Mia Rosmiawati
Universitas jember, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penerapan Sistem Civic Virtue sebagai Langkah Optimalisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam Pembentukan Produk Hukum di Desa Adat Susandi Decapriu Putra Pamungkas; Hanny Hilmia Fairuza; Risqiana Risqiana; Rena Rena; Mia Rosmiawati
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 4 No 1 (2023): May 2023
Publisher : Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/idj.v4i1.39091

Abstract

Penerapan civic virtue di desa adat dapat dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan budaya yang telah diwarisi oleh leluhur. Transformasi birokrasi dalam pembangunan daerah khususnya desa adat di Indonesia mayoritas menerapkan pola musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Dalam menerapkan pola musrenbang di desa adat diwajibkan memuat prinsip yang tergambar melalui indikator yang mempengaruhi peningkatan pembangunan. Hal ini bertujuan sebagaimana tujuan daripada pola berkelanjutan dari Sustainable Development Goals 2030 (SDGs 30). Dengan ini menggambarkan pola penerapan sistem di Desa Adat melalui musrenbang sangatlah efektif sebagaimana sejalan dengan tujuan dan karakteristik pola wilayah tersebut. Namun, objektivitas penerapan civic virtue di desa adat dapat menjadi hal yang kompleks dan sulit dinilai secara universal. Sebagian besar desa adat adalah masyarakat yang sangat tertutup dan memegang teguh nilai-nilai dan tradisi mereka. Pada akhirnya, penilaian terhadap penerapan civic virtue di desa adat harus dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan sejarah yang melatarbelakangi keberadaan desa adat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melalui kajian kepustakaan seperti jurnal-jurnal, artikel ilmiah, dan literatur hukum ilmiah lainnya. Data yang digunakan diperoleh melalui data sekunder melalui kajian pustaka dengan bantuan bahan hukum sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif yang mendeskripsikan peristiwa dan problematika dalam penerapan musrenbang melalui civic virtue di desa adat yang mengacu pada hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian didapat penerapan sistem civic virtue yang akan diimplementasikan di desa adat Indonesia dapat terkonsep dengan baik. Kata Kunci: Civic Virtue, Musrenbang, Produk Hukum The application of civic virtue in traditional villages can be considered as a form of respect for customary and cultural values ​​that have been inherited from their ancestors. The transformation of the bureaucracy in regional development, especially traditional villages in Indonesia, applies the majority of development planning deliberations (Musrenbang) patterns. In implementing the musrenbang pattern in traditional villages, it is obligatory to include principles that are illustrated through indicators that affect increased development. This aims as the goal of the sustainable pattern of the 2030 Sustainable Development Goals (SDGs 30). This illustrates that the pattern of implementing the system in Traditional Villages through musrenbang is very effective as it is in line with the objectives and characteristics of the regional pattern. However, the objectivity of implementing civic virtue in traditional villages can be complex and difficult to assess universally. Most of the adat villages are very closed communities and adhere to their values ​​and traditions. In the end, an assessment of the application of civic virtue in a traditional village must be carried out by considering the social, cultural and historical context that lies behind the existence of the traditional village. This study uses normative juridical research methods through literature studies such as journals, scientific articles, and other scientific legal literature. The data used was obtained through secondary data through literature review with the help of secondary and tertiary book materials. The approach used is qualitative which describes events and problems in the implementation of musrenbang through civic virtue in traditional villages which refers to the laws and norms that live in the community itself. Based on the results of the research, it was found that the application of the civic virtue system that would be implemented in Indonesian traditional villages could be well conceptualized. Keywords: Civic Virtue, Musrenbang, Legal Products
Menelisik Efektivitas Konstitusi: Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Anomali Hukum Sitinur Febby Pattimahu; Mega Anjely Adzania Dony Putri; Gede Ngurah Darma Suputra; Dinar Ayu Wardani; Dwinova Rahma Amelia; Mia Rosmiawati
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 3 No. 1 (2023): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j.kk.v3i1.39118

Abstract

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan suatu lembaga independen di Indonesia yang dibentuk dengan tujuan memberantas tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui status quo konstitusi di Indonesia, dan independensi KPK akibat dari berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi No.36/puu-XV/2017. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sebagai lembaga negara independen, KPK terbebas dari pengaruh pihak atau kekuasaan dari manapun pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya, akan tetapi saat ini ditemukan adanya tumpang tindih peraturan yang ada mengenai perubahan kedudukan Lembaga KPK menjadi Lembaga eksekutif di bawah naungan presiden. Hal tersebut berpotensi menimbulkan intervensi dari kekuasaan berbagai pihak. Dengan demikian pemberlakuan putusan MK No.36/puu-XV/2017 yang mengubah kedudukan lembaga KPK tersebut akan mengganggu independensi KPK dalam menjalankan tugasnya, atas perubahan kedudukan tersebut dikhawatirkan tidak akan mandiri dan bebas. Jadi, diperlukan adanya suatu perbaikan mendasar terkait dengan kedudukan lembaga KPK itu sendiri dimana lembaga KPK dijamin akan kebebasan sebagai lembaga independen tanpa adanya intervensi dari badan eksekutif diatasnya.Kata Kunci: Konstitusi; Anomali; KPK; IndependensiThe Corruption Eradication Commission is an independent institution in Indonesia which was formed with the aim of eradicating criminal acts of corruption. Therefore, the aim of this research is to determine the constitutional status quo in Indonesia, and the independence of the Corruption Eradication Commission as a result of the enactment of Constitutional Court decision No.36/puu-XV/2017. In this case, the author uses normative legal research methods and uses a statutory approach. As an independent state institution, the Corruption Eradication Commission is free from the influence of any party or power from anywhere when carrying out its duties and authority, however, currently there are overlapping existing regulations regarding changing the position of the Corruption Eradication Commission Institution to become an executive institution under the auspices of the president. This has the potential to lead to intervention from the powers of various parties. Thus, the implementation of Constitutional Court decision No.36/puu-XV/2017 which changes the position of the KPK institution will disrupt the independence of the Corruption Eradication Committee in carrying out its duties, because of this change in position it is feared that it will not be independent and free. So, there is a need for fundamental improvements related to the position of the KPK institution itself, where the KPK institution is guaranteed freedom as an independent institution without any intervention from the executive body above it.Keywords: Constitution; Anomaly; KPK; Independence