Muh. Isnaini Hamidi
Universitas Mataram

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Dana Pendidikan Di Kota Mataram Muh. Isnaini Hamidi; Eni Indriani; Yusli Mariadi
Jurnal Riset Akuntansi Vol 22 No 1 (2023): Jurnal Riset Akuntansi Aksioma, Juni 2023
Publisher : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/aksioma.v22i1.186

Abstract

Dana pendidikan kerapkali disalahgunakan dalam pengalokasiannya, lembaga yang menjadi actor utama dalam masalah ini adalah Dinas Pendidikan dan Sekolah penerima dana BOS. Penyelewengan dana BOS menunjukkan pengendalian internal pemerintah dirasa kurang dalam meminimalisisr hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pengendalian internal yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Mataram dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan kesesuaian pengendalian internal yang diterapkan dengan Standar Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukaan bahwa pengendalian internal pengelolaan dana BOS yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan berupa sosialisasi juknis pengelolaan dana BOS, penerapan SOP pembimbingan dana BOS, memberikan bimbingan teknis (Bimtek), pemeriksaan kesesuaian dokumen pengelolaan dana BOS, melakukan monitoring dan evaluasi (monev), dan pengeluaran surat rekomendasi pencairan dana BOS untuk sekolah yang bersangkutan. Pengendalian internal yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Mataram juga sudah sesuai dengan petunjuk teknis dan aturan pengendalian internal pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan penerapan SOP dan pembimbingan teknis pengelolaan dana BOS, serta memenuhi lima unsur komponen pengendalian yang ada dalam peraturan SPIP instansi pemerintah.