Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL KERTHA WICAKSANA
I GUSTI NGURAH PRAMANA NUGRAHA, I GUSTI NGURAH PRAMANA
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN RUMAH KOS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 24 TAHUN 2013 NUGRAHA, I GUSTI NGURAH PRAMANA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung. Seiring meningkatnya urbanisasi di Kabupaten Badung dalam berbagai macam fasilitas di bidang pariwisata, perdagangan, pendidikan dan fasilitas lainnya, sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan mencari tempat tinggal. Tempat tinggal yang di maksud salah satunya adalah rumah kos dengan sistem sewa dalam waktu bulanan, dengan demikian sehingga perlu adanya kepastian hukum dalam pengelolaan rumah kos dengan memperhatikan nilai-nilai sosial yang terdapat dalam masyarakat. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah (1) Bagaimanakah pengaturan pengelolaan rumah kos menurut Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 24 Tahun 2013? (2) Bagaimanakah prosedur perizinan dalam pengelolaan rumah kos di Kabupaten Badung? Permasalahan yang akan dibahas nantinya akan dikaji berdasarkan sudut pandang normatif, yaitu penelitian yang menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan mengkaji teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pengelolaan Rumah Kos dalam Peraturan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pengaturan usaha pengelolaan rumah kos di Kabupaten Badung diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013. Dalam rangka pengaturan ketentuan dalam usaha pengelolaan rumah kos sesuai dengan konsep negara hukum dan asas otonomi daerah maka ruang lingkup dalam pengaturan pengelolaan rumah kos. Sesuai dengan pengaturan pengelolaan rumah kos yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 bahwa setiap pengelola rumah kos wajib memiliki izin, sehingga izin dikatakan sebagai dasar dalam pengaturan suatu usaha. Prosedur perizinan dalam pengelolaan rumah kos belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Rumah Kos. Kewenangan dalam izin pengelola rumah kos diberikan oleh Bupati sedangkan penerbitan izin tersebut di lakukan oleh Kepala BPPT. Prosedur perizinan pengelolaan rumah kos harus disesuaikan dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah dijelaskan dalam ketentuan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Kata Kunci: Pengelolaan Rumah Kos, Ijin, Prosedur
TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN RUMAH KOS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 24 TAHUN 2013 NUGRAHA, I GUSTI NGURAH PRAMANA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Home is one of the basic human needs that serves as a refuge. Along with the increasing urbanization in Badung regency in various kinds of facilities in the field of tourism, trade, education and other facilities, so it becomes an attraction for the people to come and find a place to live. Residence in one of the intention is a boarding house with rental system in monthly time, thus, so the need for legal certainty in the management of boarding house by taking into account the social values contained in the community. The formulation of the issues raised are (1) How is the management of boarding house according to Regional Regulation of Badung Regency Number 24 Year 2013? (2) How is the licensing procedure in the management of boarding house in Badung regency? Problems that will be discussed will be studied based on normative point of view, that is research which describes the problems that exist, to further discussed by studying legal theories then linked with legislation related to the Management of House Kos in Local Regulation. The result of the research shows that business management arrangement of boarding house in Badung regency is regulated in Local Regulation Number 24 Year 2013. In order to regulate the provision in the business of boarding house in accordance with the concept of law state and regional autonomy principle, the scope in the management of boarding house. In accordance with the management of the boarding house described in the Regional Regulation No. 24 of 2013 that every manager of boarding house must have a permit, so the permit is said to be the basis in arranging a business. The licensing procedures in the management of boarding houses have not been regulated in Regional Regulation No. 24 of 2013 on the Management of Board Houses. The authority in the permit of the boardinghouse manager is given by the Bupati while the issuance of the permit is done by the Head of BPPT. Procedure of home board management permit must be adjusted with SOP (Standard Operational Procedure) which has been described in the provision of Regulation of Regent Number 35 Year 2013 concerning Standard Operating Procedure of Integrated Licensing Service Agency. Keywords: Home Management, Permits, Procedures
Co-Authors