Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
I Nyoman Prabu Buana Rumiartha
Udayana University
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penafsiran Otoritatif dan Hermeneutika Yuridis Pada Frasa Repertorium Kewajiban Notaris I Nyoman Prabu Buana Rumiartha
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v9i1.332

Abstract

Terkait kewenangan serta hak dan kewajiban notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Pasal 16 ayat (1) huruf k pada UU No. 2 Tahun 2014 yang menyatakan dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: “mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan”, pada frasa repertorium belum meberikan suatu kejelasan arti sehingga berdampak pada ketidakjelasan pada pembaca aturan tersebut secara umum. Walaupun notaris mengetahui maksud dari arti repertorium tersebut, namun untuk masyarakat atau pengguna jasa notaris yang awam akan arti repertorium tersebut tentu tidak paham, selain itu Pasal 16 ayat (1) huruf k sangat identik dengan daftar wasiat yang tentunya perlunya suatu kejelasan maksud dari repertorium tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian artikel ilmiah ini yaitu penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam BAB Penjelasan UU No. 2 Tahun 2014 pada Pasal 16 ayat (1) huruf k yang isi nya menyatakan “Pencatatan dalam repertorium dilakukan pada hari pengiriman, hal ini penting untuk membuktikan bahwa kewajiban Notaris sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g telah dilaksanakan”. Dari BAB Penjelasan tersebut setelah ditelusuri tidak juga memberikan suatu penjelasan arti dari repertorium, yang artinya tidak menjelaskan apa yang dimaksud dari repertorium. Maka diperlukannya penafsiran otoritatif dan hermeneutika yuridis pada frasa repertorium kewajiban notaris.
Metode Rule Identification Urgency Solution (RIUS) dalam Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah I Nyoman Prabu Buana Rumiartha; Ni Luh Gede Astariyani; Ni Kadek Ari Sukma Wedayanti; Kadek Angelina Yasana Putri
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 17 No 2 (2023): Edisi Juli
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2023.V17.183-196

Abstract

The purpose of this research was conducted to offer a new method in the preparation of academic texts on laws and regulations. Academic Manuscripts contain the results of research regarding the contents of the content or proposals submitted to be regulated in a provision of statutory regulations and or regional regulations. Provisions related to the preparation of academic manuscripts have been regulated in laws and regulations, but a special method is needed in preparing academic manuscripts so that they are in accordance with the needs of the community. In this study using normative legal research methods. The findings in this study are that there is a novelty method that can be used in the preparation of academic manuscripts, namely the Rule Identification Urgency Solution (RIUS). With the RIUS method, an academic text can be used as a basis or basis for argumentation in the formation of laws and regulations or regional regulations. In conclusion, the RIUS method is a method that can analyze the rule of law, identify problems, the urgency of why these regulations are needed, and the solutions that can be provided. The RIUS method was first applied by researchers in preparing academic texts for regional regulations in the Badung Regency Government and Jembrana Regency Government, in this case researchers as experts in preparing academic manuscripts. Suggestions that can be given are that in the preparation of academic papers it is best to focus on analyzing what problems occur in society so that a regulation is needed.
Co-Authors Kadek Angelina Yasana Putri Ni Kadek Ari Sukma Wedayanti Ni Luh Gede Astariyani