ABSTRACKTanah merupakan hal penting bagi manusia. Tanah merupakan objek hukum yang dapat menjadi suatu permasalahan. Tanah harus dilepaskan bila pemerintah akan menggunakannya untuk kepentingan umum. Tanah yang dilepaskan untuk kepentingan umum dikatakan pembebasan tanah atau pengadaan tanah yang kemudian akan diberikan ganti rugi oleh pemerintah. Namun ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan ganti rugi yang diberikan tidak sesuai menurut aturan yang berlaku.karena tidak memiliki bukti kepemilikan dan lainnya yang dibenarkan menurut Undang-Undang. Tanah yang akan dibebaskan untuk kepentingan umum melalui musyawarah maka harus dilepaskan atau dibebaskan.Oleh karena itu rumusan masalah skripsi ini adalah ’Apakah Pelaksanaan Ganti Rugi Pembebasan Tanah di Pinggiran Sungai Kapuas Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur Sudah Sesuai Dilaksanakan menurut UU No 2 tahun 2012?. Sehingga yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan ganti rugi pembebasan tanah oleh pemerintah di Kelurahan Tabelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris. Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah accidental sampling. Penulis mengambil sampel pada Warga Pinggiran Sungai Kelurahan tambelan sampit, kantor Lurah Tambelan Sampit, dan Kantor Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga di pinggiran sungai kelurahan tambelan sampit tidak mendapatkan ganti rugi yang sesuai menurut aturan yan berlaku. Namun mereka diberikan tali asih sebagai bantuan atas bangunan tersbut dengan sejumlah uang dan tanah hak pakai yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal mereka. Hal ini dapat terjadi karena sebagian masyarakat tidak memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikt dan tanah tersebut berada di kwasan Garis Sempadan Sungai (GSS) yang mana bangunan yang berada di kawasan GSS menjadi milik pemerintah. Kata Kunci : Ganti Rugi, Pembebasan Tanah ABSTRACK Soil is important for humans. Land is a legal object that can become a problem. Land must be released if the government is going to use it for public purposes. Land that is released for public use is said to be land acquisition or land acquisition which will then be given compensation by the government. However, there are several factors that can cause compensation to be given not in accordance with applicable regulations, because they do not have proof of ownership and other things that are justified by law. Land to be acquired for the public interest through deliberations must be released or acquired.Therefore, the formulation of the problem in this thesis is 'Is the Compensation for Land Acquisition Compensation on the banks of the Kapuas River, Tambelan Sampit Subdistrict, East Pontianak Sub-District Has Been Appropriately Implemented according to Law No. 2 of 2012?. So that the purpose of writing this thesis is to explain how the implementation of compensation for land acquisition by the government in Tablean Sampit Village, East Pontianak District, Pontianak City. The research method used in this research is empirical method. The nature of this research is descriptive analysis. The method of determining the sample used is accidental sampling. The author took samples from the residents of the Tambelan Sampit Village, the Tambelan Sampit Village Head Office, and the Settlement and Public Housing Service Office. The results of the study showed that residents on the banks of the Tambelan Sampit river did not receive appropriate compensation according to the applicable regulations. However, they were given tali asih as assistance for the building with an amount of money and usufructuary land that could be used as their residence. This can happen because some people do not have proof of ownership in the form of a certificate and the land is located in the River Border Line (GSS) area where the buildings in the GSS area belong to the government.Keywords : Compensation, Land Acquisition,