Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Sosialisasi Akta Kelahiran Anak di Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Hasnah Aziz; Putri Hafidati; Ferry Zulfian
Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/btjpm.v5i2.6926

Abstract

Pada saat ini, masih terdapat anak yang tidak memiliki akta kelahiran. Permasalahan yang terjadi, yaitu terdapat kendala yang ditimbulkan atas pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam memperoleh akta kelahiran yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan anak. Tujuan dari kegiatan pengab­dian ini, yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2022 bertempat di Kantor Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang. Sasaran kegiatan ini ialah masyarakat kecamatan Kosambi. Adapun peserta kegiatan berjumlah 50 peserta. Metode pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini menggunakan pendekatan ceramah dengan proses pemahaman teori kemudian dilakukan sesi diskusi dan sumbang saran. Tahapan kegiatan sosialisasi dilak­sanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang didesiminasikan ke dalam materi. Hasil dari kegiatan sosialisasi ini, yaitu terciptanya role model masyarakat yang tertib adminis­trasi. Dengan diselenggarakannya sosialisasi ini, terbentuknya kesadaran masya­rakat ten­tang pentingnya akta kelahiran juga terciptanya kolaborasi pentahelix.At this time, there are still children who do not have birth certificates. The problem that occurs is that there are obstacles that result in the regulation and implementation of legal protection for children in obtaining birth certificates that are not based on child protection principles. The purpose of this service activity is to provide knowledge to the public about the importance of birth certificates. This activity was carried out on August 31, 2022, at the Kosambi District Office, Tangerang Regency. The target of this activity is the Kosambi sub-district community. The activity participants totaled 50. The method of implementing this socialization activity uses a lecture approach with a process of understanding theory and then conducting discussion sessions and brain­storming. The stages of socialization activities are carried out based on the results of the needs analysis, which are disseminated in the material. The result of this socialization activity is the creation of a role model for an orderly administrative society. By holding this socialization, the formation of public awareness about the importance of birth certificates also created the pentahelix collaboration.
Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Pekerja dalam Hubungan Kerja dan Lingkungan Kerja yang Adil dan Aman: Analisis Kesenjangan Normatif-Empiris di Site Matarape, Kabupaten Morowali Anton Widyanto; Hasnah Aziz
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2026): May : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (ACCEPTED)
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v4i2.1169

Abstract

Industri pertambangan nikel di Morowali berkembang pesat seiring kebijakan hilirisasi, tetapi percepatan tersebut belum selalu diikuti oleh perlindungan hukum pekerja yang memadai, terutama pada perusahaan kontraktor/mitra kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis aturan dan perjanjian kerja, penerapan hak pekerja dalam lingkungan kerja yang adil dan aman, bentuk pelanggaran norma ketenagakerjaan, serta kendala dan upaya penguatan perlindungan hukum pekerja di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Nusajaya Persadatama Mandiri Site Matarape, Kabupaten Morowali. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan dukungan pendekatan normatif dan bersifat deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, lalu dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum pekerja belum terlaksana secara merata. Pada tingkat Pemegang IUP (owner), kepatuhan terhadap kontrak kerja, jaminan sosial, fasilitas kerja, dan sistem keselamatan sudah baik (compliance). Namun, pada tingkat perusahaan mitra kerja masih ditemukan kontrak tidak tertulis, PKWT berulang, pengupahan all in, persoalan lembur, keterlambatan atau tidak dibayarkannya kompensasi PKWT, ketidaktransparanan BPJS, dan lemahnya pengawasan eksternal dari Pengawas Tenaga Kerja Disnaker . Disimpulkan bahwa persoalan utama bukan ketiadaan norma, melainkan lemahnya implementasi, pembinaan, dan pengawasan, sehingga diperlukan pembenahan tata kelola hubungan kerja, penguatan pengawasan negara, peningkatan literasi hukum pekerja, serta pembentukan mekanisme pengaduan yang aman, efektif, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua pihak.