Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT HILANGNYA OBJEK PERTANGGUNGAN Shamara Qanita; Sri Maharani Mardianingrum
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 11 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8098583

Abstract

Insurance or insurance agreement is an agreement that provides protection against an event that occurs unplanned or cannot be known at the time of the agreement. In the agreement, there are legal subjects who bind themselves to each other in the insurance agreement, namely the insurer and the insured, each of whom has rights and obligations. All agreements that have been agreed upon by both parties are stated in a deed, namely a policy. The insurance policy must have provisions as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. The author adopts a normative legal methodology, doing research and drawing conclusions from existing works of literature, statutory and regulatory legislation, and insurance contract clauses. Written work by the author leads to the conclusion that, in the event of a covered loss, the insurer will pay the insured the full amount specified in the policy, regardless of who is at fault for the loss, but that the insurer will not pay out if the policy lacks provisions for classifying losses caused by the insured.
Pemberdayaan UMKM Melalui Legalitas Usaha Di Desa Dongko Kecamatan Dongko Windy Juli Astuti Ningtyas; Shamara Qanita; Lusia Ervi Oktaviarika; Mukhammad Ilham Aprilian; Wiwin Yulianingsih
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i2.158

Abstract

Pasca krisis ekonomi di tahun 1997-1998 perekonomian di Indonesia mulai meningkat karena adanya kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah dipergunakan sebagai suatu kelompok untuk mengembangkan potensi diri hingga potensi alam. Salah satunya pengembangan pereknomian di Indonesia telah banyak dijalankan oleh masyarakat Desa Dongko melalui 3 (tiga) kelompok usaha, yaitu Koperasi Wanita (KOPWAN) “Kencana”, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), dan Kelompok Usaha Wanita (KUW) “Nurani Ibu” yang beranggotakan perempuan. Dalam berusaha tentunya dibutuhkan sebuah legalitas untuk menunjukkan bahwa usaha tersebut benar-benar ada. Salah satunya yang saat ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mewajibkan pemilik usaha memiliki Nomor Induk Berusaha atau NIB. Nomor Induk Berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh pemerintah melalui website lembaga OSS setelah pengusaha tersebut terdaftar. NIB ini digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin usaha dan/atau identitas usaha serta memenuhi persyaratan izin usaha untuk beroperasi. Metode pendampingan yang dilaksanakan oleh penulis (1) Survey, (2) Wawancara, dan (3) Diskusi Terfokus. Pendampingan pembuatan NIB dilaksanakan di Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. Diharapkan dengan pendampingan NIB ini dapat membantu UMKM di Desa Dongko untuk mendapatkan legalitas usaha guna untuk mempermudah pengurusan surat surat usaha lainnya, serta menunjukkan bahwa usaha tersebut memang ada, beroperasi dan layak berdiri. Target dalam penulisan ini sekitar 20 UMKM yang ada di Desa Dongko.