<![CDATA[Penyediaan fasilitas ruang berhubungan intim antara narapidana dengan pasangan sahnya merupakan hak asasi yang harus dipenuhi, karena yang hilang dari seorang narapidana adalah hak kemerdekaannya saja. Sedangkan hak-hak lainnya seperti kebutuhan biologis harus tetap dipenuhi. Namun, sepertinya penyediaan fasilitas khusus bagi para narapidana ini sulit diwujudkan dalam sebuah kebijakan, sebab secara faktual penjara di Indonesia saat ini masi berkutat dengan berbagai permasalahan klasik seperti kelebihan kapasitas dan terbatasnya dana pemenuhan kebutuhan sehari-hari narapidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemenuhan hak biologis bagi narapidana yang sudah terikat perkawinan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan dan untuk mengetahui proses pelaksanaan pemenuhan hak biologis bagi narapidana yang sudah terikat perkawinan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan serta untuk mengetahui kendala dan upaya dalam pemenuhan hak biologisnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka didapati bahwa perundang-undangan sangat diperlukan dalam pengatur tentang pemenuhan hak biologis bagi narapidana, namun sampai sekarang belum ada pengaturan khusus mengenai hubungan seksual di dalam lapas. Dalam pelaksaan pemenuhan hak biologis ada kendala dan upaya. Adapun juga upaya dari narapidana berupa fokus dalam remisi atau pembebasan, masturbasi, mendapatkan semangat dari keluarga dan melakukan perjumpaan atau kunjungan.]]>
