Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok dalam Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalaij; Sekar Sari Syaharani; Feren Thalita; Santi Hapsari
Padjadjaran Law Review Vol. 11 No. 1 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 11 NOMOR 1 JULI 2023
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v11i1.1273

Abstract

Gugatan perwakilan kelompok adalah model gugatan yang tidak asing digunakan dalam praktik Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Bahkan, model gugatan ini sudah dipraktikkan di pengadilan Indonesia sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kehadiran gugatan perwakilan kelompok diharapkan dapat mempermudah penegakan keadilan bagi masyarakat umum yang terkena dampak negatif dari keputusan tata usaha negara oleh badan dan/atau pejabat tata usaha negara dalam satu gugatan saja. Dengan ini, kehadiran gugatan perwakilan kelompok melalui konstruksi hukum serta kelebihan dan kekurangan dalam praktiknya harus dipahami dengan baik agar implementasinya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Terlepas dari kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dan peraturan lainnya, peradilan tata usaha negara belum memiliki peraturan khusus yang dapat mendukung pelaksanaan model gugatan tersebut, yang unsur-unsurnya antara satu sama lain saling bersesuaian. Lalu, dari kelebihan-kelebihan gugatan perwakilan kelompok yang sudah cukup memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah, masih banyak kekurangan dalam praktik, terutama berhubungan dengan putusan sela. Sejatinya, hal-hal demikian wajib mendapatkan perhatian penuh oleh pihak yang berwenang.
The Urgency of Express Consent to Waive State Immunity in an International Commercial Arbitration Agreement: Indonesia’s Practice Feren Thalita; Prita Amalia; Damos Dumoli Agusman
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 3 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i3.1287

Abstract

Indonesian State-owned enterprises’ participation in the international commercial transactions have become a prime example which affects the increasing need for international commercial arbitrations today and in the future. However, the State immunity that Indonesian State-owned enterprise owns may potentially give rise to issue on the implementation of the whole arbitration process, inclusive of the recognition and enforcement of the arbitral award. This issue alone has been hotly debated from the perspective of State-owned enterprises and the foreign private parties. On that account, Indonesian State-owned enterprises are still in need of a legal solution to settle the State immunity matter, whereas express consent to waive State immunity here is in question. Through the normative and comparative juridical research, the writer has found that it is urgent for Indonesian State-owned enterprises to provide express consent to waive State immunity since, inter alia, it paves a way to prevent further procedural hindrance in the whole arbitration process. The recommendation to fortify such practice is strengthened by how solely depending on other exceptions to State immunity, which have their own complexities and uncertainties, is going to bring the parties to procedural barrier that prolong the dispute settlement itself