Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Madani: Multidisciplinary Scientific Journal
Mukhammad Azrial
Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Sejarah Pengakuan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Totok Budiantoro; Mukhammad Azrial; Maulana Akmal; Haniyah Haniyah
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 4 (2023): Mei
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendataan yang dialami para penghayat aliran kepercayaan menjadi acuan penting di mohonkan pengujian undang-undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 61 ayat (1) dan (2) serta dalam pasal 64 ayat (1) dan (5). Rumusan masalah pada jurnal ini ialah apa saja pokok permohonan. Pemohon relevan pemenuhan haknya sebagai warga negara di putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PPU-XIV/2016. Dalam pertimbangan mahkamah konstitusi dalam pengajuan permohonan tersebut dengan tujuan menguraikan persoalan dengan kaitan pemenuhan hak perdata seorang warga negara dijelaskan pada putusan nomor No.97/PPU-XIV/2016 oleh pemohon, serta mendeskripsikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pokok-pokok putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PPU-XIV/2016. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan fakta serta kasus alasan permohonan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PPU-XIV/2016 hak perdata sebagai warga negara antaranya tidak terbitkan surat kepemilikan tanah, akta nikah, akta kelahiran serta KK, KTP-el yang tidak valid serta pembatasan hak konstitusional untuk mengakses lapangan kerja sesuai dengan ranah konstitusi. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi ini secara tidak langsung ekstensi penghayat kepercaya diakui oleh Negara.
Co-Authors Haniyah Haniyah Maulana Akmal Totok Budiantoro