Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat USRATY : Journal of Islamic Family Law Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan
Muhammad Fadhlan Is
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENINGKATAN PEMAHAMAN SANTRI DI PONDOK PESANTREN MUSTHAFAWIYYAH PURBA BARU TERKAIT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA Muhammad Fadhlan Is; Khairul Bahri Nst
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 4 (2023): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v6i4.1466-1474

Abstract

 Pengabdian ini dilatar belakangi  dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang hakim Pengadilan Agama Panyabungan yang menjelaskan bahwa perkara permohonan yang paling banyak masuk di Pengadilan Agama di luar perceraian adalah perkara permohonan dispensasi usia nikah, menurutnya pasca adanya revisi undang-undang batas umur calon mempelai wanita yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun untuk permohonan dispensasi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2020 terdaat 49 kasus, sedanggkan tahun 2021 dari tanggal 6 Januari sampai tanggal 27 September 2021 telah masuk perkara sebanyak 55 kasus, hal ini tidak menutup kemungkinan sampai akhir tahun 2021 bisa lebih 60 kasus permohonan dispensasi nikah di PA Panyabungan.(Abdul Aziz, Wawancara, 2 September 2021).Asumsi penulis menduga meningkatnya permohonan dispensasi nikah diantara sebabnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan perkawinan yang berlaku di Indonesia.  Adapun Alasan memilih lokasi Pengabdian ini di Pondok Pesantren Mushtafawiyah dikarenakan santri sebagai harapan masyarakat dalam memberikan perubahan pemahaman keagamaan di masa depan.  Namun saat ini pembelajaran fikih perkawinan di Pesantren Musthafawiyah sebagai pesantren terbesar di daerah Tabagsel yang mana pembelajaran fikih yang di laksanakan masih bercorak fikih sentris akibatnya banyak santri tidak tau atau kurang paham dengan peraturan Perkawinan di Indonesia. Dengan pelaksanaan pengabdian ini diharapkan adalah (1) meningkatkan pemahaman santri terkait Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, (2) memberikan pemahaman bagaimana mengharmonisasikan Fikih Munakahat yang dipelajari di Pesantren dengan  aturan perkawinan di Indonesia, 4) memperkenalkan prodi Hukum Keluarga Islam kepada masyarakat khususnya kepada santri Pondok Pesantren Mushtafawiyah Purba Baru. Beberapa metode yang tim PKM gunakan adalah membagikan pre-test dan Postes di awal dan diakhir sosialisasi . Dalam kegiatan sosialisasi dilaksanakan presentasi sebanyak 3 sesi dengan berbeda-beda tema dan pemateri dan juga menyediakan waktu untuk berdialog dan Tanya jawab  yang terkait dengan tema pengabdian. Objek Pengabdian adalah santri Putra kelas 7 dengan jumlah 35 Orang dan Putri 35 Orang. Kegiatan yang dilaksanakan ini mendapat sambutan baik, terbukti dengan keaktifan peserta mengikuti sosialisasi dengan tidak meninggalkan tempat sebelum waktu pelatihan berakhir. melihat hasil Pre-tes dan Postes baik dalam bentuk grafik dan persenan terlihat jelas adanya peningkatan kemampuan santri Pondok Pesantren Mushtafawiyah dalam memahami Undang-undang Perkawinan  di Indonesia, dari 20 soal yang dibagikan kepada 60 santri putra dan putrid  terlihat adanya kenaikan jawaaban yang benar daro jawaban pretes sebelum kegiatan sosialisasi dilakukan dengan kenaikan 62 %. Dalam Pengabdian ini telihat peserta mendapatkan kemampuan tambahan yaitu bagaimana mencari titik temu antara Undang-undang Perkawinan yang berlaku dengan fikih Munakahat yang dipelajari di  Pondok Pesantren dan kedepannya santri yang saat ini berusia pra-nikah dapat mengamalkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat sekitarnya apabila mereka kelak terjun ke masyarakat.
Analisis Metode Ijtihad Kontemporer Terkait Ketentuan Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam Muhammad Fadhlan Is
USRATY : Journal of Islamic Family Law Vol 1, No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/usraty.v1i1.6507

Abstract

Hingga saat ini ketentuan terkait hibah dalam KHI terus menjadi perdebatan di kalangan hakim dan praktisi Hukum Islam di Indonesia. Hal ini karena adanya ketentuan hibah di KHI yang berbeda dengan fikih klasik. Oleh karena itu menarik untuk diteliti tentang analisis metode ijtihad kontemporer terkait ketentuan  hibah dalam Kompilasi Hukum Islam. Metode penelitian ini menggunakan library research dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian ditemukan dua kelompok yang berbeda dalam menggunakan metode ijtihad terkait hibah dalam KHI yaitu:  Pertama, kelompok tradisional yang menolak beberapa ketentuan hibah KHI  karena bertentangan dengan nash dan pendapat para fuqaha’. Metode ijtihad yang di pakai adalah Metode Ijtihad selektif (Ijtihad intiqo’i. Kedua, kelompok modernis yang bercorak harmonisasi dengan mencari jalan tengah antara hukum fikih kelasik dengan peraturan yang berlaku dan mempertimbangkan adat istiadat di Indonesia. Metode ijtihad yang digunakan  adalah penggabungan dari ijtihad selektif (Ijtihad intiqo’i) dengan ijtihad kreatif (insya’i) Until now, the provisions related to grants in the KHI continue to be debated among judges and practitioners of Islamic Law in Indonesia. This research method uses library research using a sociology of law approach. The results of the study found two groups of disagreements among scholars regarding post-formulation grants, namely: First, traditional groups that reject grant terms because they contradict the nash and the opinions of the fuqaha'. The ijtihad method used is the intiqo’i ijtihad method. Second, modernist groups that have a harmonized pattern by finding a middle way between class jurisprudence and applicable regulations and considering customs in Indonesia. The ijtihad method used is a merger of selective ijtihad (Ijtihad intiqo'i) with creative ijtihad (insya'i).
PENINGKATAN PEMAHAMAN SANTRI DI PONDOK PESANTREN MUSTHAFAWIYYAH PURBA BARU TERKAIT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA Muhammad Fadhlan Is; Khairul Bahri Nst
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 4 (2023): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v6i4.1466-1474

Abstract

 Pengabdian ini dilatar belakangi  dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang hakim Pengadilan Agama Panyabungan yang menjelaskan bahwa perkara permohonan yang paling banyak masuk di Pengadilan Agama di luar perceraian adalah perkara permohonan dispensasi usia nikah, menurutnya pasca adanya revisi undang-undang batas umur calon mempelai wanita yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun untuk permohonan dispensasi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2020 terdaat 49 kasus, sedanggkan tahun 2021 dari tanggal 6 Januari sampai tanggal 27 September 2021 telah masuk perkara sebanyak 55 kasus, hal ini tidak menutup kemungkinan sampai akhir tahun 2021 bisa lebih 60 kasus permohonan dispensasi nikah di PA Panyabungan.(Abdul Aziz, Wawancara, 2 September 2021).Asumsi penulis menduga meningkatnya permohonan dispensasi nikah diantara sebabnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan perkawinan yang berlaku di Indonesia.  Adapun Alasan memilih lokasi Pengabdian ini di Pondok Pesantren Mushtafawiyah dikarenakan santri sebagai harapan masyarakat dalam memberikan perubahan pemahaman keagamaan di masa depan.  Namun saat ini pembelajaran fikih perkawinan di Pesantren Musthafawiyah sebagai pesantren terbesar di daerah Tabagsel yang mana pembelajaran fikih yang di laksanakan masih bercorak fikih sentris akibatnya banyak santri tidak tau atau kurang paham dengan peraturan Perkawinan di Indonesia. Dengan pelaksanaan pengabdian ini diharapkan adalah (1) meningkatkan pemahaman santri terkait Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, (2) memberikan pemahaman bagaimana mengharmonisasikan Fikih Munakahat yang dipelajari di Pesantren dengan  aturan perkawinan di Indonesia, 4) memperkenalkan prodi Hukum Keluarga Islam kepada masyarakat khususnya kepada santri Pondok Pesantren Mushtafawiyah Purba Baru. Beberapa metode yang tim PKM gunakan adalah membagikan pre-test dan Postes di awal dan diakhir sosialisasi . Dalam kegiatan sosialisasi dilaksanakan presentasi sebanyak 3 sesi dengan berbeda-beda tema dan pemateri dan juga menyediakan waktu untuk berdialog dan Tanya jawab  yang terkait dengan tema pengabdian. Objek Pengabdian adalah santri Putra kelas 7 dengan jumlah 35 Orang dan Putri 35 Orang. Kegiatan yang dilaksanakan ini mendapat sambutan baik, terbukti dengan keaktifan peserta mengikuti sosialisasi dengan tidak meninggalkan tempat sebelum waktu pelatihan berakhir. melihat hasil Pre-tes dan Postes baik dalam bentuk grafik dan persenan terlihat jelas adanya peningkatan kemampuan santri Pondok Pesantren Mushtafawiyah dalam memahami Undang-undang Perkawinan  di Indonesia, dari 20 soal yang dibagikan kepada 60 santri putra dan putrid  terlihat adanya kenaikan jawaaban yang benar daro jawaban pretes sebelum kegiatan sosialisasi dilakukan dengan kenaikan 62 %. Dalam Pengabdian ini telihat peserta mendapatkan kemampuan tambahan yaitu bagaimana mencari titik temu antara Undang-undang Perkawinan yang berlaku dengan fikih Munakahat yang dipelajari di  Pondok Pesantren dan kedepannya santri yang saat ini berusia pra-nikah dapat mengamalkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat sekitarnya apabila mereka kelak terjun ke masyarakat.
Legal Status of a Wife Leaving Her Husband and Vice Versa in Contextual Fiqh Studies: A Pre-Divorce Analysis Haddad Ulum Harahap; Muhammad Fadhlan Is; Amrar Mahfuzh Faza; Muhamad Hasan Sebyar
Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan Vol 12, No 1 (2025): April
Publisher : Faculty of Sharia (Islamic Law) at Fatmawati Sukarno State Islamic University Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v12i1.7158

Abstract

The issue of a wife leaving her husband or vice versa before an official divorce is a critical topic in Islamic jurisprudence (fiqh), raising legal, ethical, and social concerns. This study examines the legal status of such separations through the lens of various schools of thought (madhhab), analyzing spousal rights and obligations in pre-divorce contexts. Employing a qualitative method, it draws from primary Islamic legal sources, as well as contemporary statutory frameworks in Muslim-majority countries. Findings reveal that Islamic law distinguishes between justified and unjustified separation. A wife who separates without valid reason may be deemed nusyuz, which affects her right to nafaqah (maintenance), while a husband remains responsible for financial obligations until the divorce is finalized. Conversely, if separation is due to harm, negligence, or abuse, mechanisms such as fasakh (annulment) or khulu' (divorce initiated by the wife) may be pursued under Islamic principles. These doctrines aim to protect the rights of both parties and prevent injustice in marital relationships. From the perspective of civil law, legal separation is not explicitly codified, but courts may provide temporary arrangements through mediation and judicial orders. Customary law often manages informal separations through community mediation and traditional consensus. In Indonesia, religious courts (peradilan agama) handle pre-divorce separations as part of divorce proceedings, emphasizing mediation and evaluating interim living arrangements, financial duties, and child custody. Beyond legal analysis, the study highlights broader social consequences: women and children are often left vulnerable during informal separations, while unresolved conflicts can fragment social harmony
Co-Authors Faza, Amrar Mahfuzh Haddad Ulum Harahap Khairul Bahri Nst Muhamad Hasan Sebyar