Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-goverment sistem pelayanan hak tanggungan secara elektronik dan menganalisis upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelayanan Hak Tanggungan secara elektronik di Kantor Pertanahan Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber informasi data penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Penetapan responden atas dasar prosedur purposif, yaitu penentuan kelompok peserta sesuai dengan kriteria masalah penelitian. Responden penelitian bersumber dari bank mandiri lima orang, notaris sebelas orang, masyarakat dua belas, dan kantor pertanahan kota Makassar empat orang. Instrumen penelitian berupa kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalis dengan melibatkan transkrip wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi, kemudian membaca keseluruhan data dengan membangun general sence atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan secara keseluruhan, kemudian memulai dengan coding semua data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) antara sistem pelayanan hak tanggungan secara elektronik lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efektif hak tanggungan dapat berjalan dengan memanfaatkan jaringan internet jika dibandingakan pendaftran hak tanggungan secara manual, seperti layanan antara pemohon dengan petugas loket dan fisik berkas nggunakan jangka waktu yang cukup lama, (2) pelaksanaan pelayanan hak tanggungan secara elektronik masih sering terkendala atau gangguan koneksitas jaringan internet pada saat melakukan penginputan data pendaftaran hak tanggungan masyarakat, notaris, bank, dan kantot pertahanan kota Makassar, dan (3) pihak badan pertanahan nasional kota Makassar berupaya untuk mengatasi hambatan dengan cara meningkatkan kualitas jaringan internet dan sumber daya manusia yang profesional.