Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual-Beli Yang Dibuat Melalui Media Elektronik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Imelda Yosina Lopo; Agustinus Hedewata; Helsina Fransiska Pello
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 5 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v3i5.602

Abstract

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku Ketiga, perjanjian jual-beli yang dibuat melalui media elektronik dapat dianggap sah dan mengikat apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif, pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah kekuatan mengikat dalam Perjanjian Jual-beli yang dibuat melalui media elektronik berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? (2) Apakah kendala yang dihadapi sehingga salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual-beli melalui media elektronik berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah perundang-undangan. Teknik pegumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel dan lain-lainnya. Hasil penelitian ini menunjuKan bahwa: (1) Kekuatan mengikat dalam perjanjian jual-beli yang dibuat melalui media elektronik ditentukan dari kesepakatan kedua belah pihak terhadap syarat-syarat dalam perjanjian tersebut, Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi. Hal ini kelak apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan atau sengketa (wanprestasi) maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang sudah disepakati. (2) Kendala terbesar dalam sistem perjanjian e-commerce adalah tanpa adanya tatap muka secara langsung, maka wanprestasi ini akan sangat mudah terjadi meskipun pada awalnya terdapat kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Murabahah ntara Nasabah dan Pihak Koperasi Baitul Maal Wa Tamwil Syariah Berdaya Kota Kupang Muhammad Hafiyyan AL- Ghazali Saleh; Siti Ramlah Usman; Helsina Fransiska Pello
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol 2 No 1 (2024): Januari : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jaksa.v2i1.1441

Abstract

Murabahah is one of the fund distribution products that is quite popular with BMT customers because of its profitable characteristics, easy to implement, and with a light risk factor to be taken into account in the application. The purpose of this writing is to find out the implementation of the murabahah financing agreement between the customer and the Baitul Maal Wa Tamwil Cooperative (BMT) Syariah Berdaya Kupang City, The benefits of this research are theoretical, namely as a reference material and contribution to the thinking of knowledge for academics for further research, Practical benefits, which are useful as a form of contribution of thought and input for interested parties, especially for students of the Faculty of Law, This research method is empirical research. that in the implementation of murabahah financing there are three stages, namely the applicant has fulfilled the requirements as an applicant, then the financing department will collect several files that have been submitted by the customer for handling by the survey team, after all are complete, an analysis will be carried out in the field or against prospective customers who conduct murabahah financing. With this murabaha financing can be used for capital increase where the contract is very efficient and easy to apply to customers.
Faktor Penyebab dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan: (Studi Kasus: Kampung Ulayat Mbehal Menjerite, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat) Dionisius Hadimarino Ramli; Orpa J. Nobatonis; Helsina Fransiska Pello
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 4 (2024): Desember: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i4.4441

Abstract

The purpose of this research is to analyze the causal factors and mechanisms for resolving inherited land disputes. The type of research in this study is empirical legal research with data collection through observation, interviews. The results of this research are the factors causing inheritance land disputes in Kampung Ulayat, Mbehal Menjerite, Boleng District, West Manggarai Regency are the Uncertainty of Land Certification Uncertainty regarding land ownership in this area is caused by the lack of legal land registration at the National Land Agency (BPN). This is contrary to the provisions in the Basic Agrarian Law (UUPA) Without a valid certificate, ownership rights become weak and vulnerable to disputes and also the unilateral sale of land without the consent of all heirs potentially violates their rights. The mechanism for resolving inherited land disputes in the indigenous community of Kampung Ulayat, Mbehal Menjerite, Boleng District, West Manggarai Regency is mediation, which is an important first step in resolving land disputes. Indonesian civil law encourages dispute resolution through mediation to avoid prolonged conflict. However, the results of mediation sometimes do not satisfy all parties and in court heirs who feel aggrieved can file a lawsuit to claim their rights.
Analisis Yuridis Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN.Soe tentang Wanprestasi Surat Pengakuan Hutang pada BRI Cabang So’e Theresiana Resti Elu; Helsina Fransiska Pello; Petornius Damat
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 4 (2026): Oktober - Desember
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i4.2990

Abstract

Bank menyalurkan kredit dengan harapan debitur mengembalikannya sesuai perjanjian, tetapi debitur dapat saja lalai. Hal itu terjadi antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang So’e dan seorang debitur yang menerima kredit Rp150.000.000,00 berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor B.48/4731/10/2017. Debitur menunggak hingga kewajibannya mencapai Rp157.093.507,00 dan tetap tidak membayar setelah menerima tiga surat peringatan. Bank lalu menggugat melalui acara gugatan sederhana, dan perkara itu diputus dengan Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN.Soe. Artikel ini menguji dua hal. Pertama, apakah putusan tersebut sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdata tentang keadaan lalai. Kedua, bagaimana hakim mempertimbangkan pemberian hak kepada bank untuk menjual objek jaminan, baik di bawah tangan maupun melalui lelang umum, dalam kaitannya dengan Pasal 1243 KUHPerdata. Penelitian ini memakai metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan debitur sebagai pihak yang wanprestasi sudah sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdata, sebab kewajiban tetap tidak dipenuhi walaupun debitur telah diperingatkan tiga kali. Kelemahannya, hakim tidak menegaskan sejak kapan debitur dianggap lalai. Pasal 1243 KUHPerdata tepat dipakai untuk menjelaskan akibat wanprestasi, tetapi pasal itu tidak mengatur tata cara penjualan objek jaminan. Penjualan tersebut perlu bertumpu pada ketentuan Hak Tanggungan. Karena itu, hakim seharusnya menguraikan status hukum objek jaminan dan prosedur penjualannya agar hak kreditur dan debitur sama-sama terlindungi.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Desa Wolotopo Kecamatan Ndona Kabupaten Ende Fatirah Fitrah Zein; Darius Mauritsius; Helsina Fransiska Pello
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 4 (2026): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i4.8674

Abstract

The legal protection of indigenous peoples’ rights in the utilization of natural resources remains an important issue in Indonesia, particularly in relation to the existence of customary land (ulayat land). This study aims to analyze the forms of legal protection for indigenous communities in the utilization of natural resources and identify the obstacles faced by the indigenous community of Wolotopo Village, Ndona District, Ende Regency. The research employs an empirical juridical method by examining the implementation of legal norms in society through field research and literature study. Data were obtained through interviews with the village head, customary leaders (Mosalaki), and community figures, as well as through the analysis of relevant legal documents and regulations. The results show that legal protection for indigenous peoples in Wolotopo Village is implemented through preventive and repressive legal protection. Preventive protection is reflected in the preservation of ulayat land as communal property and the prevention of individual ownership claims. Meanwhile, repressive protection is implemented through the settlement of customary land disputes through formal legal mechanisms, including court decisions affirming the communal status of the land. However, the implementation of legal protection still faces internal obstacles such as limited legal awareness and differing community perspectives regarding land management, as well as external obstacles including limited government assistance and legal socialization. Therefore, stronger synergy between the government and customary institutions is required to strengthen legal protection and ensure the sustainable utilization of natural resources by indigenous communities.
Pelaksanaan Perjanjian Kredit Angsuran Sistem fidusia (Kreasi) dengan Jaminan Fidusia pada PT. Pegadaian Larantuka Kabupaten Flores Timur Ayu Wulandari; Siti Ramlah Usman; Helsina Fransiska Pello
Pemuliaan Keadilan Vol. 1 No. 4 (2024): October : Pemuliaan Keadilan
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/pk.v1i4.219

Abstract

Installment Credit with Fiduciary System at Pegadaian (Pawnshop) is quite popular among the public, especially for small and medium enterprises, as it provides easy and fast financing services. The purpose of this study is to understand the implementation of the Fiduciary System Installment Credit Agreement at PT. Pegadaian Larantuka. The theoretical benefit of this research is to provide information for the development of legal knowledge, particularly in the field of civil law regarding Fiduciary System Installment Credit at pawnshops, while the practical benefit is to contribute ideas and suggestions for relevant stakeholders, especially customers. The research method used is empirical research. The data used in this study are based on the relevance of the data sources, which include primary, secondary, and tertiary data. The results of the study indicate that the implementation of the fiduciary system installment credit agreement at PT. Pegadaian Larantuka is offered to individuals who have been running a business for at least one year. The process starts with the prospective customer applying for credit, followed by Pegadaian analyzing the applicant's profile. The prospective customer then completes the necessary requirements and signs an agreement form, binding both parties to a specific object. The factors hindering the proper implementation of the KREASI agreement are typically caused by the customer or debtor's default, which may result from financial issues, negligence, economic conditions, or other unforeseen circumstances.