<![CDATA[Hamasah Tsabitah, Tunggul Anshari S. N., Indah Dwi Qurbani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: hamasah.ts@gmail.com Abstrak Amandemen UUD NRI 1945 sebagai salah satu tuntutan reformasi, turut mengubah sistem kelembagaan negara di Indonesia. Dengan ini, banyak dibentuk lembaga nonstruktural disertai timbulnya berbagai permasalahan baru dan belum ada pengaturan secara khusus. Adapun salah satu lembaga nonstruktural yang dibentuk sebagai salah satu tindakan responsif pemerintah atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah Badan Restorasi Gambut dan Mangrove melalui Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Maka, penulis akan mengkaji problematika kedudukan dan perkembangan lembaga nonstruktural pasca-amandemen UUD NRI 1945 serta problematika kedudukan BRGM sebagai lembaga nonstruktural berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan penulis terdiri bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh dari studi pustaka yang akan dianalisis dengan teknik yuridis kualitatif. Dengan ini, banyak problematika kelembaganegaraan pasca-amandemen UUD NRI 1945. Banyaknya lembaga nonstruktural, namun belum ada standar baku yang jelas. Maka dengan kekosongan hukum ini, perlu peraturan khusus untuk mengatur lembaga nonstruktural agar dapat terkendali dan sesuai dengan tujuan bernegara. Adapun terkait kedudukan BRGM dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia adalah sebagai lembaga nonstruktural dengan fungsi eksekutif-administratif. Oleh karena tugas dan fungsi BRGM dinilai sangat vital dalam kehidupan umat manusia, maka timbul urgensi penguatan kedudukan BRGM dengan menetapkannya melalui Undang-Undang karena dinilai sebagai constitusional importance. Kata kunci: Lembaga Nonstruktural, BRGM, Constitusional Importance Abstract Amendments to the 1945 Constitution of Indonesia as one of the reformation demands have contributed to the changing institutionalization of the state in Indonesia. There have also been many non-structural institutions along with new problems arising while no specific regulations are made for the issue. One of the non-structural bodies established as one of the responsive actions of the government to forest and land fire is the Mangrove and Peat Restoration Agency under the Presidential Regulation Number 120 of 2020 concerning Mangrove and Peat Restoration Agency. Departing from this issue, this research aims to investigate the problem regarding the standing and the development of the non-structural agency post-amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the standing of BRGM as a non-structural agency according to the Presidential Regulation Number 120 of 2020 concerning State Administrative System in Indonesia. This research employed a normative-juridical method and statutory and conceptual approaches. The legal materials involve primary, secondary, and tertiary data obtained from library research and analyzed according to qualitative-juridical techniques. The research result reveals that there have been many problems regarding institutionalization following the amendments to the 1945 Constitution, especially the non-structural ones amidst the absence of regulatory standards. Due to this legal loophole, relevant regulation is paramount to ensure that non-structural institutions work according to the state's goals. In terms of the position of BRGM in the state administrative structure in Indonesia, the BRGM serves as a non-structural agency with its executive-administrative functions. Therefore, since the tasks and functions of the BRGM are deemed vital for human life, it is highly necessary to reinforce the position of the BRGM by stipulating the relevant matter in the law since it is seen as of constitutional importance. Keywords: non-structural agency, BRGM, constitutional importance]]>
