Guna menciptakan pelayanan prima perlu diterapkan pelayanan publik dengan pendekatan berbasis masyarakat (right based approach), membuat standar dalam pelayanan publik, transparansi biaya, melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak, menciptakan budaya pelayanan (service delivery culture), Penerapan manajemen sumber daya manusia berbasis kinerja serta mempercepat implementasi Undang-Undang Pelayanan Publik secara konsisten.Kata kunci : Kebijakan publik, Implementasi Kebjakan Publik, Koordinasi, Pelayanan prima]]>
