Fitria Agustin
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Serang Raya

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Penyuluhan dan Pendampingan Hukum Terkait Kekerasan terhadap Perempuan di MAN 1 Cikeusal Kabupaten Serang Fitria Agustin; Marthalena Marthalena; Rethorika Berthanila; Rahmi Mulyasih; Endang Tri Santi
BANTENESE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 5 No. 1 (2023): Bantenese : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Pusat Studi Sosial dan Pengabdian Masyarakat Fisipkum Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ps2pm.v5i1.6581

Abstract

Kekerasan terhadap perempuan masih selalu ramai diperbincangkan. Karena memang catatan-catatan di berbagai media tentang perempuan sebagai korban kekerasan masih tinggi. Di sekitar kita kadang tak asing lagi terdengar tentang berbagai kasus yang terjadi. Data dari Komnas Perempuan, begitu pun berbagai Lembaga Komunitas terkait menyatakan memang masih ada kasus kekerasaan yang dialami perempuan. Data mengenai korban kekerasan terhadap perempuan tidak berarti bahwa negara telah merekap dan menangani semua. Pada kenyataannyapun, perempuan korban kekerasan belum banyak yang berani berbicara. Diamnya korban pun menimbulkan masalah lain terkait sulitnya menjerat pelaku tindak kekerasan. Itulah mengapa dibutuhkan penanganan khusus mengingat kasus kekerasan yang dialami perempuan memiliki sensitifitas tinggi. Pendampingan untuk korban kekerasan ini menjadi salah satu anjuran yang dihantarkan dan tentu diharapkan menjadi salah satu solusi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena permasalahan di atas, pentingnya dilakukan penyuluhan serta pendampingan terhadap perempuan untuk meminimalkan kekerasan terhadap perempuan. Kegiatan penyuluhan dan pendampingan ini dilaksanakan di MAN 1 Cieukesal Kabupaten Serang Banten di mana peserta dalam kegiatan ini adalah siswa siswi kelas 12 dengan metode penarik bahan dan pendampingan. Hasil pengabdian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada siswa-siswi terkait dengan hal-hal apa saja yang dianggap kekerasan serta apa yang harus dilakukan jika terjadi tindakan kekerasan di lingkungan sekitar mereka
PERAN PREVENTIF KUA (KANTOR URUSAN AGAMA) DALAM PEMBINAAN HUKUM PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR KONFLIK WARIS KELUARGA: ANALISIS YURIDIS-NORMATIF Azka Amatillah; Fitria Agustin
Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Vol. 2 No. 4 (2026): Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah (April 2026)
Publisher : PT. Saha Kreasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64788/ar-rasyid.v2i4.331

Abstract

This study investigates the preventive role of the Office of Religious Affairs (KUA) in administering marriage law to reduce inheritance disputes within families through a juridical-normative approach. The KUA's legal basis, as outlined in PMA No. 34 of 2016 and the Compilation of Islamic Law (KHI), makes it a source of legal certainty. A marriage certificate serves as the initial step in obtaining legal status as an heir, while marriage guidance and legal counseling contribute to avoiding confusion regarding joint property and denial of inheritance rights. The importance of this management is evident in the increasing number of inheritance cases in the Religious Courts (15-20% annually due to unregistered unregistered marriages or polygamy), and from the perspective of the maqasid sharia (hifz al-nasl, hifz al-mal), which can reduce disputes through early education. The conclusion emphasizes the KUA's new role as a preventive guide to foster legal awareness within families.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK DALAM PERKAWINAN DAN PEMBAGIAN WARISAN DI INDONESIA Pradipta Mulya Pratama; Fitria Agustin
Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Vol. 2 No. 4 (2026): Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah (April 2026)
Publisher : PT. Saha Kreasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64788/ar-rasyid.v2i4.332

Abstract

Children are vulnerable legal subjects in the dynamics of family law in Indonesia. This article analyzes legal protection of children's rights, particularly in marriage (including early and unregistered marriages) and the status of children in inheritance distribution according to positive law and Islamic law. Using normative juridical research methods, this study concludes that although regulations such as the Child Protection Law and the Marriage Law have provided a basic framework, their implementation still faces obstacles in synchronizing regulations, particularly regarding the status of illegitimate children and the inheritance rights of children from unregistered marriages.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA PASCA PUTUSNYA PERKAWINAN: ANALISIS YURIDIS NORMATIF Jauharoh; Fitria Agustin
Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Vol. 2 No. 4 (2026): Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah (April 2026)
Publisher : PT. Saha Kreasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64788/ar-rasyid.v2i4.333

Abstract

This study aims to analyze the legal protection of heirs in disputes over marital joint property following the dissolution of marriage from the perspective of positive law in Indonesia. A common issue arising in practice is the lack of clarity in distinguishing between joint property and inherited assets, which often triggers conflicts between the surviving spouse and other heirs. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by primary and secondary legal materials. The results indicate that, normatively, the regulation of joint property and inheritance has been clearly stipulated in legislation. However, in practice, there remains a gap between legal norms and their implementation, caused by differences in interpretation, lack of proof of ownership, and low public legal awareness. This condition results in the suboptimal legal protection of heirs. This study emphasizes that the effectiveness of legal protection depends not only on the existence of regulations but also on the understanding and application of the law by society and law enforcement officials. Therefore, it is necessary to strengthen legal implementation, improve public legal literacy, and optimize dispute resolution mechanisms to achieve legal certainty and justice.