<![CDATA[PT. Pegadaian merupakan merupakan alternatif terbaik bagi masyarakat yang rata-rata memiliki tingkat ekonomi yang lemah untuk dimintai kredit dengan barang jaminan tertentu. Seperti halnya emas, tv, motor dan lain sebagainya. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang untuk suatu kepercayaan dari yang berpiutang, maka yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya dengan berbagai produk pegadaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum penerapan sistem pembayaran dan bunga terhadap objek gadai, untuk mengetahui bagaimana penerapan penerapan sistem pembayaran dan bunga terhadap objek gadai dipegadaian, untuk mengetahui bagaimana kendala dalam penerapan sistem pembayaran dan bunga terhadap objek gadai dipegadaian. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang diambil dari dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan penelitian didapati bahwa dalarn menjalankan usahanya pegadaian berpedoman pada Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, KUHPerdata, Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 Tentang PT Pegadaian, Keputusan Direksi PT Pegadaian No. 203/ VL. 3.00. 223/ 2003 Tentang Perubahan Nama Layanan Kredit Usaha Mikro Pegadaian (KUM) menjadi Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian, Keputusan Direksi PT Pegadaian N0. 106/ US. 2.00/ 2004 Tentang Buku Pedoman Operasional Kredit (POK). Dalam melaksanakan Penerapan Sistem Pembayaran Dan Bunga Terhadap Objek Gadai Pegadaian Cabang Krakatau Medan mengalami beberapa kendala keterbatasan SDM Penaksir Jaminan, persaingan dengan Lembaga Keuangan lain, dan kurangnya publikasi dan sosialisasi.]]>
