Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Tri Widodo W Utomo
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Analisis Masalah dan Implementasi Kebijakan Perkoperasian dan Usaha Kecil Menurut Pendekatan Institutional Arrangements Tri Widodo W Utomo
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 3, No 1 (1998)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v3i1.652

Abstract

Posisi pengusaha kecil menengah dan koperasi dalam kehidupan ekonomi nasional menempati peran yang sangat strategis, sehingga perlu dibina secara baik dan berkesinambungan. Pembinaan harus dilakukan pada setiap tingkatan, baik pada tingkat kebijakan (policy level), tingkat organisasi (organizational level) maupun tingkat operasional (operational level), dengan sasaran pembinaan meliputi aspek produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi. Dalam kenyataannya, meskipun upaya pembinaan masih menghadapi banyak kendala, namun hal ini dapat diantisipasi dengan membentuk pola interaksi pembinaan yang harmonis untuk menciptakan sinergi. Pola interaksi pembinaan disini melibatkan pemerintah, kalangan perbankan, usaha menengah dan kuat, serta masyarakat luas.
History and Implication of Decentralization Policy in Indonesia Tri Widodo W Utomo
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 1 (2004)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v7i1.508

Abstract

Makalah ini memaparkan perkembangan otonomi daerah dari perspektif kesejarahan, sejak jaman penjajahan Belanda hingga masa reformasi yang ditandai laihirnya paket UU Otonomi Daerah tahun 1999. Meskipun demikian, sedikit nalisis difokuskan pada masa peralihan dari UU No. 5/1974 UU No.22/1999 yang diharapakan dapat menumbuhkan iklim demokrasi di daerah di samping mengacu pembangunan sosial ekonomi.
Pembatasan Kekuasaan Pemerintah dan Pemberdayaan Demos Tri Widodo W Utomo
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 3 (1999)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i3.629

Abstract

Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah pada hakekatnya adalah sarana untuk menjalankan fungsi pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun kekuasaan yang tidak terkontrol, justru akan mengakibatkan kesengsaraan bagi masyarakat tersebut. Oleh karena itulah dperlukan upaya pemberdayaan demos( masyarakat), karena sesungguhnya masyarakatlah yang berdaulat, sednag pemerintah hanya sekedar menjalankan amanat rakyat. Demos yang berdaya pada suatu negara, sekaligus akan mencermikan bahwa negara tersebut menganut prinsip supermasi hukum dan menjungjung tinggi cita-cita demokrasi.
Pemberdayaan Kelembagaan Pemerintah Dalam Meningkatkan Daya Saing Dan Produktivitas Organisasi Tri Widodo W Utomo
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 8, No 2 (2000)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v8i2.600

Abstract

Dalam iklim persaingan dunia yang semakin ketat, keunggulan kompetitif perlu dibina. Dalam hal ini, terdapat 3 faktor SDM, faktor ketatalaksanaan dalam arti pengaturan (regulation) atau pemberlakuan kebijakan publik (public policy), serta faktor kelembagaan. Ketiganya perlu diberdayakan. Pembinaan/ pemberdayaan SDM, perlu diarahkan kepada terwujudnya sosok aparatur yang terampil, menguasai bidang tugasnya, berwawasan luas, profesional, serta menerapkan nilai-nilai imtak dan iptek dalam mendukung kelancaran tugsnya. Pemberdayaan ketatalaksanaan diarahkan pada tersedianya perangkat aturan/ hukum yang menciptakan iklim kondusif bagi tumbuhnya kreativitas dan daya cipta (inovasi), penyederhanaan prosedur perijinan dan pelayanan umum, serta konsistensi kebijakan yanng menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sedangkan pemberdayaan kelembagaan diarahkan kepada terbentuknya struktur dan kewenangan organisasi yang bersifat luwes dan fleksibel, akordion, kejelasan dalam pembagunan dan pembagian tugas, ramping, serta memperbanyak tenaga-tenaga ahli fungsional.
Demokratisasi Birokrasi: Apolitiasasi KORPRI Dalam Era Reformasi Tri Widodo W Utomo
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (1998)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v1i1.664

Abstract

Selama 32 tahun terakhir ini, tidak bisa dibantah bahwa KORPRI yang nota bene adalah juga GOLKAR menjadi mesin politik pemerintahan yang paling efektif. Dilihat dari sejarahnya, serta dengan alasan stabilitas, fenomena yang berlangsung mulus tersebut ternyata menyimpan bibit-bibit disintegrasi yang puncaknya terjadi pada tanggal 20 mei 1998. Inilah momentum kelahiran “Orde Reformasi” yang berjanji lebih demokratis dan transparan dalam mengelola pemerintahan. Namun perlu diingat bahwa tanpa adanya dukungan politis yang kuat dari suatu kelompok tertentu, maka pemerintahan kita kedepan terancam kurang kuat pula. Inilah tantangan birokrasi Indonesia dimasa-masa yang akan datang.
Co-Authors