Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Khaira Ummah Jurnal Ilmiah Sultan Agung
Aji Sudarmaji, Aji
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
The Power of Evidence of Witness Testimony in the Trial Process of Criminal Molestery Cases Mukhali, Mukhali; Sudarmaji, Aji
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 19, No 4 (2024): December 2024
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jhku.v19i4.19539

Abstract

The purpose of this research is to determine the strength of the evidence of witness testimony in the trial of a criminal act of indecency. To determine the strength of providing legal protection for witnesses in the trial of a criminal act of indecency. The method used by the researcher is normative legal approach & the specifications in this study include descriptive analysis. The sources and types of secondary data were obtained from literature studies. Based on the results of the study, the evidentiary power of witness statements in a trial of a criminal act of indecency depends on several factors, including: conformity with other evidence: The witness's statement must be consistent with other valid evidence. Conformity with the statements of other witnesses: The witness's statement must be consistent with the statements of other witnesses. The witness's reasons for giving a statement: The judge considers the witness's reasons for giving a particular statement. The witness's lifestyle and morality: The judge considers the witness's lifestyle and morality. The witness's obligation to take an oath: The witness is required to take an oath or promise before giving a statement in court. The Power to Provide Legal Protection for Witnesses in Trials of Criminal Acts of Indecency has not been implemented optimally, this is because there are still children's rights that have not been obtained by children who are victims of criminal acts of indecency, namely the right to receive rehabilitation, rehabilitation both psychologically, physically and spiritually, even though this is regulated in the provisions of the Child Criminal Justice System Law, namely in Article 90 paragraph (1) which states that in addition to the rights that have been regulated in the provisions of laws and regulations as referred to in Article 89, Child Victims and Child Witnesses have the right to medical rehabilitation and social rehabilitation efforts, both within and outside the institution. However, this right is not obtained by child victims of criminal acts of indecency. 
LEGAL ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR CHILD VICTIMS OF THE CRIMINAL ACT OF SEXUAL COMMITTED BY CHILDREN (CASE STUDY OF DECISION OF CASE NUMBER: 2/PID.SUS-ANAK/2023/PN. CLP) Setyadi, Kukuh; Sudarmaji, Aji
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 19, No 1 (2024): March 2024
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jhku.v19i1.1861

Abstract

According to the Child Protection Act, children in conflict with the law are children who are 12 years old but under 18 years old who are suspected of committing a crime. The criminal justice system for children is different from the criminal justice system in general, considering that children need protection. The purpose of this research is to determine the legal protection for child victims of the crime of sexual intercourse in Decision Number: 2 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN. Clp and the judge's considerations in sentencing children who commit the crime of sexual intercourse with minors in Decision Number: 2 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Clp. The research approach used in this study is through a normative legal approach using secondary data obtained through literature studies, then data analysis is carried out using qualitative descriptive analysis. Based on the results of this study, Law Number 35 of 2014 has regulated the form of legal protection for children, in the Decision of the Cilacap District Court Number 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp, children as victims do not receive the rights they should receive, such as legal assistance, rehabilitation, and restitution. This shows a discrepancy between legal provisions and their implementation in the field. The Panel of Judges in Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp has imposed a criminal sentence of coaching and job training on Child Perpetrators under the age of 14 in accordance with Article 69 of the SPPA Law, where children who are not yet 14 years old can only be subject to action. The judge's considerations in this decision are based on legal and non-legal considerations.
PERAN KEPOLISIAN SEBAGAI PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR DI WILAYAH POLRES PATI 16 Oktaviani, Zidni Rahma; Sudarmaji, Aji
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 4, No 1 (2025): MARET 2025
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu kejahatan yang banyak terjadi dan membuat resah masyarakat, termasuk di wilayah Polres Pati yang memiliki angka kasus cukup tinggi. Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian memegang peran yang signifikan dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus pencurian motor. Namun, kenyataan di lapangan, penyidik seringkali menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis peran kepolisian sebagai penyidik dalam menangani kasus pencurian motor, mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta bagaimana upaya mengatasinya. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Adapun sumber data yang digunakan ialah data primer, diperoleh melalui wawancara serta data sekunder yang bersumber dari buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, dan sumber literatur lainnya. Data dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan kondisi faktual di lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah dilakukannya penyelidikan dengan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), dilanjutkan penangkapan, penahanan dan penyidikan dengan melakukan proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pemeriksaan terhadap tersangka serta dilakukan penyitaan terhadap barang bukti. Faktor yang menjadi penghambat adalah kendaraan yang dicuri dijual oleh pelaku melalui platform daring atau online kemudian penghapusan akun pembeli langsung dilakukan oleh pelaku atau pihak pembeli setelah transaksi selesai. Hal ini menyulitkan penyidik untuk melacak keberadaan kendaraan tersebut dan mengembalikannya kepada korban. Upaya mengatasinya adalah penyidik menetapkan kendaraan yang hilang sebagai daftar pencarian barang, melanjutkan proses hukum, meningkatkan koordinasi aparat kepolisian dengan platform online. Kata Kunci: Penyidik, Tindak Pidana, Pencurian Motor
OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH PELAKU ANAK (STUDI KASUS POLRESTABES SEMARANG) Rahmawati, Widya Eka; Sudarmaji, Aji
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 4, No 3 (2025): SEPTEMBER 2025
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak merupakan aset strategis bangsa yang harus dilindungi dan dibina demi keberlangsungan negara di masa depan. Namun, perkembangan sosial di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan keterlibatan anak dalam tindak kriminal, termasuk kejahatan kesusilaan seperti pencabulan. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran karena anak tidak hanya menjadi korban, tetapi juga pelaku, yang dapat mengancam masa depan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji optimalisasi peran kepolisian, khususnya Polrestabes Semarang, dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan oleh pelaku anak, serta mengidentifikasi strategi, tantangan, dan solusi yang diterapkan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif, serta mengandalkan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polrestabes Semarang, melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), telah menerapkan pendekatan yang efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Penanganan dilakukan secara profesional dengan menjamin hak-hak anak pelaku maupun korban melalui pendampingan hukum, pemisahan dari tahanan dewasa, serta penyediaan layanan edukatif dan pendekatan preventif. Meski demikian, masih terdapat hambatan seperti minimnya kehadiran anak dalam proses penyidikan, keterbatasan fasilitas, serta kesulitan komunikasi akibat kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, diperlukan solusi berkelanjutan, termasuk peningkatan peran orang tua, perbaikan fasilitas pemeriksaan, dan pelibatan tenaga profesional untuk menciptakan sistem peradilan pidana anak yang lebih adil, adaptif, dan ramah anak. Kata Kunci: anak, tindak pidana, peran kepolisian.
Co-Authors Mukhali, Mukhali Oktaviani, Zidni Rahma Rahmawati, Widya Eka Setyadi, Kukuh